Beranda blog

Analisis Bisnis Fingo di Indonesia, apakah merupakan skema money game, MLM atau murni marketplace ?

Di Indonesia fingo yang akhir-akhir ini mulai marak di tengah masyarakat Indonesia. Untuk mengetahuinya memang harus masuk dulu menjadi membernya. dalam topik ini akan lebih membahas legalitas bisnis fingo tersebut di Indonesia dan perlindungan konsumen.

Sebelum dibahas satu persatu, sudah sering muncul di iklan-iklan tentang fingo di Internet dengan menggunakan web replika dan iklan menggunakan layanan periklanan google adwords.

Dalam taglinenya di web replika Fingo dalam melakukan upaya merekrut orang dengan iming-iming yang bombastis diantaranya :

  1. Marketplace fingo sangat ekslusif karena yang dapat berjualan hanya pemilik brand atau distributor resmi.
  2. Di Fingo akan mendapatkan cashback 10 % -15 % seumur hidup dan dapat diwariskan.
  3. Untuk mendapatkan hak usaha hanya perlu upgrade akun senilai Rp 750.000,-
  4. Anda akan menjadi pemilik marketplace fingo dengan total aset ratusan triliun rupiah hanya dengan cara upgrade status menjadi Preferred shopper tanpa perlu urus stok produk,packing produk,pengiriman produk,karyawan, handle costumer, jadi anda tanpa perlu melakukan apa-apa akan mendapatkan passive income sampai puluhan juta rupiah.

Bagi masyarakat yang awam tentu pasti akan tergiur dapat uang seperti jatuh dari langit tanpa perlu melakukan apa-apa seperti promosi fingo tersebut.

Lebih jauh lagi di dalam fingo tersebut ada beberapa status shopper (pembeli) yaitu :

1. REGULAR SHOPPER disebut juga Shopper yaitu orang  yang berbelanja di Marketplace Fingo.

2. PREFERRED SHOPPER (PS), yaitu Shopper yang yang sudah meng-upgrade diri menjadi Preferred Shopper (PS), dengan keuntungan :

a. Mendapatkan hadiah Produk 199RM (Ringgit Malaysia) atau senilai Rp 750.000,.

c. Mendapatkan Bonus Sponsor setiap kali daftarkan PS 50RM ( Ringgit Malaysia) Atau senilai Rp. 175.000,-.

d. Mendapatkan Cashback 10% setiap pembelian pribadi.

f. Berlaku Internasional dan berlaku seumur hidup.

3. AFFILIATE MARKETER (AM),Yaitu PS yang berhasil meng-upgrade dirinya menjadi AM Memilik 10 PS referensi pribadi dan random referal 20 PS, dengan keuntungan :

a. Mendapatkan Income 14% dari total pembelanjaan Shopper yang di referensikan.

b. Berhak mendapatkan Income 4% dari total belanja para PS beserta groupnya ( PS + Group).

c. Mendapatkan Income sebesar 50RM (Rp. 175.000) setiap ada pertambahan Preffered Shopper (PS) di Groupnya.

d. AM mendapatkan Income 20% dari pendapatan AM yang di referensikan langsung.

4. AFFILIATE TRAINER (AT), Yaitu AM yang berhasil meng-upgrade dirinya menjadi AT Memiliki 3 AM referensi pribadi dan total keseluruhan group dimiliki 500 ( Gabungan PS + AM + AT), Keuntungan :

a. Mendapatkan Income 15.6% dari total pembelanjaan Shopper yang di referensikan.

b. Berhak mendapatkan Income 5.6% dari total belanja para PS beserta groupnya ( PS + Group).

c. Berhak mendapatkan Income 1.6% dari total belanja para AM di groupnya.

d. Mendapatkan Income sebesar 135RM ( Rp. 472.500) setiap mereferensikan PS.

e. Mendapatkan Income sebesar 85RM (Rp. 297.500) setiap ada pertambahan PS di Groupnya.

f. Mendapatkan Income sebesar 35RM ( Rp. 122.500) setiap AM di groupnya mereferensikan PS.

g. AT mendapatkan Income 20% dari total pendapatan AT yang di referensikan langsung.

Dari beberapa status tersebut , Posisi PS (Preferred shopper) menjadi sangat utama, karena tanpa adanya PS baru tentu pemasukan akan berhenti.Dalam menjalankan bisnisnya kita diajak untuk menjadi shopper dulu, kemudian diajak melakukan Upgrade dengan biaya Rp 750.000,-, dan cara upgradenya dilakukan dengan syarat membeli barang di marketplace fingo seharga 199 ringgit malaysia dan tidak boleh koper ( Kurang tau alasannya kenapa gak boleh koper).

Nah setelah si shopper berubah status menjadi PS (Preferred shopper), dan kemudian berhasil mengajak orang lain juga melakukan upgrade menjadi PS (misalnya PS B) seperti dirinya, maka setiap satu orang yang berhasil direkrut oleh Preferred shopper tadi maka dia akan mendapatkan uang bonus uang sebesar Rp 187.000,- per 1 orang PS yang mau melakukan upgrade.

Proses yang dilalui untuk menjadi PS (Preferred shopper) diharuskan membeli produk barang di aplikasi fingo seharga 199 ringgit ( kalau dikurs ke rupiah kira-kira Rp 750.000,-) kemudian kita beli di aplikasi, tetapi alamat tujuan pengiriman barang harus di malaysia. tidak ada pilihan alamat indonesia. dan pembayaran barang tersebut dilakukan oleh upline dan uang diganti ke orang tersebut karena dilakukan dengan cara kartu kredit.

Karena alamat yang dituju untuk pengiriman barang tersebut adalah alamat malaysia yang tidak ketahui, maka secara logika barang yang dibeli tersebut tidak akan sampai kerumah kita karena tidak ada alamat kita tertera disana.

Kalau sekilas diperhatikan Fingo ini menggunakan skema bisnis MLM (Multi level marketing). Bisnis MLM sendiri dapat diartikan bahwa merupakan suatu cara menjual barang secara langsung kepada pelanggan melalui jaringan yang dikembangkan oleh distributor dan keuntungan diperoleh dari hasil penjualan barang.

Jadi di Fingo yang digunakan adalah skema MLM tetapi member tidak menjual barang dan memang tidak ada barang yang dijual.tugas member hanya mengembangkan jaringan dan mengajak orang mendaftar dan membayar senilai 199 RM untuk syarat bergabung di bisnis tersebut.kalau sudah ada member baru yang daftar kita hanya akan dapat untung apabila bisa mengajak orang lain bergabung dan tidak ada jual barang.

APAKAH FINGO MONEY GAME?

Money game bisa diartikan kegiatan menghimpun dana masyarakat dengan praktik untuk memberikan komisi serta bonus dari pendaftaran atau perekrutan anggota baru yang bergabung. jadi keuntungan yang diperoleh member bukan dari hasil penjualan barang,tetapi dari perekrutan anggota baru.jadi Upline mendapatkan keuntungan dari anggota baru yang bergabung.Produk yang dijual bukanlah produk yang dibutuhkan,melainkan hanya kamuflase saja agar dapat ,menjalankan bisnis tersebut.

Kalau dinilai dari pengertian tersebut maka member fingo hanya merekrut anggota baru agar dapat untung. member tidak ada menjual barang untuk ditawarkan kepada orang lain.

Di Indonesia aturan hukum yang mengatur tentang Perdagangan diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Barang dengan hak Distribusi eksklusif yang diperdagangkan dengan sistem penjualan langsung hanya dapat dipasarkan oleh penjual resmi yang terdaftar sebagai anggota perusahaan penjualan langsung (Pasal 8).

Dalam pasal 9 terdapat larangan yaitu : Pelaku Usaha Distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang. Di Indonesia perusahaan penjualan langsung harus terdaftar dalam APLI. APLI, merupakan singkatan dari Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, adalah suatu organisasi yang merupakan wadah persatuan dan kesatuan tempat berhimpun para perusahaan penjualan langsung (Direct Selling/DS), termasuk perusahaan yang menjalankan penjualan dengan system berjenjang (Multi Level Marketing/MLM) di Indonesia. Dalam Bahasa Inggris, APLI diterjemahkan menjadi IDSA, singkatan dari Indonesian Direct Selling Association. APLI telah menjadi Anggota Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN INDONESIA), dengan nomor anggota 20203.18688-6/04-09-1995 dan diakui oleh Pemerintah/Departemen Perdagangan. APLI, juga merupakan bagian dan satu-satunya Asosiasi Penjualan langsung di Indonesia yang telah diakui oleh Federasi Penjualan Langsung Internasional (World Federation of Direct Selling Assosiation/WFDSA). Disetiap Negara WFDSA hanya menerima satu asosiasi DS/MLM sebagai anggota yaitu Asosiasi yang mendaftar pertama dan anggota-anggotanya memenuhi persyaratan kode etik yang ditentukan oleh WFDSA Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI), merupakan organisasi independent, yang tidak berafiliasi dengan salah satu kegiatan politik praktis, selain kegiatan professional dalam bidang mewujudkan Penjualan Langsung (Direct Selling), termasuk penjualan dengan system berjenjang (MLM) yang murni dan benar.

Dalam pasal 105 UU No 7 Tahun 2014, terdapat sanksi pidana yaitu Pelaku Usaha Distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) .

Yang dimaksud dengan skema piramida menurut pasal 9 yaitu kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan menjual barang,kegiatan usaha tersebut memanfaatkan peluang keikutsertaan member untuk memperoleh imbalan terutama dari biaya partisipasi orang yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya member/mitra usaha tersebut.

Apabila ada orang yang merasa dirugikan oleh bisnis tersebut bukan hanya pelaku usaha saja yang dapat dijerat pidana, ,melainkan masyarakat yang berperan sebagai agen,yang memasarkan dan mempromosikan juga bisa ditindak.Hal tersebut diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP, yaitu pasal penyertaan yaitu isinya mereka yang melakukan,menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 55).

Mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dan mereka yang sengaja memberi kesempatan,sarana,atau keterangan untuk melakukan kejahatan dapat dipidana sebagai pembantu kejahatan (Pasal 56). artinya siapapun yang bertindak sebagai pemasar,konsultan,leader atau sebutan apapun yang mempromosikan dan mencari keuntungan dari penipuan berkedok investasi dapat diancam pidana.

APAKAH FINGO MERUPAKAN MARKETPLACE MURNI?

Marketplace adalah suatu aplikasi atau website yang menjadi perantara antara penjual dan pembeli secara online sekaligus bertindak sebagai pihak ketiga yang tidak hanya menyediakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli tetapi juga pembayaran.

Marketplace murni adalah Marketplace yang hanya berfungsi sebagai penyedia tempat bagi penjual untuk mempromosikan produknya sekaligus memberikan fasilitas pembayaran.

Apabila dihubungkan dengan pengertian umum diatas maka Fingo tidak masuk dalam kategori tersebut karena di aplikasi fingo, member tidak di izinkan menjual produk sendiri di aplikasi tersebut.

Prinsip-prinsip dasar asuransi menurut hukum

Prinsip-prinsip dasar asuransi menurut hukum
Prinsip dasar asuransi image by Gerd Altmann from pixabay

Fungsi dasar asuransi adalah merupakan suatu upaya untuk menanggulangi ketidakpastian terhadap kerugian khusus untuk kerugian-kerugian murni dan bukan kerugian spekulatif. sedangkan resiko adalah sebagai suatu ketidakpastian tentang terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa yang menciptakan kerugian.

Prinsip-prisip dasar asuransi yaitu :

1.Asas adanya kepentingan (Insurable interest)

Asas adanya kepentingan (Insurable interest), maksudnya adalah bahwa seseorang boleh mengasuransikan barang-barang apabila yang bersangkutan mempunyai kepentingan atas barang yang dipertanggungkan. Menurut pasal 250 KUH Dagang” apabila seorang yang telah mengadakan suatu pertanggungan untuk diri sendiri,atau apabila seorang yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan, pada saat diadakannya pertanggungan itu tidak mempunyai kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan itu, maka si penanggung tidaklah diwajibkan memberikan ganti rugi”. Dikatakan memiliki kepentingan atas objek yang diasuransikan apabila menderita kerugian keuangan seandainya terjadi musibah yang menimbulkan kerugian atau kerusakan atas objek tersebut.

Menurut pasal 268 KUH Dagang “Suatu pertanggungan dapat mengenai segala kepentingan yang dapat dinilaikan dengan uang,dapat diancam oleh sesuatu bahaya dan tidak dikecualikan oleh Undang-undang”. Menurut Abdulkadir Muhammad asas kepentingan menentukan bahwa setiap pihak yang bermaksud mengadakan perjanjian asuransi harus mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan,maksudnya adalah bahwa pihak tertanggung mempunyai keterlibatan sedemikian rupa dengan objek yang akan diasuransikan.

2 . Asas kejujuran yang sempurna (Utmost good faith)

Itikad baik yang sempurna dapat diartikan bahwa masing-masing pihak dalam suatu perjanjian yang akan disepakati,menurut hukum mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan atau informasi selengkap-lengkapnya,yang akan dapat mempengaruhi keputusan pihak lain untuk memasuki perjanjian atau tidak,baik keterangan yang demikian itu diminta atau tidak.

Menurut Pasal 251 KUH Dagang ” Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar,ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si tertanggung,betapapun itikad baik ada padanya,yang demikian sifatnya sehingga seandainya si penanggung telah mengetahui keadaan sebenarnya,perjanjian itu tidak akan ditutup dengan syarat-syarat yang sama mengakibatkan batalnya pertanggungan”. Penutupan asuransi baru sah apabila penutupannya didasarkan oleh itikad baik yang sempurna.

3 . Indemnitas (Indemnity)

Indemnitas (Indemnity) adalah merupakan asas penggantian kerugian,dasar penggantian dari penanggung kepada tertanggung setinggi-tingginya adalah sebesar kerugian yang sesungguhnya diderita tertanggung,dalam arti bahwa tidak dibenarkan mencari keuntungan dari ganti rugi asuransi.

Prinsip tersebut terdapat dalam pasal 252 KUH Dagang “batalnya asuransi rangkap” dan pasal 253 ayat (1) KUH Dagang ” Suatu pertanggungan yang melebihi jumlah harga atau kepentingan yang sesungguhnya,hanyalah sah sampai jumlah tersebut “.

Asas Indemnity tersebut hakekatnya mengandung 2 aspek yaitu :

  1. Berhubungan dengan tujuan dari perjanjian,harus ditujukan kepada ganti kerugian dan tidak boleh diarahkan bahwa pihak tertanggung karena pembayaran ganti rugi jelas akan menduduki posisi yang menguntungkan. Jadi apabila terdapat klausula yang bertentangan dengan tujuan tersebut maka menyebabkan batalnya perjanjian.
  2. Berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian asuransi sebagai keseluruhan yang sah. Untuk keseluruhan atau sebagian tidak boleh bertentangan dengan aspek yang pertama, karena hal tersebut penting karena tujuan yang hendak dicapai oleh perjanjian asuransi dan dalam pelaksanaannya harus memenuhi syarat tertentu yaitu pihak tertanggung karena memperoleh ganti rugi tidak menjadi posisi keuangan lebih menguntungkan.

4 . Subrogasi (Subrogation)

Subrogasi yaitu pengalihan hak dan kewajiban ,Apabila tertanggung sudah mendapatkan penggantian atas dasar Indemnity, maka si tertanggung tidak berhak lagi memperoleh penggantian dari pihak lain,walaupun jelas ada pihak lain yang bertanggung jawab pula atas kerugian yang dideritanya. Penggantian dari pihak lain harus diserahkan  kepada penanggung yang telah memberikan ganti rugi dimaksud (Pasal 284 KUH Dagang).

Menurut Pasal 284 KUH Dagang ” Seorang yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang dipertanggungkan, menggantikan si tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubung dengan menerbitkan kerugian tersebut.dan si tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak si penanggung terhadap orang-orang ketiga itu”.Subrogasi dalam asuransi adalah subrogasi berdasarkan Undang-undang.

5 . Asas Kontribusi

Asas Kontribusi terdapat dalam perjanjian asuransi. Asas tersebut terdapat terdapat dalam Pasal 278 KUH Dagang. Dalam asas tersebut menyatakan bahwa apabila terdapat beberapa penanggung dalam satu polis dengan melebihi harga,maka masing-masing penanggung memberikan imbangan menurut harga sebenarnya.

6 . Asas Kausa Proksimal (Proximate Cause)

Proximate Cause adalah peristiwa yang langsung menyebabkan kerugian pada diri tertanggung yang dapat diberi ganti kerugian oleh penanggung. Menurut Asas tersebut yang dapat ditanggung oleh penanggung adalah peristiwa yang utama yang ditanggung dalam polis yang menyebabkan rusak atau musnahnya suatu objek pertanggungan yang mendapat ganti rugi dari pihak penanggung.

Suatu prinsip yang digunakan untuk mencari penyebab kerugian yang aktif dan efisien adalah Unbroken chain of events, yaitu suatu rangkaian peristiwa yang tidak terputus, misalnya : Satu kasus klaim kecelakaan diri, seseorang mengendarai mobil di jalan tol dengan kecepatan tinggi sehingga mengakibatkan kecelakaan dan mobil terbalik,korban luka parah dan dibawa kerumah sakit dan tidak lama korban meninggal dunia. dari kejadian tersebut diketahui bahwa kausa proksimalnya adalah korban mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi sehingga mobil tidak terkendali dan terbalik. Melalui kausa proksimal tersebutlah akan diketahui apakah penyebab terjadinya musibah atau kecelakaan tersebut dijamin dalam kondisi polis asuransi atau tidak.

Pertanggungan mempunyai tujuan pertama-tama adalah mengalihkan resiko yang ditimbulkan peristiwa-peristiwa yang tidak dapat diharapkan terjadinya itu kepada orang lain yang mengambil resiko,untuk mengambil resiko untuk mengganti kerugian.

Perbedaan hukum acara PTUN dengan hukum acara perdata

Perbedaan hukum acara PTUN dengan hukum acara perdata

Hukum acara PTUN (Peradilan tata usaha negara) adalah Hukum yang mengatur tentang cara beracara di Pengadilan tata usaha negara serta membela hak-hak dan kewajiban-kewajiban pihak-pihak yang terkait dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha negara.

Hukum acara perdata adalah Hukum yang mengatur bagaimana caranya untuk menjamin ditegakkannya atau dipertahankannya hukum perdata materiil.

Adapun Perbedaan Hukum acara PTUN dengan Hukum acara perdata yaitu :

  1. Pada hukum acara PTUN,hakim berperan aktif untuk memperoleh kebenaran materil,sedangkan dalam hukum acara perdata hakim memiliki peran pasif atau menunggu.
  2. Pada hukum acara PTUN,dalam gugatan menunda pelaksanaan keputusan Tata usaha negara,sedangkan dalam Hukum acara perdata gugatan menunggu atau menunda kedua pihak yang bersengketa.
  3. Dalam hukum acara PTUN yang digugat adalah Badan atau Pejabat tata usaha negara (TUN), sedangkan dalam hukum acara perdata yang digugat adalah badan hukum atau perseorangan.
  4. Dalam Hukum acara PTUN tidak ada gugatan rekonvensi (gugat balik),sedangkan dalam Hukum acara perdata terdapat adanya gugat rekonvensi.
  5. Dalam hukum acara PTUN tidak ada tuntutan pokoknya bersifat ganti rugi, sedangkan dalam Hukum acara perdata tuntutan pokoknya bisa berupa ganti rugi.
  6. Dalam Hukum acara PTUN,sengketa yang di adili pada dasarnya adalah sah atau tidaknya suatu keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat tata usaha negara (TUN), sedangkan dalam Hukum acara Perdata sengketa yang di adili biasanya berhubungan dengan kepentingan hak dari badan hukum maupun perseorangan.

Alasan Rekonvensi (gugat balik) tidak dikenal dalam Hukum acara PTUN disebabkan oleh :

  1. Dalam gugatan rekonvensi itu yang digugat adalah Badan hukum perdata atau perseorangan ,sedangkan dalam hukum acara PTUN  yang digugat adalah Badan atau Pejabat tata usaha negara (TUN) yang berkenaan dengan suatu keputusan yang dikeluarkannya tersebut.
  2. Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No 5 tahun 1986 Tentang Peradilan tata usaha negara, yang bertindak sebagai penggugat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dari keputusan badan atau Pejabat Tata usaha negara (TUN), sehingga tuntutan pokoknya pada dasarnya  adalah sah atau tidaknya keputusan pejabat TUN tersebut dan pembatalan keputusan dimaksud serta disertai dengan penerbitan keputusan baru baik disertai ganti rugi atau tidak (Rehabilitasi khusus untuk sengketa kepegawaian),sehingga hal tersebut tidak dimungkinkan badan atau pejabat tata usaha negara (TUN) tersebut menggugat kembali.

Dalam hukum acara PTUN tidak mengenal ganti rugi karena ganti rugi tersebut menyangkut sengketa tentang hak sehingga hal tersebut merupakan kewenangan dari Peradilan umum.

Ceritaku saat sakit maag dan asam lambung menahun sampai harus menjalani pemeriksaan endoskopi

Awal mulainya mungkin…

Sakit maag yang kualami sudah berlangsung cukup lama dengan tahapan-tahapan yang berbeda-beda pula. pada awal tahun 2002 saya sudah merantau di kota P dimana saat itu saya sudah selesai SMA. situasi hidup saat itu serba sulit dalam hal keuangan dan namanya merantau di tanah orang harus siap dengan segala kondisi apapun. saat itu hidup dengan teman-teman sebaya menumpang di sebuah rumah kontrakan milik temanku.

Saat itu di rumah kontrakan tersebut kami ada 9 orang, dan hanya 1 orang yang bekerja yaitu tuan rumah, kami 8 orang hanya menumpang tidur saja dirumah tersebut. apabila pagi sudah tiba, semuanya mencari kegiatan masing-masing dan malam harinya kembali lagi menumpang tidur dirumah itu.

Kegiatanku sendiri sebagai pengangguran tak berduit pasrah sama keadaan, kadang kerja membantu orang mengangkut pasir atau menukang dan upahnya hanya makan siang gratis. kalau ada yang mempekerjakan akan sangat bersukur rasanya karena dalam pikiran”akan lepas makan hari ini”….syukur-syukur tuan rumah tersebut mau memberi uang sebagai ucapan terimakasih,dan uangnya dapat digunakan untuk membeli makanan walau hanya mi instan + daun singkong.

Situasi membuat hidup ga teratur karena kondisi memaksa untuk menikmati keadaan kadang makan dan kadang hanya minum air putih aja malam harinya. kalau ada tetangga yang berbaik hati mengajak makan kerumahnya maka sangat bersyukur sekali. walau pun situasi tersebut berjalan berbulan-bulan aku tak merasakan sakit maag seperti yang diderita banyak orang.

Pada 2003 aku melamar pekerjaan dan kemudian diterima dan mulai bekerja pada 2004. selama tahun itu berlalu dengan tanpa hal apapun. Masuk tahun 2005 aku kadang mulai merasakan mual-mual tapi tidak sakit di perut. kalau sudah mulai dan kupaksa untuk muntah tetapi tidak ada makanan yang keluar dari mulut. hanya air liur encer yang keluar dari mulut tapi kondisi itu tidak lah nyaman. untuk meredakannya kadang membeli obat maag yang tersedia di warung.

Apabila sudah reda aku dapat bekerja secara normal. dalam pekerjaanku kadang harus membutuhkan energi dan pikiran yang baik, maka kalau sudah mual-mual datang kembali,maka aku mulai berpikiran kacau hingga akhirnya harus berobat ke dokter.

Mual yang setia mendampingi…

Mual yang melanda sering sekali datang apabila aku sedang memikirkan hal-hal yang berat misalnya putus cinta, atau sedang memikirkan masalah keluarga atau masalah pekerjaan yang sulit diselesaikan. Tahun 2006 – 2009 hari-hari kulalui dengan mual yang menjadi langganan. saat itu aku berpikir mungkin saat itu pengaruh menjalani hidup yang kurang baik menurut kesehatan, karena memang aku sendiri tidak pernah bisa tidur dibawah jam 12 malam. tetap harus 12 malam keatas baru bisa tidur.

Saat itu sudah tahun 2009, aku mual dan muntah berkali-kali, dan kondisi itu membuat badan tidak nyaman. aku mencoba pergi ke praktek dokter, dan menjelaskan keluhan yang kualami. kuingat saat itu dokter memberi obat maag ranitidine. habis berobat sembuh kemudian beberapa saat lagi kambuh lagi demikian seterusnya. saat itu aku bertanya dalam hati “aku ini sebenarnya kena penyakit apa…??” hingga pada akhirnya akhir tahun 2010 aku pindah kerja ke ibukota propinsi .

Mencoba obat alternatif…

Pada tahun 2011 setelah pindah kerja kadang mual tersebut hadir setiap hari dan cukup menggangku aktifitas pekerjaanku,kadang aku tidak masuk kerja karenanya. kadang juga semalaman tidak bisa tidur,dan pada jam 5 pagi baru mata bisa lelap, padahal jam 8 pagi harus bekerja,kondisi itu membuat masalah dalam hari-hari dan pekerjaan.

Masalah makan sebenarnya sudah cukup teratur, sejak tahun 2004 sampai akhirnya pindah tersebut aku makan teratur karena langganan katering di sebuah rumah makan, dan apabila sudah gajian baru dibayar. hanya kadang-kadang kalau bosan dengan menu makanannya maka milih memasak makanan sendiri, tapi tetap teratur jam makannya.

Setelah pindah kerja, untuk makan sehari-hari aku makan dari warung ke warung dan pindah-pindah. kadang juga hanya membeli lauk dan nasi dimasak sendiri di kos, (saat itu hidup ngekos). waktu itu internet belum seperti saat ini yang begitu mudah mencari informasi-informasi, jadi kalau sudah mual kambuh ,maka kembali mencari obat di warung.

Waktu itu tahun 2012 aku mengingat aku tidak bisa kerja karena badanku terasa lemas,pusing,mual dan muntah, hingga akhirnya kuputusnya berobat ke sebuah klinik. setelah konsul dan menyampaikan apa yang kurasakan, dokter memberiku obat maag. kuingat dokter itu seorang perempuan yang  sudah lumayan tua, dia menasehatiku , katanya kalau orang sudah memasuki usia 30 tahun an harus benar-benar menjaga kesehatan, karena sudah mulai rentan berbagai penyakit. mendengar itu aku takut.

Dokter itu juga memberiku nasehat bahwa obat maag hanya dapat meredakan sesaat nanti kemudian kambuh lagi, kemudian ibu itu memberi kertas yang ada tulisan dan menyuruhku mencobanya untuk meredakan maag yang kualami.

setelah sampai di kos aku melihat tulisan tersebut, yaitu sebuah tulisan ramuan tepung kanji. tepung kanji tersebut harus digoreng kering terlebih dahulu tetapi tidak sampai kuning,kemudian di ayak dan hasil ayakan tersebut disimpan di dalam toples kering. cara meminumnya yaitu dua sendok teh dicampur air dingin dan diminum setiap sebelum makan,sebelum tidur malam dan sesudah bangun tidur pagi saat lambung masih kosong.

Aku segera pergi ke warung mencari tepung kanji, saat itu kubeli 2 kilo. harganya cukup murah. aku kemudian pergi ke kos adik perempuanku dan kemudian menyuruhnya menggoreng kering tepung tersebut, dan setelah selesai aku simpan dalam toples.

Setiap pagi setelah bangun tidur, setiap sebelum makan ,dan sebelum tidur malam aku minum tepung kanji tersebut. tepung juga kusimpan sebagian dalam kantong plastik dan simpan di tas, jadi kemana pun aku pergi dapat minum air tepung kanji tersebut.

Pengalamanku menyajikan tepung kanji tersebut yaitu, tepung yang sudah digoreng kering sebelumnya tersebut saya ambil 2 sendok teh dan larutkan dengan air dingin 1 gelas. tidak boleh pakai air panas karena akan mengental seperti jelly nantinya.aku tidak mencampur apapun baik gula atau garam atau penambah rasa lainnya, murni air tawar saja, jadi saat diminum rasanya tawar.

2 bulan setelah minum tepung kanji tersebut, aku tidak pernah mual-mual lagi dan dapat bekerja seperti biasa ,tidak ada pantangan makanan dan hal itu berlangsung sampai pertengahan tahun 2015.

Saat kondisi paling menderita rasanya…

Akhir 2015 aku pindah kerja lagi ke kota S,kondisi itu membuat situasi berubah.saat itu kondisi badanku baik-baik saja dengan berat badan saat itu 89 Kg. saat itu aku punya pacar dan akan melamarnya. dan pacarku meminta untuk kurangi sedikit berat badan karena 2016 kami rencanakan akan melaksanakan perkawinan di kampungku.

Awal 2016 tersebut aku mulai mencoba mencari informasi dari internet cara menguruskan badan. banyak informasi-informasi yang kubaca, ada yang mengatakan diet, ada yang menyarankan olahraga dan nge gym. saat itu aku mencoba diet makan.saat itu aku memilih diet makan sambil olahraga teratur.

Aku pagi hari hanya makan buah pisang, siang hari makan nasi, dan malam hari makan pisang juga. setiap sore aku rutin latihan kardio setelah treadmill setengah jam. menjalaninya aku sangat senang karena badan bugar dan aku merasa kondisi badan sangat prima.

2 bulan menjalani diet dan olahraga rutin tersebut mulai muncul masalah. pernah suatu waktu saat itu sehabis olahraga aku sedang naik sepeda motor menuju ke suatu tempat. dalam perjalanan di jalan raya tiba-tiba saat di atas motor badanku rasanya tidak bertenaga dan jantung berdebar-debar,lemas, aku parkirkan motor tersebut dan duduk sebentar di tepi jalan. aku panik dan berpikir “jangan-jangan aku sakit jantung“…

Tapi aku ingat kemudian kalau aku tidak punya riwayat sakit jantung. setelah istirahat sebentar aku kemudian memaksa melanjutkan perjalanan dan istirahat,kemudian keadaan baik-baik saja hanya saja aku mulai kesulitan BAB. sampai 3 hari kadang tak bisa BAB membuat perut semakin kembung.

Di suatu sore aku kembali dengan aktifitas olahraga yang mulanya selalu treadmille lebih dulu kemudian angkat besi. saat itu saat selesai treadmille aku tiba-tiba sesak nafas,pusing dan tak bertenaga, aku panik, aku minta tolong sama orang di sekitarku agar dibawa ke rumah sakit. Pemilik Gym kemudian mengantar aku ke klinik terdekat.

Setelah sampai di klinik kemudian di pasang alat EKG, kemudian harus dirawat inap di klinik tersebut satu malam. sejak saat itu aku merasakan perut kembung,susah buang angin dan selalu sendawa. tiap hari tiada hari tanpa sendawa,mual, tapi nafsu makan baik.

Dengan kondisi kesehatan yang kualami, kadang aku search informasi di internet untuk mencari informasi,setelah membaca-baca hal yang diterangkan kadang membuatku stres sendiri, takut kalau penyakit yang kualami berbahaya. hingga pada akhirnya aku memberanikan diri berobat ke dokter spesialis penyakit dalam. saat berobat konsul tersebut dokter meminta agar periksa darah lebih dahulu, kemudian aku menjalani periksa darah, dan jantung berdebar-debar akan hasilnya , aku takut ada penyakit berbahaya, setelah selesai kemudian dilakukan usg, lalu dikasi resep obat. dokter mengatatakan asam lambung tinggi.

Memang asam lambung menjadi kualami,padahal sebelumnya hanyalah mual-mual saja, kini menjadi asam, kadang dada terasa panas,tulang belakang seperti ditusuk-tusuk,perut terasa penuh dan sendawa berjalan terus.  setelah berobat ke dokter spesialis tersebut sakitku reda,sendawaku hilang dan normal lagi rasanya hidup ini. sendawa tersebut tidak hilang sepenuhnya,kadang-kadang dia muncul dan ku sudah 2 kali berobat ke dokter spesialis penyakit dalam tersebut dengan kondisi yang sama.

Untuk berobat yang kedua kali aku berobat ke dokter tersebut, saat dia melihat rekam medisku, dia langsung bertanya, ” Kamu minum alkoholj ya?….” aku jawab iya dok. memang sebelumnya minggu lalu ada minum sedikit saja,dokter mengatakan bahwa kalau sakit begitu jangan lagi dicoba minum itu. kemudian setelah berobat saya dikasi resep obat .

Harus menjalani endoskopi…

Dua minggu setelah berobat ke dokter spesialis tersebut aku merasa ga ada perubahan apa-apa, sendawa jalan terus, mual jalan terus,tapi nafsu makan tetap ada. hanya saja kadang aku takut untuk makan, karena biasanya sehabis makan akan terasa perut menjadi rasa penuh, dan kemudian sendawa yang terus menerus. badanku lemas,bawaannya hanya ingin berbaring saja. kadang habis makan lambung terasa ga enak, terasa penuh sehingga membuat sesak bernafas, kadang kupaksa keluarkan lagi ,makanan itu agar lambung rasa plong.

Makanan aku sangat selektif, tidak pernah makan pedas,kadang aku bawa makanan dari rumah untuk bekal di tempat kerja karena katanya harus makan sering-sering tapi sedikit. hal itu sudah kupraktekkan.

Kondisi yang tidak berubah yaitu sendawa,mual,pusing, badan lemas,berlangsung beberapa minggu,kadang aku tidak masuk kerja karenanya. sampai akhirnya aku memberitahukan kepada istriku, aku mau berobat ke rumah sakit swasta untuk memeriksakan kondisi kesehatanku. karena hampir tiap hari aku muntah dan sendawa.Hingga pada akhirnya aku memutuskan berobat ke sebuah rumah sakit.

Setelah tiba di rumah sakit jam 9 pagi aku langsung ambil nomor antrian poliklinik di rumah sakit tersebut, saat itu aku dapat nomor antri nomor 16.ya ampun lamanya harus menunggu. aku tetap sabar menunggu giliranku konsul tiba, dan pada jam 3 sore baru namaku dipangggil.

Setelah masuk ke ruang dokter,dokternya senyum ramah dan mempersilahkan aku menjelaskan apa yang kualami, setelah kujelaskan kondisiku, dokter merekomendasikan dilakukan pemeriksaan darah,USG, dan endoskopi dan aku menyetujuinya.

Kemudian dipandu perawat menjelaskan prosedur sebelum dilakukan endoskopi dan meminta persetujuan dilakukan pemeriksaan darah untuk pemeriksaan penyakit Hepatitis dan Hiv, kemudian saya tanda tangani persetujuannya, dan kemudian saya ke laboratorium untuk diambil darah dan diperiksa dan hasilnya disuruh menunggu 3 jam kemudian.

Malamnya aku disuruh puasa makan dan minum, sejak jam 12 malam tidak ada makan dan minum lagi.karena jam 8 pagi dijadwalkan endoskopi.setelah hasil laboratorium selesai keluar,hasilnya semuanya baik-baik saja, tidak ada penyakit berbahaya.

Esok harinya aku datang ke rumah sakit tersebut jam 8 pagi dan segera menemui perawat jaga dan mengatakan akan menjalani endosokopi,lalu aku disuruh menunggu di sebuah ruang tunggu. kondisi saat itu rasanya sangat haus sekali, ingin sekali minum air,tetap kutahan dan berharap dokter seger datang.

Pada jam 10 pagi dokter datang,dan aku disuruh masuk ke ruangan endoskopi, jantungku berdebar, aku hanya berpikir ” apa yang terjadi,terjadilah….” aku berpikir mungkin ada penyakit atau luka di lambungku maka aku mau dilakukan endoskopi. dokter kemudian menyemprot sesuatu ke mulutku kemudian ditunggu beberapa saat, setelah itu mulutku rasanya seperti membatu,kaku, dan gak nyaman, kemudian dokter memasukkan suatu alat ke dalam mulutku, dan saat alat tersebut masuk aku hanya bisa pasrah sambil menggigit besi penyangga selang endoskopi yang ada dimulutku.

Saat selang tersebut masuk melalui tenggorokanku, tidak merasakan sakit, hanya merasa tidak nyaman sekali,aku mau muntah tapi ada benda panjang yang sangkut dalam tenggorokanku, aku hanya pejam saja merasakan alat tersebut berjalan di dalam perutku,aku juga dapat merasa ada yang disedot dari lambungku, kira-kira 10 menit alat tersebut kemudian dikeluarkan, dan setelah keluar baru kemudian aku minta izin dokter ke kamar mandi untuk buang air liur yang sangat banyak sekali dalam mulut.

Kemudian setelah aku selesai endoskopi, dokter menyuruhku menunggu hasilnya sebentar dan tidak lama kemudian dokter mengajakku duduk disampingnya melihat ke arah monitor komputer,melihat hasil kamera alat tersebut yang tampil di layar komputer.

Saat itu dokter menjelaskan bahwa kondisi kerongkongan bagus,pita suara bagus,tidak ada luka di lambung maupun usus 12 jari, mendengar itu hatiku sangat senang, dan terasa bebanku selama ini yang berpikir lambungku sudah luka menjadi hilang.

kemudian setelah aku baca hasil endoskopi intinya yaitu bahwa kaliber lumen dan mukosa tidak tanpak kelainan,tidak tampak varises esofagus,patensi sea seb baik,Z line utuh, tidak tampak ulkus di mukosa,pilorus tidak ada kelainan,bulbus dan pars desenden duodeni tidak ada kelainan, tampak banyak buih keputihan, jadi kesimpulannya adalah EGD normal, H Pylori negatif.

Gambar lambungku hasil endoskopi

Kemudian setelah selesai endoskopi, dilanjutkan dengan pemeriksaan USG Abdomen,dan hasilnya pun baik-baik saja.kemudian setelah selesai kemudian pergi lagi ke dokter untuk mengantar hasil pemeriksaan tersebut, setelah itu dokter mengatakan lambungku baik-baik saja dan mengatakan diagnosa dokter yaitu dispepsia fungsional, dan kemudian dokter memberiku resep obat dan harus kutebus. kadang aku sulit tidur, dan dokter memberi resep obat untuk menurunkan kecemasan.

Setelah dari sana kemudian aku berpikir bahwa penyakit ini awalnya dari pikiran, aku kemudian mulai mencari apa yang kupikirkan sehingga membebani pikiranku selama ini?… memang kalau sudah banyak pikiran maka asam lambung menjadi naik,dan mulai sendawa.

Saat ini aku mulai mencoba berpikir positif,melupakan pikiran yang berat-berat,mencoba kembali melaksanakan olah raga dan tidak mengkonsumsi makanan yang sekiranya dapat membuat asam lambung naik. aku sudah 3 tahun tidak pernah makan jeruk, takut sama asam lambung, saat kutanya dokter, apakah aku punya pantangan makanan? dokter bilang tidak ada.. maka dari hal itu aku coba ambil kesimpulan bahwa segala sesuatu itu berawal dari pikiran. aku tidak mau penyakit itu lama berdiam dalam badanku, aku coba melawan pikiran yang membuat beban dengan cara pergi olah raga, dan mengurangi berada didalam kamar atau ruangan. aku mencoba lebih banyak waktu berada di luar ruangan biar pikiran lebih segar.

Sampai saat ini aku buat cerita nyata ini, sendawa, mual, badan lemas,sudah hilang. kalau masalah makanan masih belum berani yang pedas-pedas,kopi juga belum berani meminumnya, tapi yang pasti aku mencoba lebih rutin olahraga lari pada sore hari. semoga saja kedepannya kelak aku tidak merasakan kembali masuknya selang endoskopi ke dalam tenggorokanku. Gak nyaman bray….

*HATI YANG GEMBIRA ADALAH OBAT YANG MANJUR*

Macam-macam,prinsip-prinsip dan dasar hukum eksekusi dalam hukum acara perdata

Eksekusi (Pelaksanaan putusan hakim) dasar hukumnya adalah pasal 195-208 dan 224 HIR / Pasal 206-240 dan 258 RBG. Dalam suatu sengketa yang diajukan ke pengadilan  tujuannya dimaksud untuk mendapatkan penyelesaian secara hukum. Pihak penggugat memohon kepada pengadilan untuk memutuskan apa yang menjadi haknya. proses pemeriksaan sengketa diakhiri dengan suatu putusan hakim. tetapi dengan dijatuhkannya putusan oleh hakim,belumlah menyelesaikan persoalan.putusan tersebut harus dapat dilaksanakan atau dijalankan.

Suatu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap akan menjadi suatu putusan yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang artinya adalah bahwa putusan tersebut dapat dilaksanakan secara paksa oleh alat-alat negara.

Menurut Sudikno Mertokusumo,tidak semuaputusan hakim dapat dilaksanakan dalam arti kata yang sebenarnya yaitu secara paksa oleh pengadilan. hanya putusan condemnatoir saja yang dapat dilaksanakan. putusan declaratoir dan constitutif tidaklah memerlukan sarana pemaksa untuk menjalankannya.

Apabila pihak yang kalah tidak menjalankan putusan pengadilan secara sukarela,maka putusan itu akan dilaksanakan secara paksa (eksekusi). eksekusi tersebut akan dilaksanakan setelah adanya peringatan (aanmaning). peringatan (annmaning) tersebut akan dilakukan dengan langkah-langkah yaitu :

  1. Pihak yang menang mengajukan permohonan kepada Ketu pengadilan negeri, dan ketua pengadilan negeri mengeluarkan penetapan untuk memanggil pihak yang kalah.
  2. Terhadap pihak yang kalah diberikan teguran / peringatan untuk melaksanakan putusan hakim.
  3. Batas waktu peringatan 8 hari.
  4. Dalam batas waktu tersebut pihak yang kalah diminta untuk menjalankan putusan hakim secara sukarela.
  5. Apabila batas waktu tersebut lewat,maka putusan tersebut sudah dapat di eksekusi.

Prinsip-Prinsip Eksekusi

Prinsip-prinsip Eksekusi yaitu :

  1. Dilakukan terhadap putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijde).
  2. Berfungsi sejak tanggal putusan incracht dan yang kalah tidak menaati isi putusan tersebut secara sukarela.
  3. Hanya putusan yang bersifat menghukum (condemnatoir) yang dapat di eksekusi.
  4. Dilakukan atas perintah dan dibawah pimpinan ketua pengadilan negeri.
  5. Konstruksinya ,ketua pengadilan negeri memerintahkan dan memimpin jalannya eksekusi,yaitu :
    • Kewenangan ketua pengadilan negeri bersifat ex officio.
    • Berbentuk surat penetapan.
    • Yang diperintahkan adalah juru sita atau Panitera pengadilan negeri.

Terhadap prinsip-prinsip eksekusi tersebut,terdapat pengecualian yaitu terhadap hal-hal :

  1. Pelaksanaan putusan lebih dulu (uitvoerbaar bij vorraad).
  2. Adanya pelaksanaan putusan provisi.
  3. Adanya akta perdamaian antara para pihak.
  4. Eksekusi terhadap grosse akta :
    • Akta pengakuan hutang (Pasal 224 HIR/Pasal 258 RBG).
    • Hak tanggungan atas tanah (Undang-undang No 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan).

Macam-macam Eksekusi

Eksekusi atas putusan Pengadilan negeri dapat dibedakan atas beberapa macam yaitu :

  1. Menghukum seseorang untuk membayar sejumlah uang :
    • Diatur dalam pasal 197 HIR/Pasal 208 RBG.
    • Dilaksanakan melalui penjualan lelang barang-barang milik pihak yang kalah.
    • Diletakkan sita eksekusi terlebih dahulu.
    • Penjualan lelang tersebut dilaksanakan dimulai dari barang bergerak terlebih dahulu.
  2. Menghukum seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan :
    • Diatur dalam pasal 225 HIR/Pasal 259 RBG.
    • Pihak yang kalah tidak dapat dipaksakan untuk memenuhi prestasi yang berupa perbuatan.akan tetapi pihak yang dimenangkan dapat meminta kepada hakim agar kepentingan/hak yang diperolehnya dinilai dengan uang.
  3. Menghukum seseorang untuk mengosongkan barang tidak bergerak (eksekusi riil).
    • Menurut Sudikno mertokusumo, eksekusi riil merupakan pelaksanaan prestasi yang dibebankan kepada debitur oleh putusan hakim secara langsung. Dengan eksekusi riil maka yang berhak lah yang menerima prestasi misalnya ; pembayaran sejumlah uang,melakukan sesuatu perbuatan tertentu,tidak berbuat sesuatu,menyerahkan benda. dengan demikian maka eksekusi mengenai ganti rugi dan uang paksa bukanlah merupakan eksekusi riil. Eksekusi riil tidak diatur  di dalam HIR maupun RBG, melainkan di dalam pasal 1033 Rv. Menurut Pasal 1033 Rv,eksekusi riil adalah pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap. apabila orang yang dihukum untuk mengosongkan benda tetap tidak mau memenuhi putusan hakim, maka hakim akan memerintahkan dengan surat kepada juru sita supaya dengan bantuan panitera pengadilan dan bila perlu dengan bantuan alat kekuasaan negara,agar barang itu dikosongkan oleh orang yang dihukum beserta keluarganya. HIR dan RBG hanya mengenal eksekusi riil dalam penjualan lelang.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam eksekusi riil yaitu :

  1. Tempat yang akan dikosongkan haruslah sesuai dengan isi penetapan ketua pengadilan negeri.
  2. Harus ada persiapan segala sesuatu dan memperhatikan situasi lokasi eksekusi.
  3. tempat yang sudah dikosongkan harus dijaga.

Hambatan Eksekusi

Dalam praktik ,dalam eksekusi putusan pengadilan dapat saja terdapat beberapa hambatan misalnya :

  1. Putusan hakim non executable. Putusan pemgadilan negeri tidak dapat dieksekusi karena diktum putusan hakim tidak jelas untuk dilaksanakan misalnya :
    • Tanah yang akan di eksekusi tidak jelas batas-batasnya.
    • objek perkara sudah musnah karena keadaan alam.
    • objek eksekusi telah berubah.
  2. putusan telah executable. putusan pengadilan negeri sudah dapat di eksekusi,akan tetapi terdapat ada perlawanan (verzet) atau perlawanan dari pihak ketiga (derden verzet), alasannya yaitu :
      • Pihak tereksekusi merasa telah memenuhi diktum putusan hakim.
    • Pihak ketiga merasa yang hendak di eksekusi adalah miliknya.
  3. Putusan serta merta (uit voerbaar bij voorraad), tidak dapat dilaksanakan karena adanya SEMA No 03 tahun 1978. MA meminta kepada hakim agar tidak menjatuhkan putusan uit voerbaar bij voorraad  walaupun syarat-syarat dalam pasal 180 HIR/Pasal 191 RBG telah terpenuhi. hanya dalam hal tidak dapat dihindarkan putusan demikian yang sangat eksepsional sifatnya dapat dijatuhkan yaitu bahwa Putusan itu diberikan apabila ada sita jaminan yang harga barang-barang yang disita tidak akan mencukupi untuk memenuhi jumlah yang digugat.

Macam-macam upaya hukum dalam acara perdata

Upaya hukum adalah alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan.Upaya hukum adalah hak para pihak untuk mengajukan keberatan terhadap suatu putusan pengadilan.

Macam-macam Upaya Hukum

Upaya hukum dalam hukum acara perdata ada 2 macam yaitu :

  1. Upaya hukum biasa,yaitu :
    • Verzet
    • Banding
    • Kasasi
  2. Upaya hukum luar biasa,yaitu :
    • Peninjauan kembali
    • Perlawanan pihak ketiga (Derden Verzet)

1.Upaya Hukum Biasa

Upaya hukum biasa adalah hak para pihak untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan Verstek,Banding dan atau kasasi.

  • Upaya hukum Verzet dilakukan terhadap tergugat yang dijatuhkan putusan verstek (putusan tidak hadirnya tergugat). Verzet dilakukan tergugat kepada pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan verstek dan kedua perkara (verzet dan verstek) jadi satu.

Upaya hukum verzet diatur dalam pasal 125 (3) dan pasal 129 HIR, Pasal 149 (3) dan pasal 153 RBG. Menurut Putusan MA No.307/Sip/1975 menyatakan bahwa Perkara verzer terhadap putusan verstek tidak boleh diperiksa dan diputus sebagai perkara baru, artinya bahwa dalam verzet tersebut gugatan awal diperiksa kembali,artinya terdapat eksepsi,jawaban,replik,duplik dan kesimpulan.

Tenggang waktu dalam mengajukan verzet diatur dalam pasal 129 ayat (1) HIR dan pasal 153 ayat (1) RBG. Tenggang waktu tersebut yaitu :

  1. Verzet diajukan dalam tenggang waktu 14 hari sejak putusan diberitahukan kepada tergugat.
  2. Sampai hari ke 8 setelah diberi peringatan atau ditegur untuk melaksanakan putusan,dalam hal putusan verstek tidak diberitahukan kepada tergugat.
  3. Masih dapat diajukan sampai hari ke 14 (menurut RBG) dan hari ke 8 (menurut HIR) sesudah dikeluarkan surat penyitaan (Pasal 208 RBG/Pasal 197 HIR).

Pada dasarnya upaya hukum verzet terhadap putusan verstek hanya dapat dilakukan satu kali. apabila dalam pemeriksaan perkara verzet tersebut diputuskan sekali lagi dengan putusan verstek,maka tergugat tidak bisa lagi melakukan perlawanan untuk kedua kalinya. Terhadap hal tersebut maka upaya hukum yang tersedia bagi tergugat adalah Upaya hukum banding.

  • Upaya hukum banding adalah upaya hukum yang diajukan kepada pengadilan tinggi dengan maksud untuk mengadakan pemeriksaan kembali (peradilan ulangan),atau revisi atau apel atas putusan pengadilan negeri,karena putusan pengadilan negeri belum tentu tepat dan benar. Upaya hukum banding diatur dalam Undang-undang No 20 tahun 1947 Tentang Peraturan peradilan ulangan di jawa dan madura, dan pasal 199,205 RBG untuk daerah luar jawa dan madura.
  • Upaya Hukum Kasasi diatur dalam Undang-undang N0 5 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-undang No 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah agung. Kasasi artinya membatalkan atau memecahkan. Pada tingkat kasasi tidak dilakukan pemeriksaan kembali atas perkara tersebut seperti halnya pada tingkat Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi,akan tetapi yang diperiksa adalah penerapan hukumnya.

Alasan-alasan Kasasi

Untuk mengajukan kasasi haruslah  didasarkan pada alasan yang objektif,diantaranya :

  1. Judex facti tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya,misalnya:
    • Judex facti tidak berwenang mengadili perkara tersebut berkaitan dengan kompetensi absolut dan relatif.
    • Judex facti telah mengadili melampaui batas wewenang.
    • Judex facti telah mengadili tidak sesuai atau melebihi kewenangan yang ditentukan oleh Undang-undang.
    • Judex facti dalam putusannya telah mengabulkan lebih dari apa yang dituntut dalam gugatan.
  2. Judex facti salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.Salah menerapkan hukum artinya salah menerapkan ketentuan hukum formal atau hukum materil yang dapat dilihat pada penerapan hukum yang berlaku yang terdiri dari :
    • Melanggar hukum yang berlaku
    • Penerapan hukum yang tidak tepat
    • Salah menerapkan hukum dan tidak sesuai serta bertentangan dengan ketentuan yang digariskan dalam Undang-undang.
  3. Judex facti lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam batalnya putusan yang bersangkutan (syarat formal),misalnya :
    • Putusan yang kurang cukup pertimbangan
    • Sidang yang tidak terbuka untuk umum.

Prosedur Administrasi kasasi

Pengajuan kasasi dilakukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan atau 14 hari setelah putusan diterima oleh pembanding. Kasasi harus dinyatakan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri,dan kemudian panitera Pengadilan Negeri memberitahukan kepada lawan dalam tenggang waktu 7 hari setelah pernyataan kasasi.

Dalam pengajuan Kasasi harus diikuti dengan Memori Kasasi. Memori kasasi diajukan selambat-lambatnya 14 hari setelah pernyataan Kasasi. Sebaliknya termohon Kasasi harus membuat Kontra Kasasi dan dimasukkan selambat-lambatnya 14 hari setelah menerima memori Kasasi.

2.Upaya Hukum Luar Biasa

Upaya Hukum luar biasa diajukan terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Upaya hukum luar biasa hanya dibolehkan dalam hal-hal tertentu yang disebut dalam Undang-undang.Upaya hukum luar biasa diatur dalam Undang-undang No 4 tahun 2004 Tentang kekuasaan kehakiman dan Undang-undang No 5 tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-undang No 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah agung.

Upaya Hukum luar biasa terdiri dari :

  1. Upaya Hukum Peninjauan kembali (Request civil) adalah Upaya agar putusan Pengadilan Negeri,Pengadilan tinggi dan Mahkamah agung yang telah berkekuatan hukum tetap diperiksa kembali. Peninjauan kembali (PK) diajukan oleh para pihak yang bersengketa. Dengan adanya Peninjauan kembali tidak menangguhkan eksekusi dan Peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali.

Alasan-alasan Pengajuan Peninjauan kembali (PK)

Untuk dapat mengajukan Upaya hukum Peninjauan kembali harus didasarkan pada alasan-alasan berupa :

  1. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lain yang diketahui setelah perkara diputus,atau didasarkan pada bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.
  2. Apabila setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan (novum).
  3. Apabila mengenai suatu bagian  dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.
  4. Putusan bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya,dalam hal terdapat hal-hal berupa :
    • Pihak-pihak yang sama.
    • Mengenai soal yang sama.
    • Atas dasar yang sama.
    • Oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya.
  5. Apabila dari suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

2. Upaya Hukum Derden Verzet adalah perlawanan terhadap putusan hakim yang diajukan oleh pihak ketiga,yang sebelumnya tidak ada sangkut pautnya dalam perkara tersebut. Alasan diajukannya Derden Verzet karena putusan hakim merugikan pihak ketiga Misalnya : A menggugat B mengenai sebuah mobil yang sesungguhnya adalah milik C. Pengadilan mengabulkan gugatan A tersebut. Untuk mencegah dilakukan eksekusi atas mobil tersebut maka C mengajukan Derden Verzet terhadap putusan tersebut.

Unsur-unsur penting dalam mengajukan Derden Verzet yaitu :

  1. Adanya kepentingan dari pihak yang mengajukan Derden Verzet.
  2. Secara nyata hak pihak pelawan dirugikan.

Upaya Hukum Derden Verzet diatur dalam pasal 195 (6) HIR dan Pasal 206 (6) RBG, Pasal 378 dan 379 RV. Derden Verzet dapat dilakukan terhadap; Sita conservatoir,revindicatoir dan sita eksekusi. Derden Verzet diajukan atas dasar hak milik.

Prosedur Derden Verzet yaitu diajukan kepada Pengadilan Negeri yang menyita barang milik pihak ketiga. Pelawan harus membuktikan barang yang disita adalah miliknya. apabila berhasil maka pelawan dianggap sebagai pelawan yang jujur dan apabila tidak berhasil maka pelawan dianggap sebagai pelawan yang tidak jujur dan sita tetap dipertahankan.

Pengertian,proses,penilaian,beban pembuktian dan alat-alat bukti dalam hukum acara perdata

Pembuktian adalah Meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan (R.Subekti). Pembuktian digunakan hakim untuk menentukan subyek hukum,obyek hukum,hubungan hukum,dan peristiwa hukum yang sebenarnya dari suatu perkara.

Menurut Yahya Harahap,Pembuktian merupakan  bagian dari hukum acara yang bertujuan untuk meyakinkan hakim atas kebenaran dalil-dalil para pihak, yang dijadikan dasar bagi hakim untuk mengambil putusan.

Pembuktian merupakan tahap Spesifik dan menentukan karena para pihak diberikan kesempatan untuk menunjukan kebenaran fakta hukum yang menjadi sengketa.maka pembuktian menentukan karena hakim dalam memutuskan perkara perdata tergantung pada pembuktian para pihak.

Menurut Sudikno Mertokusumo,Pembuktian dapat diartikan atas 3 arti yaitu :

  1. Pembuktian dalam arti logis, adalah memberikan kepastian yang bersifat mutlak terhadap sesuatu yang berlaku bagi setiap orang. Dalam pembuktian logis tersebut tidak memungkinkan adanya bukti lawan. dalam hal ini terdapat suatu “axioma” bahwa  dua garis lurus yang sejajar tidak mungkin bersilang.
  2. Pembuktian dalam arti konvensional, adalah memberikan kepastian yang nisbi atau relatif, kepastian yang didasarkan atas perasaan yang bersifat instituitif,kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal (asumsi).
  3. Pembuktian dalam arti yuridis, adalah Pembuktian yang memberikan kebenaran yang berlaku hanya bagi pihak-pihak yang berperkara. Pembuktiannya bersifat historis, artinya menetapkan apa yang telah terjadi secara konkrit. Mempertimbangkan secara logis suatu peristiwa yang dianggap benar,yang mencakup :
    1. Memberikan dasar-dasar yang cukup untuk meyakinkan hakim.
    2. Memberikan kepastian tentang kebenaran  peristiwa yang diajukan para pihak dengan menggunakan alat-alat bukti sesuai Undang-undang,membuktikan kebenaran hanya kepada pihak yang berperkara, contohnya : Membuktikan bahwa seseorang terlibat dalam suatu perjanjian.

PROSES PEMBUKTIAN

Dalam Proses pemeriksaan sengketa perdata terdapat 2 hal yang berkaitan dengan pembuktian yaitu :

  1. Yang harus dibuktikan. Dalam tahap pemeriksaan di Pengadilan,yang harus dibuktikan oleh para pihak adalah peristiwanya,bukan hukumnya.karena tentang hukum hukumnya hakim dianggap tahu (“ius curia novit“). Peristiwa yang dibuktikan harus relevan,konkrit,bukan abstrak dan bukan peristiwa yang tidak ada hubungannya dengan perkara. Yang harus dibuktikan para pihak adalah Hak. Siapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak,maka ia harus dapat membuktikan adanya hak tersebut. Pembuktian dalam proses perkara perdata didasarkan pada kebenaran formal,artinya hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa.
  2. Yang tidak perlu dibuktikan. Dalam proses pembuktian terdapat beberapa hal yang tidak perlu dibuktikan yaitu :
    1. Pengakuan tergugat.
    2. Tergugat tidak menyangkal dan tidak membantah dalil-dalil penggugat.
    3. Apabila hakim menjatuhkan verstek.
    4. Apabila hakim mengetahui fakta-fakta yang terjadi selama proses persidangan, seperti pengakuan tergugat,fakta notair,fakta yang telah diketahui umum misalnya pada hari libur kantor-kantor tutup.

PENILAIAN PEMBUKTIAN

Yang dibebani untuk menilai pembuktian adalah hakim. Dalam hal ini hakim bebas untuk menilai pembuktian kecuali Undang-undang menentukan lain. Dalam hukum pembuktian terdapat beberapa teori pembuktian yaitu :

  1. Teori pembuktian bebas, pembuktiannya diserahkan kepada hakim.
  2. Teori pembuktian negatif, membatasi hakim untuk menilai pembuktian, hakim dilarang menilai pembuktian dengan pengecualian (Pasal 1905 KUH Perdata).
  3. Teori pembuktian positif,hakim diwajibkan menilai pembuktian tapi dengan syarat (Pasal 1870 KUH Perdata).

BEBAN PEMBUKTIAN

Menurut Pasal 1865 KUH Perdata,Pasal 163 HIR,Pasal 283 RBG menyatakan bahwa : “Siapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak dan untuk meneguhkan haknya itu atau guna membantah hak orang lain haruslah dibuktikan adanya hak atau peristiwa itu”. Siapa yang mengemukakan atau mengaku mempunyai sesuatu hak harus membuktikan.

Yang bersifat menimbulkan hak harus dibuktikan oleh penggugat, yang bersifat menghalangi timbulnya hak atau bersifat membatalkan hak harus dibuktikan oleh penggugat.

Beban pembuktian memiliki prinsip yaitu :

  1. Tidak berat sebelah.
  2. Memberikan alokasi pembuktian bagi para pihak yang bersengketa.

Dalam Penerapan beban pembuktian,Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya,sedangkan tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya.

ALAT-ALAT BUKTI

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ditentukan dalam Undang-undang yang mampu memberikan keterangan dan penjelasan tentang peristiwa yang disengketakan. Alat bukti dapat dibedakan atas :

  1. Alat bukti langsung. Pengajuan alat bukti langsung ini harus ditunjukan secara fisik,seperti alat bukti tulisan,keterangan saksi dan persangkaan hakim.
  2. Alat bukti tidak langsung. Pengajuan alat bukti tidak langsung ini dilakukan bukan secara fisik ,tetapi diperoleh dari kesimpulan yang terjadi dalam proses sidang,bukti yang berasal dari para pihak (Pengakuan dan sumpah).

Macam-macam alat bukti berdasarkan Pasal 1866 KUH Perdata, alat bukti dalam hukum acara perdata terdiri dari :

  1. Surat/tulisan.
  2. Keterangan saksi.
  3. Persangkaan.
  4. Pengakuan.
  5. Sumpah.

Pengertian,prosedur dan alasan-alasan banding dalam hukum acara perdata

Banding adalah upaya hukum yang diajukan kepada Pengadilan tinggi dengan maksud untuk mengadakan pemeriksaan kembali (peradilan ulangan),atau revisi atau apel atas putusan Pengadilan Negeri,karena putusan Pengadilan negeri belum tentu tepat dan benar. Pemeriksaan pada tingkat banding dilakukan terhadap fakta dan hukumnya disebut dengan istilah Judex facti.

Upaya hukum banding dalam hukum acara perdata diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan ulangan di Jawa dan madura, dan Pasal 199,205 Rbg untuk daerah luar Jawa dan Madura.

PROSEDUR ADMINISTRASI BANDING

Prosedur administrasi banding yaitu bahwa Permohonan banding harus disampaikan secara tertulis atau lisan oleh para pihak atau ahli warisnya atau wakilnya yang mendapat kuasa khusus untuk itu kepada Panitera Pengadilan dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari) setelah putusan tersebut diucapkan.

Dalam hal pemohon banding tidak hadir pada waktu putusan diucapkan,maka tenggang waktu 14 (empat belas hari) hari dihitung dihitung setelah tanggal pemberitahuan putusan oleh jurusita kepada yang bersangkutan.

Pernyataan banding dilakukan di hadapan Panitera Pengadilan negeri dengan menandatangani akta pernyataan banding dan memuatnya dalam register banding. Panitera Pengadilan Negeri harus memberitahukan kepada kedua belah pihak untuk pemeriksaan berkas perkara, sebelum berkas tersebut dikirimkan kepada Pengadilan tinggi.

Dalam tingkat pemeriksaan banding,kedua belah pihak boleh memasukkan bukti baru,memori banding dan kontra memori banding. Jika terdapat memori banding baik disertai maupun tidak disertai kontra memori banding,maka Panitera pengadilan harus mengirimkan berkas perkara beserta biaya perkaranya kepada pengadilan tinggi yang berwenang dalam tenggat waktu 14 (empat belas hari).

Selama perkara belum diputus Pengadilan tinggi, pihak pemohon banding atau wakilnya yang mendapat kuasa khusus dapat mencabut kembali permohonan banding tersebut. Apabila permohonan banding telah dicabut maka pemohon tidak dapat lagi mengajukan permohonan banding dalam perkara yang sama meskipun tenggang waktu banding belum lampau.

Surat permohonan Pencabutan banding harus dikirim kepada Pengadilan tinggi dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari terhitung setelah pencabutan permohonan banding didaftar di Pengadilan. Permohonan pencabutan permohonan banding disampaikan kepada Panitera Pengadilan yang memutus perkara tersebut.

ALASAN-ALASAN BANDING

Alasan-alasan banding yaitu :

  1. Alasan Formal. Secara formal terdapat beberapa alasan untuk mengajukan banding yaitu :
    • Surat kuasa khusus tidak memenuhi syarat formal.
    • Ketidak wenangan Pengadilan negeri,baik absolut maupun relatif.
    • Surat gugatan Absurd lible (tidak masuk akal).
    • Subjek tergugat tidak lengkap.
  2. Alasan Materil. Secara materil,pengajuan banding didasarkan pada alasan-alasan yaitu :
    • Bahwa putusan pengadilan negeri harus dibatalkan karena didasarkan pada pertimbangan yang kurang lengkap. Putusan yang kurang lengkap pertimbangannya merupakan alasan mengajukan upaya hukum banding dan Putusan Pengadilan negeri dapat dibatalkan.
    • Putusan Pengadilan negeri salah menerapkan hukum pembuktian atau hukum acara perdata pada umumnya. Penerapan hukum pembuktian merupakan salah satu aspek terpenting dalam putusan hakim. Apabila hakim salah menerapkan hukum pembuktian maka putusan itu dapat diklasifikasi salah pula menerapkan hukum acara. Putusan itu akan dibatalkan oleh pengadilan tinggi.
    • Pengadilan negeri telah memutus melebihi dari tuntutan atau memutus hal-hal yang tidak dituntut. Hakim dalam memutuskan suatu perkara perdata,wajib mengadili semua bagian tuntutan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan melebihi dari yang dituntut.

PUTUSAN YANG DAPAT DILAKUKAN BANDING

Menurut Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947,Pasal 201 ayat (1) RBG atau Pasal 355 RV, Bahwa Putusan Pengadilan Negeri yang dapat dibanding adalah Putusan akhir (eindvonnis).

Menurut M.Yahya Harahap bahwa bentuk atau jenis putusan akhir bermacam-macam yaitu putusan akhir yang bersifat negatif dan putusan akhir yang bersifat positif,tergantung pada penyelesaian sengketa yang diperkarakan.

TATA CARA PEMERIKSAAN BANDING

Pemeriksaan pada tingkat banding dilakukan oleh tiga orang hakim majelis. Pada tingkat banding dilakukan pemeriksaan ulang atas perkara tersebut baik mengenai fakta maupun penerapan hukumnya. Proses acara pada tingkat banding dapat melakukan pemeriksaan tambahan terhadap perkara yang diajukan banding.

PUTUSAN TINGKAT BANDING

Putusan pada tingkat banding terdiri dari beberapa macam yaitu :

  1. Menyatakan permohonan banding tidak dapat diterima. Amar putusan pengadilan tinggi yang menyatakan permohonan banding tidak dapat diterima dikarenakan putusan pengadilan negeri melanggar hal-hal yang bersifat formal,tegasnya melanggar tertib hukum acara.
  2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri. Apabila pengadilan tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri,maka Pengadilan tinggi menilai benar dan tepat baik mengenai hukum acara maupun hukum materil apa yang diputus oleh Pengadilan negeri.
  3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri. Apabila suatu pengadilan negeri dimohonkan banding kemudian dibatalkan oleh pengadilan tinggi,karena putusan pengadilan negeri dinilai oleh hakim banding tidak benar baik ditinjau dari segi penerapan hukum acara dan hukum materil dan tidak sesuai dengan rasa keadilan.
  4. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri. Dalam hal Putusan Pengadilan negeri diperbaiki oleh Pengadilan tinggi, maka diartikan bahwa Pengadilan tinggi memandang Putusan Pengadilan negeri tersebut kurang tepat menurut rasa keadilan sehingga perlu diperbaiki.Dalam praktik perbaikan dilakukan Pengadilan tinggi lazimnya hanya beberapa bagian tertentu dari amar putusan, sedangkan bagian pertimbangan hukum tetap dibenarkan oleh Pengadilan tinggi.

Ancaman hukuman bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum pidana

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan,yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik,se sual,psikologis,dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,pemaksaan,atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 butir 1 UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga).

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah Jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga,menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga,dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga (Pasal 1 butir 2 UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga).

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga mengatur ikhwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga,dan mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana.

Dalam rumah tangga terdapat Suami,istri,anak. dalam sebuah rumah tangga kadang ada pertengkaran antara suami dan istri. Apabila suami melakukan kekerasan fisik misalnya dengan cara memukul atau tendang istrinya, maka hal tersebut dikategorikan salah satu contoh kekerasan dalam rumah tangga.

ASAS DAN TUJUAN

Menurut Pasal 3 UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas :

  • Penghormatan hak azasi manusia.
  • Keadilan dan kesetaraan gender.
  • Non diskriminasi.
  • Perlindungan korban.

Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga bertujuan :

  • Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga.
  • Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.
  • Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga.
  • Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Korban kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapatkan :

a. Perlindungan dari pihak keluarga,Kepolisian,Kejaksaan,Pengadilan,Advokat,Lembaga sosial,atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.

c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.

d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e.Pelayanan bimbingan rohani.

Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara (Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga).

Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara (Pasal 26 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga).

KETENTUAN PIDANA DALAM UU NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Pasal 44 :

1).Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah).

2).Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat,dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah).

3). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (Empat puluh lima juta rupiah).

4).Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari,dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah).

Pasal 45 :

1). Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasaan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah).

2).Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah).

Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga,sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti sah lainnya (Pasal 55 UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga). contoh alat bukti sah lainnya misalnya  surat hasil visum et repertum.

 

Sejarah perkembangan hukum agraria pada masa penjajahan belanda menurut Agrarisch wet Stb.1870-55

Masuknya bangsa Belanda ke Indonesia sebelumnya dilatar belakangi masuknya bangsa-bangsa asing terlebih dahulu yaitu bangsa Portugis,Spanyol yang tujuan semula adalah untuk melakukan usaha perdagangan khususnya rempah-rempah yang memiliki harga jual yang tinggi di eropa. Pada tahun 1509 Portugis masuk di India dibawah pimpinan Vasco da gama,kemudian tahun 1512 dibawah pimpinan D.Abreu dan Serrao Portugis datang ke Indonesia masuk wilayah perairan maluku di daerah Ambon dan ternate.

Pada tahun 1521 Spanyol menyusul Portugis masuk ke Indonesia,tetapi tidak sempat berkuasa karena antara Portugis dan Spanyol membuat suatu perjanjian mengenai pembagian wilayah kekuasaan yaitu perjanjian “Saragosa” yang berisi bahwa daerah jajahan portugis adalah Indonesia sedangkan daerah jajahan Spanyol adalah Philipina.

Pada tahun 1522 Portugis mulai menanamkan imperialisme barat di Indonesia dengan mendirikan sebuah benteng di Ambon sebagai jalan untuk menguasai kepulauan maluku,akan tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama karena mendapat perlawanan dari raja-raja tabari.

Pada tahun 1596 Belanda menyusul Portugis masuk ke Indonesia yang kemudian membentuk VOC (Verenigde Oast Indische Compagnie) sebagai badan perdagangan untuk mengatasi bangsa-bangsa asing. Adapun prinsip dagang yang diterapkan VOC adalah membeli dengan harga murah tetapi menjual dengan harga yang tinggi. Kekuasaan VOC di Indonesia semakin lama semakin kuat, hal tersebut dikarenakan adanya ” Hak Oktoroit” tanggal 20 Maret 1602, VOC diberikan kekuasaan atas nama Staten General.

Berdasarkan hak oktoroit, VOC diberi kewenangan-kewenangan diantaranya :

  1. Mengadakan perjanjian-perjanjian dengan raja-raja di Indonesia maupun negara-negara  asing.
  2. Mempunyai tentara sendiri dan mengeluarkan uang sendiri.
  3. Mengangkat gubernur dan pegawai-pegawai lainnya.

VOC dalam menjalankan kekuasannya mengadakan hubungan secara hukum barat di daerah-daerah yang dikuasainya. hal ini dijalankan sesudah Belanda berhasil mengalahkan Portugis pada tahun 1641,dimana Portugis diusir dari wilayah Indonesia kecuali Timor-timur. Pada awal kekuasaan belanda menjalankan politik monopoli dan pungutan paksa terhadap daerah-daerah yang telah jatuh dalam kekuasaannya, baik melalui penaklukan maupun perjanjian yang diadakan VOC dengan raja.

Pada tahun 1602 VOC memberikan tanah yang dikuasainya kepada orang-orang asing dengan imbalan harus menyetorkan sebagian hasilnya kepada VOC, dan kemudian karena terdesak alasan keuangan di negeri Belanda,kemudian VOC mulai menjual tanah kepada pihak swasta (Partikelir).

Pada tahun 1799 VOC dibubarkan karena mengalami kebangkrutan, kemudian penguasaanya digantikan oleh pemerintah kerajaan belanda dan kemudian menugaskan Willem Daendels sebagai Gubernur di Hindia Belanda untuk periode tahun 1808 – 1811. Pada saat pemerintahannya Gubernur Jenderal Willem daendels memprakarsai perubahan-perubahan adminstrasi untuk menciptakan kekuasaan politik yang lebih sistematis.

Pada tahun 1811 – 1816,kolonial inggris menggantikan kekuasaan belanda di Indonesia dan Gubernur Jenderal Thomas Stanford Raffles melakukan berbagai perubahan di bidang pemerintahan maupun di bidang pertanahan. Pada masa pemerintahan Raffles inilah diperkenalkan teori yaitu ” Domein Theory”. menurut teori ini, semua tanah adalah milik raja atau pemerintah, dan penduduk yang mengerjakan tanah tersebut dianggap sebagai penyewa saja dengan kewajiban menyerahkan sewa berupa uang atau hasil dari tanah itu.

Pada Prinsipnya Domein Theory adalah sebagai dasar dalam menetapkan kebijakan pajak tanah (Landrente). Besarnya pajak tanah ditetapkan menurut tingkat kesuburan tanah yaitu :

  1. Untuk tanah sawah, pajak yang mesti dibayar adalah 1/2, 2/5, atau 1/3 dari hasil panen.
  2. Untuk tanah kering/tegalan pajak yang mesti dibayar adalah 2/5, 1/3 atau 1/4 dari hasil panen.

Setelah kekuasaan kembali ke tangan Pemerintah Kolonial Belanda, kebijaksanaan sewa tanah atas dasar prinsip “ Domein Theory” dari Gubernur Raffles diteruskan oleh Belanda, terutama untuk membenarkan negara memberikan tanah kepada pihak swasta untuk keperluan usaha mereka di Indonesia.

Gubernur Hindia Belanda Van Den Bosch pada periode 1830 memulai tugasnya sebagai gubernur jenderal Hindia Belanda. saat itu pemerintah Belanda sedang kesulitan keuangan karena peperangan dalam memperluas daerah jajahan di indonesia maupun peperangan dengan Belgia. untuk mengatasi masalah tersebut Gubernur Van Den Bosch menerapkan sejumlah aturan pendukung diantaranya yang terkenal dengan sebutan Cultuurstelsel atau sistem tanam paksa.

Pada prinsipnya kebijakan tersebut mengharuskan kepada pemilik tanah untuk menanami 1/5 dari tanahnya dengan tanaman tertentu yang telah ditentukan oleh pemerintah Belanda seperti Kopi,tembakau,teh,tebu dan lain-lain.kemudian hasilnya harus diserahkan kepada pemerintah untuk di ekspor ke eropa. dari hasil politik “Tanam paksa” yang diterapkan tersebut kemudian mendatangkan keuntungan yang berlimpah bagi pemerintah Belanda.

Dengan berkembangnya imperialisme,maka para pengusaha swasta dari negeri belanda yang merasa usahanya di bidang perkebunan besar mendapat rintangan selama pelaksanaan sistem tanam paksa,kemudian menuntut kesempatan yang lebih besar untuk membuka perkebunan di Indonesia, terlebih karena adanya penyimpangan-penyimpangan dalam sistem tanam paksa (Cultuurstelsel), dan tuntutan tersebut semakin keras disuarakan. Proses tuntutan tersebut memakan waktu bertahun-tahun sampai akhirnya pemerintah Belanda menemukan jalan keluar pada tahun 1870 dengan lahirnya Agrarisch Wet Stb. 1870 – 55 (Undang-undang Agraria) pada tanggal 9 April 1870.

Agrarisch Wet Stb. 1870 – 55

Agrarisch Wet (AW) di undangkan dalam  Stb. 1870 – 55 sebagai tambahan ayat-ayat baru pada pasal 62 Regerings Reglement (RR) Hindia Belanda tahun 1854. Semula RR tersebut terdiri atas 3 ayat. dengan tambahan 5 ayat baru (yaitu 4-8) oleh Agrarisch Wet (AW), maka pasal 62 RR terdiri atas 8 ayat. Pasal 62 RR kemudian menjadi pasal 51 Indische Staatsregeling (IS) pada tahun 1925.

Adapun isi lengkap (terjemahan) pasal 51 Indische Staatsregeling (IS) yaitu :

  1. Gubernur jenderal tidak boleh menjual tanah.
  2. Dalam larangan diatas tidak termasuk tanah-tanah yang tidak luas, yang diperuntukkan bagi perluasan kota dan desa serta pembangunan kegiatan-kegiatan usaha.
  3. Gubernur jenderal dapat menyewakan tanah menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan ordonansi. tidak termasuk yang boleh disewakan  adalah tanah-tanah kepunyaan orang-orang pribumi asal pembukaan hutan,demikian juga tanah-tanah yang sebagai tempat penggembalaan umum atau atas dasar lain merupakan kepunyaan desa.

Tambahan Agrarisch Wet (AW)

4. Menurut ketentuan yang ditetapkan dengan ordonansi, diberikan tanah dengan hak erfpacht selama waktu tidak lebih dari tujuh puluh lima tahun.

5. Gubernur jenderal menjaga jangan sampai terjadi pemberian tanah yang melanggar hak-hak rakyat pribumi.

6. Gubernur jenderal tidak boleh mengambil tanah-tanah kepunyaan rakyat asal pembukaan hutan yang digunakan untuk keperluan sendiri,demikian juga tanah-tanah yang sebagai tempat penggembalaan umum atau atas dasar lain merupakan kepunyaan desa,kecuali untuk kepentingan umum berdasarkan pasal 133 atau untuk keperluan penanaman tanaman-tanaman yang diselenggarakan atas perintah penguasa menurut peraturan-peraturan yang bersangkutan,semuanya dengan pemberian ganti kerugian yang layak.

7. Tanah yang dipunyai oleh orang-orang pribumi dengan hak pakai pribadi yang turun temurun (yang dimaksud: hak milik adat) atas permintaan pemiliknya yang sah dapat diberikan kepadanya dengan hak eigendom,dengan pembatasan-pembatasan yang diperlukan sebagai yang ditetapkan dengan ordonansi dan dicantumkan dalam eigendomnya, yaitu yang mengenai kewajibannya terhadap negara dan desa yang bersangkutan,demikian juga mengenai wewenangnya untuk menjualnya kepada non pribumi.

8. Persewaan atau serah pakai tanah oleh orang-orang pribumi kepada non pribumi dilakukan menurut ketentuan yang diatur dengan ordonansi.

Dengan ditetapkannya Agrarisch Wet (AW) Stb. 1870 – 55, para pemilik modal asing, bangsa Belanda maupun orang-orang eropa lainnya mendapatkan kesempatan yang luas untuk berusaha di bidang perkebunan. Adapun keuntungan yang diperoleh oleh para pemilik modal swasta  sangat besar dari ekspor hasil perkebunan, meskipun sebaliknya harus dibayar mahal oleh rakyat dengan penderitaan yang berat.

Aturan pelaksanaan dari Agrarisch Wet (Stb.1870 – 55) adalah Agrarisch Besluit (keputusan agraria) yang diundangkan  dalam Stb.1870 – 118. Pasal 1 dari Agrarisch Besluit tersebut memuat suatu ketentuan yang kemudian dikenal dengan nama “Domein Verklaring” atau pernyataan umum tanah negara yang berbunyi : ” Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan kedua dan ketiga dari Wet itu,tetap dipegang asas bahwa semua tanah yang tidak dibuktikan ada hak eigendom atasnya oleh orang lain adalah domein negara” .Wet itu maksudnya yaitu Agrarisch Wet S.1870 No 55 ayat 5,6, Pasal 51 IS.

Sesuai ketentuan Pasal 1 Agrarisch Besluit Stb. 1870-118, berarti bahwa semua tanah rakyat Indonesia adalah tanah negara karena tanah-tanah itu dimiliki berdasarkan hukum adat. Pemerintah kolonial belanda memerlukan pernyataan negara sebagai pemilik semua tanah ini untuk sebagai dasar legitimasi untuk mendapatkan tanah dengan hak-hak barat guna kepentingan para pemilik modal di Indonesia.

Domein Verklaring memungkinkan negara sebagai pemilik (eigenaar) atas tanah sehingga dapat memberikan hak-hak tertentu kepada perusahaan-perusahaan swasta berupa hak erfpacht,hak opstal dan lain-lain.

Dalam hal pembuktian kepemilikan tanah, maka berdasarkan Pasal 1 Agrarisch Besluit S.1870-118, negara tidak harus membuktikannya, sebaliknya rakyat lah yang harus membuktikan tanah yang mereka miliki.

Adapun Kandungan penting dari Agrarisch Besluit S.1870-118 yaitu :

  1. Memberikan legitimasi kepada negara sebagai penguasa tanah-tanah terlantar yang tidak digarap atau belum digarap.
  2. Memberikan dasar kewenangan kepada negara untuk melepaskan hak penguasaannya atas tanah-tanah tersebut dan memberikan kepada pengusaha perkebunan erfpacht dengan jangka waktu 75 tahun.
  3. Memberikan kesempatan kepada pribumi untuk menguasai tanah menjadi tanah eigendom menurut hukum eropa.
  4. Melarang pemindahan hak kepada golongan rakyat.

dengan adanya kebijakan tersebut,pengusaha swasta dimungkinkan untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

 

Paling Populer

Pilihan Editor