Beranda blog

Ancaman hukuman bagi Pelaku Perbuatan tidak menyenangkan Memfitnah dan Pencemaran nama baik Menurut Hukum Pidana

Penulis
admin
-
0

Seseorang yang hidup di tengah-tengah masyarakat dan manusia sebagai mahkluk sosial tidak dapat terlepas dari berbagai kepentingan dalam interaksi sosial di dalam masyarakat,Dalam interaksi sosial tersebut banyak kejadian yang terjadi berupa perbuatan yang tidak dapat diterima oleh pihak lain atas perbuatan seseorang sehingga salah satu pihak merasa tidak nyaman,tidak tenang dengan adanya suatu masalah seperti pencemaran nama baik,memfitnah orang lain sehingga nama baiknya terganggu.

Di Indonesia setiap perbuatan tersebut apabila merugikan orang lain diatur dalam hukum positif yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan tentang hukum pidana.KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) mengatur tentang perbuatan dan sanksi hukum bagi pelaku yang melakukan tindak pidana Melakukan Fitnah,Pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan. Adapun Pasal-pasal tersebut adalah :

1. Pasal 310 ayat (1,2,3) KUHP

  1. Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang dengan jalan menuduh dia melakukan suatu perbuatan , dengan maksud yang nyata untuk menyiarkan tuduhan itu supaya diketahui oleh umum , karena bersalah menista orang , dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
  2. Kalau hal itu terjadi dengan surat atau gambaran ,yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan maka karena bersalah mencemar orang dengan surat , si pembuat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
  3. Tidak dapat dikatakan mencemar atau mencemar dengan surat jika nyata perbuatan itu dilakukan untuk mempertahankan kepentingan umum atau karena terpaksa untuk mempertahankan harga diri.

2. Pasal 311 KUHP ayat (1,2) KUHP

  1. Barangsiapa melakukan kejahatan mencemar atau mencemar dengan surat dalam ia diizinkan membuktikan kebenaran tuduhannya itu, karena bersalah memfitnah , ia dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun , jika ia tiada dapat membuktikan kebenaran itu dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar.
  2. Pencabutan hak tersebut dalam pasal 35 No 1-3 boleh dijatuhkan.

3. Pasal 315 kUHP : Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat mencemar atau mencemar dengan surat yang dilakukan terhadap seseorang , baik di muka umum dengan lisan atau dengan surat , baik di muka orang itu sendiri dengan lisan atau dengan perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya ,karena bersalah melakukan penghinaan ringan , dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.

4. Pasal 317 ayat (1,2) KUHP

  1. Barang siapa dengan sengaja memasukkan atau menyuruh menuliskan surat pengaduan atau surat pemberitahuan yang palsu tentang seseorang kepada pembesar negeri ,sehingga kehormatan atau nama baik orang itu terserang, dipidana karena bersalah memfitnah dengan pengaduan dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun.
  2. Pencabutan hak tersebut dalam pasal 35 No 1-3 dapat dijatuhkan.

5. Pasal 318 ayat (1,2) KUHP

  1. Barangsiapa sengaja dengan sesuatu perbuatan ,menyebabkan orang lain dengan palsu tersangka membuat pidana , dipidana karena bersalah memfitnah dengan perbuatan , dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun.
  2. Pencabutan hak tersebut pada pasal 35 No 1-3 boleh dijatuhkan.

Pasal 35 ayat (1) KUHP : Hak orang yang bersalah, yang dapat dicabut dalam putusan hakim dalam hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini atau dalam peraturan umu lain , yaitu yang tersebut di bawah ini :

ke-1 Menjabat segala jabatan atas jabatan tertentu

ke 2 menjadi militer

ke 3 memilih dan dapat dipilih pada pemilihan yang dilakukan karena undang-undang umum

ke 4 menjadi penasehat atau wali,atau wali pengawas atau pengampu atau pengampu pengawas atas orang lain daripada anaknya sendiri

ke 5 kekuasaan bapak, perwalian dan pengampuan atas anaknya sendiri

ke 6 melakukan pekerjaan yang ditentukan.

Pasal 310 KUHP tentang Penghinaan , Menurut R.Sugandhi,SH dalam buku KUHP dan penjelasannya menjelaskan bahwa Menurut pengertian umum , “menghina” adalah ” menyerang kehormatan” dan “nama baik” seseorang. akibat daripada serangan ini biasanya penderita akan merasa malu. Agar dapat dituntut pasal tersebut, maka penghinaan harus dilakukan dengan cara demikian rupa ,sehingga dalam kata-kata hinaan itu terselip tuduhan ,seolah-olah orang yang dihina itu telah melakukan perbuatan tertentu , dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Sasaran dari penghinaan tersebut harus diarahkan kepada manusia perseorangan ,jelasnya bukan instansi pemerintah,pengurus suatu perkumpulan,segolongan penduduk dan lain-lain. Semua penghinaan ini dapat dituntut, hanya apabila ada pengaduan dari orang yang dihina kecuali penghinaan terhadap seorang pegawai negeri yang sedang melakukan tugasnya (Pasal 316 dan 319 KUHP).

Penghinaan seperti Menista (Pasal 310 ayat 1 KUHP), menista dengan surat Pasal (310 ayat 2 KUHP), Memfitnah (pasal 311), penghinaan ringan (pasal 315 KUHP), Mengadu secara memfitnah (Pasal 317 KUHP),Menuduh secara memfitnah Pasal 318 KUHP) hanya dapat dituntut ,hanya apabila ada pengaduan dari orang yang dihina dan Penghinaan (Pasal 310 KUHP) termasuk dalam delik aduan absolut (mutlak) yang artinya peristiwa pidana yang hanya dapat dituntut , apabila ada pengaduan.

Pengajuan dan penarikan kembali pengaduan perkara kejahatan yang hanya dapat dituntut atas pengaduan yaitu pada pasal 72 KUHP.

Pasal 72 ayat (1,2) KUHP :

  1. Selama orang yang terhadapnya dilakukan kejahatan yang hanya dapat dituntut atas pengaduan ,umurnya belum cukup enam belas tahun dan lagi di bawah umur,atau selama ia di bawah pengampuan yang disebabkan oleh hal lain daripada keborosan, maka wakilnya yang sah dalam perkara sipil yang berhak mengadu.
  2. Kalau yang berhak mengadu itu tidak ada ,atau kalau ia sendiri yang harus diadukan ,maka penuntutan dapat dilaksanakan atas pengaduan wali atau pengawas,atau pengampu atau majelis yang menjalankan kewajiban wali pengawas atau yang menjalankan kewajiban wali pengampuan itu ,atas pengaduan isteri,pengaduan seorang keluarga sedarah dalam turunan yang lurus ,atau kalau keluarga sedarah itu tidak ada di atas pengaduan keluarga sedarah dalam turunan yang menyimpang sampai derajad ketiga.

Kepada orang yang diduga sebagai pelaku pidana Penghinaan sebagaimana pada pasal 310,pasal 311 KUHP tidak dapat dilakukan penahanan,merujuk pada pasal 21 ke 4 huruf (a) KUHAP. Adapun isi pasal tersebut yaitu :

Pasal 21 ke 4 huruf (a) : Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal : a). Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

PENCEMARAN NAMA BAIK , MEMFITNAH DAN PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN DENGAN SARANA MEDIA SOSIAL ATAU MEDIA ELEKTRONIK / ITE

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan kemudahan masyarakat mengakses internet,masyarakat saat ini sangat mudah membuat akun media sosial di dunia maya untuk dapat berinteraksi dengan orang lain tanpa harus bertemu atau bertatap muka. Media sosial menjadi sarana bagi masyarakat untuk bersosialisasi satu orang dengan orang lainnya tanpa ada batasan ruang dan waktu . Beberapa media sosial yang umumnya digunakan untuk berinteraksi oleh berbagai masyarakat misalnya Facebook,Twitter,Instagram dan lain-lain dimana penggunanya dapat menggunakannya untuk berbagi informasi tentang sesuatu hal dengan cara melakukan posting sebuah status atau unggahan gambar atau video yang dapat dilihat dan dibagikan/disebarkan orang lainnya dengan tidak terbatas.

Dalam menggunakan media sosial tersebut kadang terjadi suatu permasalahan yang diakibatkan oleh penyimpangan pengguna dalam menggunakan media sosial yaitu menyalahgunakan media sosial tersebut untuk menyerang kehormatan orang lain baik dengan cara menuduh sesuatu perbuatan yang tidak benar kepada pihak lainnya yang belum tentu kebenarannya, atau menyebarkan informasi palsu atau hoax yang dapat menyebabkan pihak lain merasa malu atau tuduhan tersebut tidak benar sehingga nama baiknya merasa terganggu dan kadang menjadi korban perundungan dalam dunia maya (cyberbullying). Apabila korban merasa tidak terima atas perbuatan tersebut maka dapat dilaporkan ke pihak Kepolisian.

Apabila terjadi perbuatan menyerang kehormatan orang lain atau pencemaran nama baik dengan menggunakan sarana media digital atau elektronik, maka terdapat sanksi hukum dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pada Bab VII Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, Perbuatan yang dilarang yaitu Pada Pasal 27 ayat (3) yang isinya : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Ancaman hukumannya terhadap perbuatan apabila melakukan pidana sesuai Pasal 27 ayat (3) diatur dengan Ketentuan Pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang isinya yaitu :

Pasal 45 ayat (1) : Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam pelaksanaanya ancaman hukuman bagi orang yang melakukan pencemaran nama baik atau memiliki muatan penghinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik lebih berat yaitu 6 (enam) tahun penjara dan pelaku dapat ditahan sesuai pasal 21 ke 4 huruf (a) KUHAP ,jika dibandingkan dengan Pasal 311 KUHP yang ancaman hukumannya 4 (empat) tahun penjara, yang mana yang membedakan perbuatan tersebut adalah berupa sarana media atau sistem elektronik.

Pemerintah kemudian melakukan revisi terhadap Undang-undang ITE tersebut dengan tujuan untuk menghindari multi-tafsir terhadap penerapan pasal 27 ayat (3) UU No 11 Tahun 2008 yang mengatur mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui sistem elektronik.

Pada Tanggal 25 November 2016 Pemerintah Mengeluarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan salah satu pertimbangan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum agar terwujud keadilan,ketertiban umum,dan kepastian hukum.

Pada Undang-undang No 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi Elektronik pada Pasal I angka 4 menyatakan : Ketentuan Pasal 27 tetap dengan perubahan penjelasan ayat (1) , ayat (3), dan ayat (4) sehingga penjelasan pasal 27 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-undang ini.

Dalam Penjelasan Undang-undang No 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi Elektronik, bagian II angka 4 , Pasal 27 ayat (3) : Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Setelah perubahan UU ITE tersebut dalam pelaksanaannya masih menimbulkan multi-tafsir dan kontroversi di tengah masyarakat, Kemudian Pemerintah Mengeluarkan Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 yang ditetapkan tanggal 23 Juni 2021 Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Salah satu pertimbangan ditetapkannya Keputusan bersama tersebut adalah Dalam pelaksanaannya masih menimbulkan multitafsir dan kontroversi di masyarakat sehingga perlu menyusun pedoman implementasi bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Keputusan Bersama tersebut Menetapkan pedoman implementasi atas pasal 27 ayat (1), pasal 27 ayat (2), pasal 27 ayat (3), pasal 27 ayat (4), pasal 28 ayat (1), pasal 28 ayat (2), pasal 29, dan pasal 36 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 27 ayat (3) UU No 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No 19 Tahun 2016 yang isinya : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Dalam pedoman implementasi sebagaimana tertuang Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 yaitu :

a. Sesuai dasar pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 Tahun 2008 , dan penjelasan pasal 27 ayat (3) UU ITE ,Pengertian muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik merujuk dan tidak bisa dilepaskan dari ketentuan pasal 310 dan pasal 311 KUHP.Pasal 310 KUHP merupakan delik menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal agar diketahui oleh umum.Sedangkan Pasal 311 KUHP berkaitan dengan perbuatan menuduh seseorang yang tuduhannya diketahui tidak benar oleh pelaku.

b. Dengan pertimbangan Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 Tahun 2008 tersebut maka dapat disimpulkan , bukan sebuah delik pidana yang melanggar pasal 27 ayat (3) UU ITE, jika muatan atau konten yang ditransmisikan,didistribusikan,dan/atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penghinaan yang kategorinya cacian,ejekan, dan/atau kata-kata tidak pantas. Untuk perbuatan yang demikian dapat menggunakan kualifikasi delik penghinaan ringan sebagaimana dimaksud pasal 315 KUHP yang menurut Penjelasan Undang-undang No 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi, Tidak termasuk acuan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

c. Bukan delik yang berkaitan dengan muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE , jika muatan atau konten yang ditransmisikan,didistribusikan, dan atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penilaian ,pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan.

d. Dalam hal fakta yang dituduhkan merupakan perbuatan yang sedang dalam proses hukum maka fakta tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya sebelum aparat penegak hukum memproses pengaduan atas delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik UU ITE.

e. Delik pidana pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah delik aduan absolut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 ayat (5) UU ITE. Sebagai delik aduan absolut, maka harus korban sendiri yang mengadukan kepada Aparat Penegak Hukum, Kecuali dalam hal korban masih di bawah umur atau dalam perwalian.

f. Korban sebagai pelapor harus orang perseorangan dengan identitas spesifik, dan bukan institusi, korporasi, profesi atau jabatan.

g. Fokus Pemidanaan pasal 27 ayat (3) UU ITE bukan dititikberatkan pada perasaan korban, melainkan pada perbuatan pelaku yang dilakukan secara sengaja (dolus) dengan maksud mendistribusikan/mentansmisikan/membuat dapat diaksesnya informasi yang muatannya menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal supaya diketahui oleh umum (Pasal 310 KUHP).

h. Unsur ” Supaya Diketahui Umum ” (dalam konteks transmisi,distribusi, dan/atau membuat dapat diakses) sebagaimana harus dipenuhi dalam unsur pokok (Klacht delic) Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP yang menjadi rujukan pasal 27 ayat (3) UU ITE yang harus dipenuhi.

i. Kriteria “Supaya diketahui umum ” dapat dipersamakan dengan “agar diketahui publik” . Umum atau publik sendiri dimaknai sebagai kumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenal.

j. Kriteria “Diketahui umum” bisa berupa unggahan pada akun sosial media dengan pengaturan bisa diakses publik, unggahan konten atau mensyiarkan sesuatu pada aplikasi grup percakapan dengan sifat grup terbuka dimana siapapun bisa bergabung dalam grup percakapan ,serta lalu lintas isi atau informasi tidak ada yang mengendalikan, siapapun bisa upload dan berbagi (share) keluar,atau dengan kata lain tanpa adanya moderasi tertentu (open group).

k. Bukan merupakan delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam hal konten disebarkan melalui sarana grup percakapan yang bersifat tertutup atau terbatas, seperti grup percakapan keluarga, kelompok pertemanan akrab, kelompok profesi, grup kantor,grup kampus, atau institusi pendidikan.

l. Untuk pemberitaan di internet yang dilakukan institusi pers , yang merupakan kerja jurnalistik yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers, diberlakukan mekanisme sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers sebagai Lex specialis, bukan pasal 27 ayat (3) UU ITE. Untuk kasus terkait pers perlu melibatkan Dewan pers. Tetapi jika wartawan secara pribadi mengunggah tulisan pribadinya di media sosial atau internet , maka tetap berlaku UU ITE termasuk pasal 27 ayat (3).

Jadi dapat dibuat kesimpulan bahwa apabila terjadi suatu perbuatan yang dilarang sebagaimana terdapat Pada Pasal 27 ayat (3) UU No 11 Tahun 2008 Tentang ITE yang isinya : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. dan kemudian diubah menjadi Undang-undang No 19 tahun 2016 Tentang ITE, Dan dalam Penjelasan Undang-undang No 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi Elektronik, bagian II angka 4 , Pasal 27 ayat (3) : Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik , mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Perbuatan Penghinaan,memfitnah dan atau pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 KUHP, Pasal 311 KUHP.

Reff:

  1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan tentang hukum pidana.
  2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik
  3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
  4. Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  5. https://www.kominfo.go.id/content/detail/6538/siaran-pers-no99pihkominfo122015-tentang-presiden-resmi-mengajukan-revisi-uu-ite-ke-dpr/0/siaran_pers#:~:text=Lebih%20lanjut%20Menkominfo%20menjelaskan%20bahwa,ancaman%20pidana%20pencemaran%20nama%20baik
  6. https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18365&menu=2

Legalitas Aset Kripto Di Indonesia dan Manfaat Investasi Kripto Bagi Investor

Penulis
admin
-
0

Kata Kripto berasal dari kata Cryptocurrency yaitu Cryptography dan currency .jadi dapat diartikan mata uang digital yang terdesentralisasi yang dilindungi oleh kode rahasia dan tidak dapat dikendalikan oleh pemerintah manapun,dan pada tahun 1980 an dikenal dengan istilah uang dunia maya dan kemudian mulai populer pada tahun 2008 dengan dikenalnya Bitcoin yang dibuat oleh seorang atau sekelompok Programmer anonim dengan nama Satoshi Nakamoto.

Satoshi Nakamoto menciptakan protokol Bitcoin pada tahun 2009 dan diluncurkan sebagai perangkat lunak sumber terbuka,dan lama kelamaan akhirnya Bitcoin semakin populer digunakan oleh orang yang ingin mengirim uang ke orang lain tanpa campur tangan pemerintah atau Bank.

Kripto dipercaya oleh sebagian kalangan akan tumbuh pesat karena ekonomi digital terus tumbuh dan saat ini sudah sangat banyak sekali berbagai jenis kripto yang dikenal dalam dunia investasi kripto seperti : Bitcoin, Ethereum,Tether,BNB,Cardano,Solana,Tron dan lain sebagainya.

KELEBIHAN KRIPTO

Diketahui ada beberapa kelebihan dari Aset Kripto yaitu :

  • Kripto memiliki kecepatan transaksi dibandingkan dengan Bank konvensional dan menggunakan kripto pengirimannya hanya selesai dalam hitungan menit setelah blok transaksi dikonfirmasi oleh jaringan.
  • Biaya transaksi pengiriman menggunakan kripto relatif murah.
  • Aksesibilitas,yaitu siapapun dapat menggunakan kripto, dan yang dibutuhkan hanya Komputer atau smartphone yang terhubung ke internet dan dapat mengirim uang digital tanpa melalui bank.
  • Keamanan sangat tinggi karena seseorang dapat membuat dompet digitalnya sendiri dengan mudah ,dan memiliki password yang rumit, dan apabila anda lupa password dompet digital anda maka selamanya akun tersebut tidak akan bisa dibuka.
  • Transparansi, yaitu bahwa semua transaksi kripto yang dilakukan dapat diakses oleh publik .

Di Indonesia sudah dilakukan pengaturan perdagangan aset fisik kripto dengan tujuan untuk :

  • Memberikan kepastian hukum terhadap pelaku usaha perdagangan aset kripto di Indonesia.
  • Memberikan perlindungan kepada pelanggan aset kripto dari kemungkinan kerugian dari perdagangan aset kripto.
  • Memfasilitasi inovasi, pertumbuhan dan perkembangan kegiatan usaha perdagangan aset fisik kripto di Indonesia.
  • Mencegah aset kripto digunakan untuk tujuan ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Adapun latar belakang dilakukannya pengaturan terhadap aset kripto ( crypto asset) bahwa aset kripto telah digunakan oleh masyarakat secara luas dan layak dijadikan subjek kontrak berjangka di bursa berjangka dalam rangka perlindungan kepada masyarakat dan memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha sehingga perlu diadakan pengaturan aset kripto tersebut.

Komoditi digital atau komoditi kripto dari sistem blockchain dapat dikategorikan sebagai hak atau kepentingan sehingga masuk dalam kategori komoditi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Hasil Rakor Kemenko Perekonomian Nomor S-302 /M.EKON/09/2018 tanggal 24 September 2018 Tentang perihal Tindak lanjut rakor pelaksanaan pengaturan aset kripto sebagai komoditi yang diperdagangkan di bursa berjangka. Aset kripto tetap dilarang sebagai alat pembayaran ,namun sebagai alat investasi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka dengan pertimbangan karena secara ekonomi potensi investasi yang besar dan apabila dilarang maka akan berdampak pada banyaknya investasi yang keluar karena konsumen akan mencari pasar yang melegalkan transaksi kripto. dan kemudian aset kripto tersebut terlebih dahulu akan diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang memasukkan aset kripto sebagai komoditi yang diperdagangkan di bursa berjangka.

Adapun Peraturan-peraturan yang mengatur aset kripto di Indonesia yaitu :

  1. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto ( Crypto Asset).
    • Pasal 1) yang berbunyi : Aset Kripto (Crypto Asset) ditetapkan sebagai komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka.
    • Pasal 2) yang berbunyi : Pengaturan lebih lanjut mengenai penetapan aset kripto (Crypto Asset) sebagai komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka ,pembinaan,pengawasan, dan pengembangannya ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.
  2. Undang undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
    • Pasal 1 ayat (2) Berbunyi : Komoditi adalah semua barang,jasa,hak dan kepentingan lainnya dan setiap derivatif dari komoditi ,yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka ,kontrak derivatif syariah,dan atau kontrak derivatif lainnya.
  3. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.
    • Pasal 1 ayat (1) : Komoditi adalah semua barang,jasa,hak dan kepentingan lainnya dan setiap derivatif dari komoditi ,yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka,kontrak derivatif syariah ,dan atau kontrak derivatif lainnya.
    • Pasal 1 ayat (2) : Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Bappebti adalah Lembaga pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pembinaan,pengaturan, Pengembangan,dan pengawasan Perdagangan Berjangka.
  4. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Komoditi yang dapat dijadikan subjek kontak berjangka, Kontrak Derifativ syariah ,dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang diperdagangkan di bursa berjangka.
    • Pasal 1 Huruf (f) : Komoditi di bidang aset digital.
    • Ke 1 : Aset Kripto (Crypto Asset).
  5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.
    • Pasal 1 ke (14) : Aset Kripto adalah komoditi tidak berwujud yang berbentuk aset digital ,menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer ,dan buku besar yang terdistribusi ,untuk mengatur penciptaan unit baru,memverifikasi transaksi ,dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.
    • Pasal 2 huruf (a) : Barang kena pajak tidak berwujud berupa aset kripto oleh penjual aset kripto.
    • Huruf (b) : Jasa kena pajak berupa jasa penyediaan sarana elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan aset kripto ,oleh penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik; dan/atau
    • Huruf (c) : Jasa kena pajak berupa jasa verifikasi transaksi aset kripto dan/atau jasa manajemen kelompok penambang (mining pool) oleh penambang aset kripto dikenai Pajak pertambahan nilai.
    • Pasal 12 : Jasa penyediaan sarana elektronik yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi aset kripto sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf (b) paling sedikit berupa kegiatan pelayanan:
      • Jual beli aset kripto menggunakan mata uang fiat.
      • Tukar menukar aset kripto dengan aset kripto lainnya (swap), dan/atau
      • Dompet elektronik ( e-wallet) meliputi deposit,penarikan dana (withdrawal), Pemindahan (transfer) aset kripto ke akun pihak lain ,dan penyediaan dan/atau pengelolaan media penyimpanan aset kripto.

Jadi kesimpulannya bahwa aset kripto legal untuk dijadikan sebagai sarana investasi,dan bukan sebagai alat pembayaran /uang karena alat pembayaran yang sah di Indonesia adalah Rupiah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ke (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. oleh sebab itu sebelum melakukan investasi pada aset digital kripto agar terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya terhadap suatu jenis aset kripto sebelum melakukan investasi agar terhindar dari kerugian yang tidak diinginkan.

Untuk membeli koin kripto sendiri caranya juga cukup mudah,dimulai dengan membuat ewallet di exchange terpercaya di Indonesia misalnya indodax ,kemudian dapat melakukan deposit melalui bank lokal ataupun toko retail seperti Indomaret atau Alfamart,dan investor tinggal memilih apa jenis koin kripto atau token yang akan di investasikan. Bagi yang belum memiliki akun di Exchange Indodax silahkan daftar terlebih dahulu dengan mempersiapkan beberapa dokumen data diri, untuk link daftar klik DISINI

Akibat-akibat perkawinan dan putusnya perkawinan menurut hukum

Penulis
admin
-
0

Akibat-akibat hukum dari perkawinan yang menyangkut suami istri diatur dalam pasal 30 sampai pasal 34 UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, adapun akibat hukum yang bersifat moral diantaranya :

  1. Suami memikul kewajiban hukum untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
  2. Suami istri wajib saling mencintai ,hormat menghormati,setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain.
  3. Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat.
  4. Suami istri sama-sama berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
  5. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan istri wajib mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya.
  6. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap ,yang ditentukan secara bersama.

Akibat-akibat hukum lainnya setelah dilangsungkannya perkawinan antara lain:

  1. Anak yang lahir dari perkawinan,adalah anak sah (Pasal 42 UU nomor 1 tahun 1974).
  2. Suami menjadi waris dari istri dan sebaliknya istri menjadi waris bagi suaminya,apabila salah seorang meninggal dalam perkawinan.
  3. Dilarang jual beli antara suami istri (Pasal 1464 KUH Perdata).
  4. Dilarang mengadakan perjanjian perburuhan antara suami istri (Pasal 1601 KUH Perdata).
  5. Dilarang memberikan (hibah) benda-benda atas nama antara suami istri (Pasal 1678 KUH Perdata).
  6. Suami tidak boleh menjadi saksi dalam perkara istrinya atau sebaliknya.
  7. Suami tidak dapat dituntut atas beberapa kejahatan terhadap istrinya atau sebaliknya (Pasal 370,376,394,404 ayat (2) dan pasal 411 KUH Pidana).

Putusnya Perkawinan

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.ini artinya bahwa perkawinan itu untuk seumur hidup atau selama-lamanya serta tidak boleh diputus begitu saja.

Menurut pasal 38 UU nomor 1 tahun 1974,perkawinan putus karena :

  1. Kematian,artinya salah satu pihak suami atau istri meninggal dunia.
  2. Perceraian.
  3. Atas putusan pengadilan.

Menurut Pasal 199 KUH Perdata,putusnya perkawinan karena :

  1. Kematian,artinya salah satu pihak suami atau istri meninggal dunia.
  2. Keadaan tidak hadir si suami atau istri selama 10 tahun diikuti perkawinan baru.
  3. Putusan hakim setelah adanya perpisahan meja makan dan ranjang.
  4. Perceraian.

Perpisahan meja makan dan ranjang (Van scheiding table en bed ) dikenal dalam KUH Perdata. adapun alasan perpisahan tersebut adalah :

  1. Zinah.
  2. Pihak satu meninggalkan pihak lain selama 5 tahun tanpa kabar atau sengaja diusir.
  3. Penghukuman 5 tahun atau lebih.
  4. Penganiayaan berat.
  5. Perbuatan yang melewati batas,seperti :Penganiayaan dan penghinaan.
  6. Adanya sepakat kedua belah pihak tanpa alasan.

Perceraian

Perceraian diatur dalam Pasal 39 – 41 UU nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 – 36 PP nomor 9 tahun 1975,pasal 207 – 232 a KUH Perdata.Untuk bercerai harus ada alasan-alasan sah seperti yang disebutkan dalam Perundang-undangan,tidak boleh atas persetujuan kedua pihak saja.

Menurut UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan,alasan perceraian apabila antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri karena:

  1. Salah seorang berbuat zinah,atau menjadi pemabuk,pemadat dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
  2. Salah seorang meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain.
  3. Salah seorang mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih setelah perkawinan berlangsung.
  4. Salah seorang melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain.
  5. Salah seorang mendapat cacat badan atau penyakit ,sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
  6. Selalu terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Bagi yang beragama islam,putusnya perkawinan karena perceraian ada 2 macam yaitu :

  1. Cerai talak,yaitu putusnya perkawinan karena talak oleh suami.
  2. Cerai gugat,yaitu perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak kepada pengadilan dan dengan suatu putusan pengadilan.

Gugatan cerai bagi yang beragama islam diajukan ke pengadilan agama,sedangkan bagi yang beragama lainnya diajukan ke Pengadilan Negeri.Bagi yang beragama islam,perceraian beserta akibat-akibatnya terjadi terhitung sejak dijatuhkannya putusan,sedangkan bagi yang beragama lainnya terhitung sejak pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh pegawai pencatat (Pasal 34 ayat (2) PP nomor 9 tahun 1975).

Akibat putusnya perkawinan karena kematian salah satu pihak,maka seluruh harta peninggalan diwarisi oleh suami atau istri yang masih hidup beserta keturunannya,apabila ada anak yang belum dewasa,maka anak berada dalam perwalian.

Akibat-akibat hukum putusnya perkawinan karena perceraian yaitu:

  1. Ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya.
  2. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan anak-anak,pengadilan juga dapat menentukan lain.
  3. Pengadilan dapat mewajibkan biaya pada bekas suami untuk memberikan penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi istrinya (Pasal 41 UU nomor 1 tahun 1974).

Menurut KUH Perdata,alasan-alasan perceraian antara lain:

  1. Zinah.
  2. Pihak satu meninggalkan pihak lain selama 5 tahun tanpa kabar atau sengaja diusir.
  3. Penghukuman 5 tahun atau lebih.
  4. Penganiayaan berat.

Dalam hukum islam,putusnya perkawinan dikenal dengan :

  • Syiqaq,yaitu perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri.
  • Talak, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh suami untuk atau memutuskan berlangsungnya suatu perkawinan.
  • Khulu,yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh istri dengan cara mengembalikan mas kawin kepada suami supaya dengan demikian perkawinan dihentikan.
  • Taklik,yaitu suami melanggar sighat talik,yang diikuti pembayaran idwald (pengganti) oleh istri.

Perkawinan diluar Indonesia

Menurut pasal 56 ayat (1) UU nomor 1 tahun 1974,Perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia (WNI),atau antara seorang warga negara indonesia dengan seorang warga negara asing (WNA),adalah sah apabila dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara ,yang perkawinan itu berlangsung ,dan bagi Warga negara Indonesia (WNI),tidak melanggar Undang-undang ini.

Dalam waktu 1 tahun setelah suami istri tersebut kembali ke wilayah Indonesia,maka surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan di tempat tinggal mereka (Pasal 56 ayat 2 UU nomor 1 tahun 1974).

Alasan-alasan yesus disebut allah dan tuhan

Penulis
admin
-
2
alasan-alasan yesus disebut allah dan tuhan

Allah adalah pencipta dan penguasa alam semesta.ia lah yang memberi nafas hidup kepada kita dan segala ciptaan bergantung kepadanya (Kis 17:28).ia adalah allah yang kita sembah,lebih daripada itu ia telah memberi anugrah keselamatan kepada kita (Mzm 40 :6 ;Rat 3:22-23).

Keselamatan yang kita terima dalam yesus kristus tidak dapat dipisahkan dari pengenalan akan allah yang benar (Yoh 17:3).karena panggilan keselamatan dari allah atas kita bukan hanya untuk menikmati anugrah dan kebaikannya,melainkan juga untuk mengasihinya dan memperkenankan hatinya (Mat 22:34-40).

Bagaimana kita dapat mengasihi allah tanpa kita mengenalnya?

Jawabannya,sesungguhnya kita telah menerima anugrah keselamatan dan mengalami kebaikan allah harus bertumbuh dalam pengenalan akan dia (Kol 1:10).

1.Cara memahami hal-hal tentang allah secara terbatas

Pembicaraan tentang allah merupakan hal yang abstrak,karena allah bukanlah objek yang dapat dianalisa,diraba,dilihat dan diobservasi.namun hal ini tidak berarti kita tidak dapat memahami hal-hal tentang diri allah.

kita dapat mengenal allah dan memahami tentang diri allah bukan berdasarkan upaya rasio dan pengamatan kita,melainkan berdasarkan pernyataan allah sendiri kepada kita melalui wahyu dan firmannya yaitu Alkitab.

Siapakah allah? kita dapat menjawab pertanyaan ini dengan sempurna.Musa pernah bertanya kepada allah tentang namanya,tetapi allah menjawab :aku adalah aku (Kel 3:14).jawaban allah ini mengandung makna bahwa ia adalah pribadi yang tidak dapat dibatasi dengan penjelasan kata-kata.

Kita dapat memahami dan mengenal allah,namun tidak dapat seutuhnya atau sempurna (Ul 29:29).jadi tidak ada seorang pun yang bisa berkata bahwa ia telah mengenal dan memahami hal-hal tentang allah dengan sempurna,bukan karena kita berdosa,melainkan karena ketidakterbatasan allah dan keterbatasan kita.Manusia sebagai ciptaan yang terbatas tidak mungkin dapat memahami sepenuhnya pencipta yang tidak terbatas.

Meskipun kita dapat mengenal allah secara sempurna,tetapi kita dapat mengenal hal-hal yang benar tentang diri allah,karena Alkitab sebagai firman allah mengungkapkan itu semua,misalnya : Allah adalah kasih (1 Yoh 4:8), Allah adalah roh (Yoh 4:24), Allah adil dan benar (rom 3:4).

2.Atribut-atribut / sifat yang menjadi ciri khas  allah

Sebagai yang maha tinggi,Allah memiliki atribut-atribut jati dirinya yang merupakan karakteristik dan kualitas yang tetap dari allah.atribut-atribut tersebut dapat digolongkan menjadi :

  1. Atribut-atribut metafisis
  2. Atribut-atribut moral
  3. Doktrin Tritunggal

1.Atribut-atribut metafisis adalah atribut-atribut yang berada diluar jangkauan pemahaman manusia,karena hal tersebut tidak dimiliki oleh ciptaan (Manusia), mislnya :

  • Allah ada pada dirinya sendiri (Kis 17:24-25).atribut ini disebut juga atribut independen.Allah tidak bergantung pada apapun diluar dirinya.ini berarti allah tidak disebabkan oleh apapun dan tidak harus membutuhkan ciptaan bagi kepentingannya.
  • Allah tidak terbatas dalam segala hal,baik dalam kuasanya,pengetahuannya maupun keberadaannya,termasuk kuasa iblis dan setan yang melampaui kuasa allah.Allah adalah raja atas dunia dan alam semesta. allah juga maha tahu.Allah mengetahui segala peristiwa dengan sempurna baik yang sudah terjadi,sedang terjadi maupun yang akan terjadi.ia bahkan mengetahui pikiran dan hati setiap orang (Mzm 44:22,Why 2:23).sebab itu tidak satupun perbuatan kita yang luput dari pengetahuan dan perhatian allah karena ketidakterbatasannya.Allah juga bisa hadir dimana saja.
  • Allah itu esa (hanya satu). (Ul 6:4, Tim 2:5).Allah adalah keberadaan yang termulia dan unik.tidak ada sesuatu apapun diluar diri allah yang setara dengannya.
  • Allah tidak berubah (Rom 1:23 ; Tim 6:16 ;Yak 1:17).allah bersifat sempurna sehingga ia tidak mengalami proses atau perubahan.
  • Allah berada dari kekal sampai kekal (Yes 40:28;Yer 10:10;Dan 6:27;Why 1:8,4:8).kekekalan allah bukan saja berarti keberadaannya tidak berakhir,melainkan keberadaannya tidak bermula,keberadaan Allah tidak disebabkan sesuatu apapun.

2.Atribut-atribut moral yaitu atribut-atribut yang menunjukan karakteristik dan kualitas moral dan kebajikan allah.Atribut tersebut menyatakan kepada kita bahwa allah adalah allah yang sempurna dalam hikmat,keadilan,kebenaran dan kebajikan moral.Atribut-atribut tersebut misalnya :

  • Allah sempurna.ia tidak pernah berencana dan bertindak salah dalam kehendak dan rencananya.
  • Allah berhikmat (Ayb 9:4 ; Rom 16:27).Allah selalu mengetahui apa yang terbaik.
  • Allah penuh kebenaran (Tit 1:2 ; Ibr 6:18).allah tidak pernah berkata atau bertindak salah.
  • Allah penuh keadilan (Kej 18:25 ; Ul 32:4).Allah senantiasa bertindak,menetapkan hukum,menghakimi dan menghukum dengan adil.
  • Allah kudus/suci (Im 11:45,Sam 2:2,Yes 6:3,Why 4:8).Allah secara total dan mutlak tidak tercemar oleh dosa dan pada diri allah tidak punya dosa.
  • Allah penuh kebaikan (Mzm 100:5,Luk 18 :19).Allah tidak pernah bermaksud dan bertindak jahat atau merugikan ciptaannya.ia adalah allah yang penuh kebaikan dan kesabaran,tetapi ia juga dapat bersikap tegas dalam menghukum manusia yang menentangnya dan mendidik orang-orang percaya (Rom 11:22).
  • Allah kasih (Yoh 3:16 ; 1 Yoh 4:8).Allah menyatakan kasihnya yang terbesar dengan mewujudkan jalan keselamatan (penebusan dosa) bagi yang seharusnya mendapat hukuman.Kasih allah juga diwujudkan  dalam belas kasihannya terhadap mereka yang tertindas dan dalam penderitaan (2 Kor 1:3).Wujud kasih allah juga nyata dalam kesabarannya untuk menanti dan memberi kesempatan pertobatan serta menahan penghukuman/murkanya (Kel 34 :6,Mzm 103:8).
  • Allah berdaulat (Rom 9:11-21). artinya adalah Allah mempunyai kekuasaan tertinggi atas segala sesuatu.tidak ada aspek atau bagian dari realitas ciptaannya dimana allah tidak berkuasa.ia berdaulat melakukan kehendak dan rencananya atas dunia dan umatnya.Ia berdaulat menjawab dan menolak permintaan dan doa kita (Ul 3:23-29 ; Dan 3:16-18), sesuai dengan kehendak dan rencananya  (Yes 55:8).

3.Doktrin Tritunggal / Trinitas

Doktrin tritunggal atau trinitas merupakan salah satu doktrin yang sangat penting bagi kekristenan yang sulit dipahami.ini tidak berarti doktrin ini tidak dapat dipahami atau dimengerti.

Tanpa pemahaman yang benar tentang doktrin ini ,akan sulit untuk memahami doktrin tentang pribadi yesus kristus,doktrin penebusan kristus,doktrin keselamatan ,doktrin roh kudus.

Konsep tentang allah dalam doktrin tri tunggal merupakan konsep yang unik dalam kekristenan,dan tidak terdapat dalam agama-agama lain selain kristen.

1.Pengertian Tri tunggal / Trinitas

Kata Tri tunggal berasal dari pengertian kata Inggris yaitu Trinity, dalam bahasa Indonesia Trinitas.Kata Trinity berasal dari bahasa latin merupakan gabungan dari kata tri (berarti tiga),dan Unity (berarti kesatuan),jadi secara hurufiah berarti tiga tetapi satu kesatuan.

Secara singkat doktin tri tunggal menyatakan bahwa allah adalah allah yang bertiga pribadi,tetapi buka tiga allah melainkan tetap satu allah yang esa.kata tri tunggal tidak terdapat dalam alkitab.kata itu dipakai untuk menyimpulkan pengajaran yang terkandung dalam alkitab bahwa allah adalah allah yang memiliki tiga pribadi tetapi tetap satu allah.

2.Inti doktrin tri tunggal dalam alkitab

Doktrin Tri tunggal secara singkat mengajarkan :

  • Allah adalah allah yang memiliki tiga pribadi
  • Setiap pribadi adalah allah
  • Ketiga pribadi adalah satu allah.

a.Allah adalah allah yang memiliki tiga pribadi

Alkitab menyatakan kepada kita  bahwa ada tiga pribadi yang memiliki atribut dan otoritas sebagai  Allah yaitu : Allah bapa,Anak dan roh kusus.

Pernyataan tiga pribadi yang berbeda ini sangat jelas dalam peristiwa pembabtisan  Yesus kristus oleh Yohanes pembabtis (Mat 3:13-17,Mark 1:9-11,Luk 3:21-22,Yoh 1:32-34).

b.Setiap pribadi adalah allah

Masing-masing pribadi :bapa,anak dan roh kudus adalah allah itu sendiri.Bapa adalah allah, anak adalah allah,roh kudus adalah allah.tentang keallahan bapa,alkitab menyatakan dengan jelas (1 Kor 8:4,1 Tim 2:5-6).

Tentang keallahan yesus kristus (Fil 2:5-11,Yoh 1:1-2) dengan jelas menyatakan :sekalipun yesus kristus memang tidak pernah menyatakan secara eksplisit bahwa ia adalah allah,tetapi berdasarkan perkataan-perkataan  dan otoritas yesus,yang dikatakan dengan sadar membuktikan dengan pasti bahwa yesus adalah allah, misalnya :

  • Yesus memiliki otoritas untuk mengutus malaikat (Mat 13:41, Luk 12:8-9)
  • Yesus memiliki otoritas untuk mengampuni dosa (Mrk 2:5)
  • Yesus memiliki otoritas untuk menghakimi (Mat 25:31-46)
  • Yesus dan bapa adalah satu (Yoh 10:30)
  • Yesus berpraeksistensi (Yoh 1:1.8:58, Fil 2:6)
  • Yesus berasal dari sorga (Yoh 3:13)
  • Yesus tidak menolak disebut secara langsung atau tidak langsung sebagai allah (Mat 16:16, 26:63, Yoh 19:7, 20:28)
  • Ia melakukan penciptaan.

Yesus kristus semua perkataannya benar dan membuktikan bahwa ia adalah allah atau tuhan.

Tentang ke allahan roh kudus,alkitab menyatakan bahwa ia mempunyai atribut dan otoritas ilahi yaitu :

  • Ia bersifat kekal (Ibr 9:14)
  • Ia Maha tahu (1 Kor 2;10-11)
  • Ia secara tidak langsung disebut allah (Kis 5:11, 1Kor 6:19-20)
  • Ia memiliki kuasa allah yang maha tinggi (Luk 1:35)
  • Ia memiliki kuasa untuk melakukan mujizat (Rom 15:19)
  • Ia melakukan pekerjaan yang hanya dilakukan allah (Yoh 3:5-8, 16:18-11)

Dari sini kita dapat menyimpulkan  bahwa roh kudus adalah pribadi ilahi,yang memiliki atribut dan kuasa sebagai allah. karena ia adalah allah,ia memiliki atribut,otoritas dan kuasa yang sama dengan allah.

Bapa, allah anak,allah roh kudus,ketiga pribadi tidak berbeda dalam atribut keallahan,baik kuasa,otoritas,kemuliaan,kekekalan,dan kesucian.

Yesus kristus adalah pribadi yang unik,khususnya dalam hal hakekat dan identitasnya.Yesus kristus adalah sepenuhnya allah,dan sepenuhnya manusia dalam satu pribadi dan keduanya tak dapat dipisahkan.

Alkitab memberi bukti bahwa yesus adalah allah itu sendiri yaitu :

  1. Keberadaan Yesus kristus bersifat praeksistensi.permulaan keberadaannya bukan sejak ia dilahirkan atau berada dalam dunia ini.sebelum ia dilahirkan,sesungguhnya ia sudah ada (Yoh 8:58). ini menunjukan bahwa keberadaannya melampaui ruang dan waktu.ia bukan berasal dari dunia ini (Yoh 8:23), dan keberadaannya bersifat kekal (Why 22:13).
  2. Yesus kristus mempunyai hidup pada dirinya sendiri. hanya allah yang mempunyai hidup pada dirinya sendiri (Yoh 5:26). tidak ada satu ciptaan allah yang sifatnya mempunyai hidup pada diri sendiri.
  3. Yesus kristus adalah pribadi yang layak untuk disembah. hanya allah yang mempunyai hak dan kelayakan ini.tidak satupun ciptaan,termasuk malaikat yang boleh disembah (Fil 2:9-11. Ibr 1:6, Why 19:10).
  4. Yesus mempunyai otoritas dalam memberi pengampunan (Mrk 2:5) dalam menghakimi dunia (umat manusia) (Mat 25:31-46) dan dalam mengirim malaikatnya (Mat 13:41)
  5. Yesus tidak berdosa.yesus tidak pernah berbuat kesalahan dan dosa.yesus adalah pribadi yang kudus,tanpa salah,tanpa noda (Ibr 7:26),tanpa dosa (1 Yoh 3:5), dan penuh kebenaran (1 Pet 3:18).

Setiap manusia memiliki dosa.dosa merupakan satu kenyataan yang selalu ada dalam kehidupan dan sejarah manusia.Alkitab mengajarkan bahwa dosa merupakan hal yang serius bagi  allah.berdasarkan keadilan dan kebenarannya setiap dosa pasti mengakibatkan penghukuman.Allah sangat membenci dosa karena dosa mutlak bertentangan dengan kekudusannya.

Pengertian dosa

Dosa adalah ketidaktaatan atau pelanggaran terhadap hukum moral allah,baik dalam tindakan nyata maupun dalam sikap hati atau pikiran.jadi dosa berkaitan dengan hukum moral allah.tanpa pengakuan adanya hukum allah dalam kehidupan manusia,kita tidak dapat berbicara tentang dosa.Rasul Yohanes mengatakan : setiap orang yang berbuat dosa,melanggar juga hukum allah,sebab dosa ialah pelanggaran hukum allah (1 Yoh 3:4).

Asal Usul dosa

Dari manakah asal dosa? siapa atau apakah yang menyebabkan dosa? .Kalau allah adalah pencipta segala sesuatu,apakah dengan demikian ia disebut juga penyebab adanya dosa? maka jawabannya adalah tidak.

Adanya dosa tidak mungkin disebabkan oleh allah.allah tidak melakukan sesuatu yang kontradiktif dengan dirinya sendiri. Golongan injili percaya bahwa dosa berasal dari kejatuhan malaikat ke dalam dosa,yaitu iblis dan pengikut-pengikutnya.

Alkitab menjelaskan asal mula dosa masuk ke dunia ini bermula dari ketidaktaatan adam dan hawa ,mereka melanggar perintah allah dengan memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat (Kej 3:1-9). dalam hal ini Iblis melalui seekor ular berhasil membujuk adam dan hawa ke dalam dosa.

Dosa adam dan hawa bukan saja berakibat pada diri mereka sendiri,melainkan juga pada semua garis keturunan adam dan hawa. akibat dosa adam dan hawa tersebut pada keturunannya adalah manusia mewarisi kesalahan adam.

Semua keturunan adam dan hawa diperhitungkan atau terhisap dalam kesalahan adam dan hawa.sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua beroleh penghukuman,demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup.jadi,sama seperti ketidaktaatan satu orang,semua orang telah berdosa,demikian pula oleh ketaatan satu orang semua menjadi orang benar (Rom 5:18-19).

Demikianlah penjelasan singkat kenapa yesus disebut tuhan karena memang dia adalah tuhan yang memiliki otoritas untuk mengampuni dosa manusia,dia memiliki kuasa untuk menghakimi manusia,mengutus malaikat,dia berasal dari sorga,Yesus dan allah bapa adalah satu.

Penggolongan penduduk Indonesia pada masa pemerintahan kolonial Belanda

Penulis
admin
-
0
penggolongan penduduk indonesia pada masa pemerintahan kolonial belanda

Untuk memungkinkan berlakunya hukum Belanda bagi golongan penduduk bukan Belanda (eropa),oleh pemerintah Hindia Belanda dikeluarkan peraturan ketatanegaraan Hindia Belanda atau yang disebut “Indische Staatregeling” (I.S) yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1926 melalui Stb.1925-577.

Pasal 163 I.S berasal dari pasal 109 R.R baru menetapkan bahwa dalam berlakunya B.W di hindia belanda,Penduduk Hindia belanda dibedakan dalam 3 golongan yaitu :

  1. Golongan eropa
  2. Golongan timur asing
  3. Golongan Pribumi (bumi putra/Indonesia asli)

selanjutnya dalam pasal 163 ayat (2) I.S penduduk Hindia belanda dibagi dalam 3 golongan penduduk yaitu:

1.Golongan eropa,berdasarkan pasal 163 ayat (2) I.S terdiri dari :

  • Semua orang belanda
  • Semua orang yang berasal dari eropa yang tidak termasuk orang-orang Belanda.
  • Semua orang jepang
  • Semua orang yang berasal dari tempat lain yang tidak termasuk apa yang disebut dalam (1) dan (2),yang dinegaranya mempunyai hukum keluarga yang azasnya sama dengan hukum Belanda.
  • Anak dari mereka yang disebut dalam (2) dan (3) yang dilahirkan di Indonesia secara sah atau menurut Undang-undang diakui,dan turunan mereka selanjutnya.

2.Golongan Pribumi (Bumi putra).menurut pasal 163 ayat (3) I.S yang termasuk golongan bumi putra adalah :

  • Mereka yang termasuk penganut pribumi (Indonesia asli) yang tidak pindah ke lain golongan.
  • Mereka yang tadinya termasuk golongan lain,tetapi yang telah meleburkan diri ke dalam golongan pribumi.

3.Golongan timur asing.

Menurut pasal 163 ayat (4) I.S yang termasuk golongan timur asing adalah mereka yang tidak termasuk golongan eropa dan tidak termasuk golongan pribumi (Bumi putra) misalnya : orang cina,mesir,sudan,arab,pakistan,bangladesh.

Pembagian golongan penduduk Hindia Belanda berdasarkan pasal 163 I.S dimaksudkan untuk menentukan sistem hukum yang berlaku bagi masing-masing golongan penduduk seperti yang diatur dalam pasal 131 I.S.

Hukum perdata (B.W dan W.v.K) yang diberlakukan terhadap tiap-tiap golongan penduduk tersebut adalah :

  1. Menurut pasal 131 ayat (2) sub.a I.S,hukum perdata dan dagang yang berlaku untuk golongan eropa adalah Burgerlijk Wetboek (B.W) dan Wetboek van Koophandel (W.v.K) tanpa kecuali termasuk Undang-undang diluar kedua kitab Undang-undang tersebut,misalnya Undang-undang Octrooi (Undang-undang hak cipta dalam industri dan perdagangan),Undang-undang autheur (Undang-undang yang mengatur hak cipta dalam bidang kesusastraan),juga hukum pidana material dan hukum acara (Pidana dan perdata).
  2. Menurut pasal 131 ayat (2) sub.b I.S,maka hukum perdata yang berlaku terhadap golongan bumi putra (pribumi) adalah hukum perdata adat (hukum yang tidak tertulis) yang berlaku bagi penduduk pribumi.
  3. Menurut pasal 131 ayat (2) sub.b I.S,hukum perdata yang berlaku terhadap golongan timur asing,adalah sejajar atau sama dengan golongan pribumi yakni hukum perdata adat.

Hukum perdata adat disini bukanlah yang berlaku bagi golongan pribumi,tetapi hukum perdata adat yang berlaku bagi golongan timur asing (menurut hukum adatnya) sendiri.

setelah dikeluarkannya Stb.1917-129,golongan timur asing dibedakan dalam dua golongan (mulai berlaku tanggal 1 Mei 1919 (Stb.1919-81) yaitu :

  1. Golongan timur asing tionghoa
  2. Golongan timur asing bukan tionghoa

Berdasarkan pasal 131 ayat (2) sub.b I.S jo.Stb.1917-129 jo.Stb 1924-557 mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 1925,maka seluruh hukum perdata eropa (B.W dan W.v.K) dan peraturan kepailitan berlaku bagi golongan timur asing tionghoa,kecuali mengenai adopsi dan kongsi.

Adopsi adalah pengambilan atau pemungutan anak yang berlaku bagi golongan timur asing tionghoa,yaitu mengangkat anak laki-laki orang lain sebagai anak laki-lakinya.

Adopsi tidak dikenal dalam lapangan hukum perdata barat,tetapi diperuntukkan bagi golongan timur asing tionghoa yang masih memerlukan menurut hukum adatnya,oleh karena itu ketentuan adopsi diatur dalam Stb.1917-129 bab II.

Kongsi menurut hukum adat tionghoa adalah suatu perdagangan berbentuk perusahaan,yang merupakan badan hukum dan mirip dengan suatu perseroan menurut hukum perdata eropa.setelah sepuluh tahun mulai berlakunya Stb.1917-129,kongsi tidak lagi diakui sebagai badan hukum.

Bagi golongan timur asing bukan tionghoa,menurut pasal 131 ayat (2) sub.b I.S. jo Stb.1917-129 jo Stb.1924-556 hukum perdata yang berlaku bagi golongan timur asing bukan tionghoa adalah seluruh hukum perdata dan hukum dagang eropa (B.W. dan W.v.K),kecuali hukum keluarga dan hukum waris tanpa wasiat (hukum waris menurut Undang-undang) masih berlaku menurut hukum adat mereka masing-masing.

PENUNDUKAN PADA HUKUM PERDATA EROPA

Pada mulanya menurut pasal 75 ayat (4) R.R. lama yang kemudian diubah menjadi pasal 131 ayat (4) I.S. menyatakan bahwa “Bagi orang Indonesia asli (pribumi/bumi putra) dan timur asing sepanjang mereka belum ditempatkan dibawah suatu peraturan bersama dengan bangsa eropa,diperbolehkan menundukkan diri pada hukum yang berlaku untuk eropa” (peraturan penundukan diri diatur dalam Stb.1917-12 jo 528).

Berdasarkan pasal 131 I.S. ayat (4) maka dibuatlah peraturan tentang penundukan sukarela ke dalam hukum perdata eropa yang diatur dalam Stb. 1917-12 jo 528. Stb.1917-12 ini pada mulanya akan diperuntukkan untuk golongan bukan eropa yaitu untuk golongan pribumi (bumi putra) dan timur asing. setelah dikeluarkannya Stb.1917-129 dan Stb.1924 Nomor 556 dan 557 yang memberlakukan seluruh hukum perdata eropa untuk golongan timur asing tionghoa dan bukan tionghoa dengan pengecualian hukum adat yang tertentu.

Stb.1912-12 hanya berlaku terhadap golongan pribumi,yang mana saat itu golongan pribumi masih berlaku hukum adatnya.

Stb.1917-12 menentukan adanya 4 macam cara penundukan sukarela kedalam hukum perdata eropa yaitu :

  1. Penundukan untuk seluruhnya kepada hukum perdata eropa. ini berarti seluruh hukum perdata eropa berlaku baginya ( pasal 1 sampai 17) untuk selama-lamanya, tetapi tidak berarti ia pindah golongan dari golongan pribumi ke golongan eropa.ia tetap golongan Pribumi.
  2. Penundukan dengan sukarela untuk sebagian dari hukum perdata eropa.artinya orang yang melakukan tindakan ini ,kemudian hari berlaku baginya sebagian hukum perdata eropa.menurut pasal 18 s/d pasal 25,penundukan sebagian ini seperti yang berlaku bagi golongan timur asing bukan tionghoa (Stb.1924-556) misalnya hukum kekayaan/harta benda dan hukum waris testamenten,tidak termasuk hukum keluarga dan hukum waris tanpa wasiat.
  3. Penundukan dengan sukarela kepada hukum perdata eropa mengenai suatu tindakan hukum tertentu. tindakan penundukan hukum tertentu ini merupakan penundukan asli,artinya adalah penundukan kedalam hukum perdata eropa yang pertama-tama dibuka bagi mereka yang baginya tidak berlaku hukum perdata eropa.bagi yang melakukan penundukan tertentu ini yang bersangkutan menyadari bahwa tindakan yang dilakukan dan akibat hukum yang terjadi dikemudian hari dikuasai oleh hukum eropa misalnya hukum yang berhubungan dengan kekayaan,jual beli,sewa menyewa.
  4. Penundukan anggapan atau penundukan diam-diam.penundukan diri tidak dengan sengaja pada hukum perdata eropa,misalnya menandatangani surat-surat dagang,wesel atau cek,promes,mengasuransikan jiwa pada suatu perusahaan asuransi,menjadi anggota perseroan yang tunduk pada hukum perdata eropa.

Debunking the "Crypto Apocalypse 2024": Myth or Reality?

Penulis
admin
-
0
Debunking the "Crypto Apocalypse 2024": Myth or Reality?

Debunking the "Crypto Apocalypse 2024": Myth or Reality?

“Kiamat Crypto 2024: Mitos atau Realitas?” is an Indonesian phrase that translates to “Cryptocalypse 2024: Myth or Reality?” It refers to the prediction that the cryptocurrency market will crash in 2024, leading to a significant loss in value for cryptocurrencies such as Bitcoin and Ethereum.

The prediction of a crypto market crash in 2024 is based on several factors, including the historical cyclical nature of the market, technical analysis of cryptocurrency prices, and the regulatory landscape surrounding cryptocurrencies. However, it is important to note that these predictions are speculative and should not be taken as financial advice.

Lanjutkan

AI Apocalypse: Fact or Fiction? Unveiling the Risks and Benefits of Artificial Intelligence

Penulis
admin
-
0
AI Apocalypse: Fact or Fiction? Unveiling the Risks and Benefits of Artificial Intelligence

AI Apocalypse: Fact or Fiction? Unveiling the Risks and Benefits of Artificial Intelligence

Kiamat yang Dibawa AI: Kisah Fiksi atau Ancaman Nyata? explores the potential risks and benefits of artificial intelligence (AI) and its impact on society.

AI is rapidly developing and becoming more sophisticated, leading to concerns about its potential to cause unintended harm. Some experts believe that AI could eventually pose a threat to humanity, while others argue that its benefits outweigh the risks. This article examines both sides of the debate.

Lanjutkan

Crypto Crash 2024: Prepare for the Unforeseen Fallout

Penulis
admin
-
0
Crypto Crash 2024: Prepare for the Unforeseen Fallout

Crypto Crash 2024: Prepare for the Unforeseen Fallout

Crypto Crash 2024: Lessons from the Unforeseen Collapse refers to a hypothetical major decline in the cryptocurrency market predicted to occur in 2024. Such a crash would have significant implications for investors, businesses, and the global economy.

The importance of understanding the potential causes and consequences of a crypto crash cannot be overstated. By examining historical market downturns and analyzing current trends, investors can make informed decisions about their cryptocurrency holdings. Additionally, businesses and policymakers can develop strategies to mitigate the impact of a crash on the broader economy.

Lanjutkan

Prepare for the Crypto Crash: Survival Strategies for the 2024 Market Collapse

Penulis
admin
-
0
Prepare for the Crypto Crash: Survival Strategies for the 2024 Market Collapse

Prepare for the Crypto Crash: Survival Strategies for the 2024 Market Collapse

The term “Menghadapi Kiamat Crypto 2024: Strategi Bertahan Hidup di Pasar yang Hancur” encapsulates the concept of preparing for a potential severe market downturn in the cryptocurrency industry, predicted to occur in 2024. This hypothetical event, often referred to as the “Crypto Winter,” is characterized by a significant decline in cryptocurrency prices, reduced trading volumes, and a loss of investor confidence.

Recognizing the potential impact of such a downturn, the article “Menghadapi Kiamat Crypto 2024: Strategi Bertahan Hidup di Pasar yang Hancur” aims to provide investors and market participants with valuable strategies to navigate the challenges of a bear market. It highlights the importance of understanding the historical context of market cycles, implementing risk management techniques, and maintaining a long-term perspective. By exploring these strategies, individuals can increase their chances of preserving their assets and even profiting during a period of market volatility.

Lanjutkan

2024: The Year of Crypto Crash or Golden Opportunity?

Penulis
admin
-
0
2024: The Year of Crypto Crash or Golden Opportunity?

2024: The Year of Crypto Crash or Golden Opportunity?

2024: Tahun Terburuk untuk Crypto atau Kesempatan Emas? is an important question that has been on the minds of many investors and crypto enthusiasts alike. With the recent market downturn and the ongoing regulatory uncertainty, some believe that 2024 could be the worst year for crypto, while others believe that it could be a golden opportunity to buy at a discount.

There are a number of factors that could contribute to a negative outcome for crypto in 2024. The ongoing regulatory uncertainty is a major concern, as it could lead to increased scrutiny and regulation of the crypto industry. This could make it more difficult for crypto businesses to operate and could discourage investors from investing in the asset class. Additionally, the current economic downturn could also lead to decreased demand for cryptocurrencies, as investors become more risk-averse.

Lanjutkan

Crypto Apocalypse 2024: Blockchain Technology at a Crossroads

Penulis
admin
-
0
Crypto Apocalypse 2024: Blockchain Technology at a Crossroads

Crypto Apocalypse 2024: Blockchain Technology at a Crossroads

The term “Crypto Apocalypse 2024: Blockchain Technology at a Crossroads” refers to a hypothetical event in which the cryptocurrency market experiences a catastrophic decline in value, potentially leading to the collapse of the blockchain industry.

While the likelihood of such an event is uncertain, it highlights the volatile nature of the cryptocurrency market and raises questions about the long-term viability of blockchain technology. Despite these concerns, blockchain technology continues to gain traction in various industries, with many experts believing that it has the potential to revolutionize sectors such as finance, supply chain management, and healthcare.

Lanjutkan

Survive the Crypto Bankruptcy Wave of 2024: A Guide for Investors

Penulis
admin
-
0
Survive the Crypto Bankruptcy Wave of 2024: A Guide for Investors

Survive the Crypto Bankruptcy Wave of 2024: A Guide for Investors

The “Cryptocurrency Bankruptcy Wave of 2024: How Investors Can Survive” refers to a potential surge in crypto company insolvencies predicted to occur in 2024. Several factors contribute to this forecast, including the ongoing bear market, regulatory uncertainty, and the collapse of major crypto exchanges like FTX.

The potential impact of this wave of bankruptcies on investors is significant. Investors may lose their investments, and the overall crypto market could experience a further decline in value. However, there are steps that investors can take to protect themselves from these risks.

Lanjutkan

Crypto Crash Alarm: Brace for the 2024 Crypto Apocalypse

Penulis
admin
-
0
Crypto Crash Alarm: Brace for the 2024 Crypto Apocalypse

Crypto Crash Alarm: Brace for the 2024 Crypto Apocalypse

Dunia Crypto di Ambang Kehancuran: Kiamat 2024 is an Indonesian phrase that translates to “The Crypto World on the Brink of Destruction: Apocalypse 2024.” It refers to a widely circulated prediction within the cryptocurrency community that the value of cryptocurrencies will crash dramatically in 2024, leading to a market collapse.

The prediction is based on a number of factors, including the historical volatility of the cryptocurrency market, the increasing regulatory scrutiny of cryptocurrencies, and the growing popularity of stablecoins. Some analysts believe that the market is due for a correction, and that the upcoming halving of Bitcoin rewards in 2024 could trigger a sell-off.

Lanjutkan

Navigating the "Cryptocurrency Crisis 2024: Causes and Impacts Revealed"

Penulis
admin
-
0
Navigating the "Cryptocurrency Crisis 2024: Causes and Impacts Revealed"

Navigating the "Cryptocurrency Crisis 2024: Causes and Impacts Revealed"

“Krisis Crypto 2024: Mengungkap Penyebab dan Dampaknya” refers to a potential future crisis in the cryptocurrency market predicted to occur in 2024. This crisis is anticipated to be a severe downturn in the value of cryptocurrencies, potentially leading to a loss of investor confidence and a decline in the adoption and usage of cryptocurrencies.

The causes of the “Krisis Crypto 2024” are multifaceted and could include a combination of factors such as regulatory crackdowns, security breaches, or a loss of investor confidence. The impact of such a crisis could be significant, potentially leading to financial losses for investors, a decline in the value of cryptocurrencies, and a loss of trust in the cryptocurrency market.

Lanjutkan

2024: The Year that Shakes the Crypto World – The End or a New Beginning?

Penulis
admin
-
0
2024: The Year that Shakes the Crypto World – The End or a New Beginning?

2024: The Year that Shakes the Crypto World - The End or a New Beginning?

“2024: Tahun yang Mengguncang Dunia Crypto Akhir atau Awal Baru?” is an Indonesian-language article that explores the potential future of the cryptocurrency industry in 2024. The title translates to “2024: The Year That Shakes the Crypto World The End or a New Beginning?” and poses the question of whether 2024 will mark a turning point for cryptocurrencies.

The article discusses the challenges and opportunities that the cryptocurrency industry is likely to face in 2024. It examines the impact of regulatory changes, the development of new technologies, and the increasing adoption of cryptocurrencies by mainstream institutions. The article also provides insights from industry experts on their predictions for the future of cryptocurrencies.

Lanjutkan

Panduan Lengkap ERP, RMM, dan Cloud untuk Tingkatkan Kinerja Bisnis Anda

Penulis
admin
-
0
Panduan Lengkap ERP, RMM, dan Cloud untuk Tingkatkan Kinerja Bisnis Anda

Panduan Lengkap ERP, RMM, dan Cloud untuk Tingkatkan Kinerja Bisnis Anda

Panduan Komprehensif ERP, RMM, dan Cloud untuk Peningkatan Kinerja Bisnis merupakan sebuah panduan lengkap yang memberikan pemahaman mendalam tentang berbagai teknologi penting yang dapat membantu bisnis memaksimalkan efisiensi dan meningkatkan kinerja mereka.

Dalam panduan ini, Anda akan mempelajari peran penting yang dimainkan oleh ERP (Enterprise Resource Planning), RMM (Remote Monitoring and Management), dan teknologi Cloud dalam mengotomatiskan proses bisnis, menyederhanakan operasi, dan meningkatkan pengambilan keputusan. Dengan mengadopsi teknologi-teknologi ini, bisnis dapat memperoleh manfaat signifikan, seperti pengurangan biaya, peningkatan produktivitas, dan peningkatan kepuasan pelanggan.

Lanjutkan

Rahasia Manajemen Bisnis Inovatif: Optimalkan Bisnis Anda dengan ERP, RMM, dan Teknologi Cloud

Penulis
admin
-
0
Rahasia Manajemen Bisnis Inovatif: Optimalkan Bisnis Anda dengan ERP, RMM, dan Teknologi Cloud

Rahasia Manajemen Bisnis Inovatif: Optimalkan Bisnis Anda dengan ERP, RMM, dan Teknologi Cloud

Manajemen Bisnis Inovatif: Memanfaatkan ERP, RMM, dan Teknologi Cloud merupakan penerapan teknologi canggih untuk mengoptimalkan proses bisnis dan meningkatkan efisiensi operasional. Dengan menggunakan sistem ERP (Enterprise Resource Planning), RMM (Remote Monitoring and Management), dan teknologi Cloud, bisnis dapat mengintegrasikan data dan proses di seluruh departemen, mengotomatiskan tugas, dan mengakses informasi secara real-time.

Manfaat utama dari Manajemen Bisnis Inovatif ini antara lain peningkatan produktivitas, pengurangan biaya, peningkatan kepuasan pelanggan, dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Teknologi ini telah merevolusi cara bisnis beroperasi, memungkinkan mereka untuk tetap kompetitif dan gesit di pasar yang dinamis.

Lanjutkan
123...22Halaman 1 dari 22

Paling Populer

Pilihan Editor

Butew.com adalah blog yang membahas berbagai macam topik menarik seputar hukum,cara dan tips dan bisnis

POSTING POPULER

KATEGORI POPULER

© 2023 butew.com