Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat,baik bagi kepentingan sendiri,keluarga,orang lain ,maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.pengertian tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai tindak lanjut Negara Indonesia atas rekomendasi Resolusi PBB Nomor 39/248 Tahun 1985.Adapun resolusi perlindungan konsumen tersebut mencakup :

1. Perbuatan-perbuatan yang tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan.
2. Praktik perdagangan yang merugikan konsumen.
3. Pertanggungjawaban produsen tidak jelas.
4. Persaingan tidak sehat,sehingga pilihan konsumen dipersempit dan dengan harga yang tidak murah.
5. Tidak tersedianya suku cadang dan pelayanan purna jual.
6. Kontrak baku sepihak dan penghilangan hak-hak esensial dari konsumen.
7. Persyaratan kredit yang tidak adil.

Defensi lain daripada Konsumen menurut Kotler, Konsumen adalah Individu dan kaum rumah tangga yang melakukan pembelian untuk tujuan penggunaan personal,sedangkan produsen adalah individu atau organisasi yang melakukan pembelian untuk tujuan produksi.

KEPENTINGAN-KEPENTINGAN KONSUMEN

Sesuai ketetapan MPR Nomor II Tahun 1993 secara tegas menggunakan istilah kepentingan Konsumen, walaupun tidak ditemukan penjelasan secara rinci tentang pengertian konsumen serta kepentingan apa saja yang harus dilindungi.Dalam Bab IV huruf f,kebijakan pembangunan lima tahun keenam cukup banyak menyuarakan kepentingan yang ada kaitannya dengan konsumen misalnya :

• menghasilkan barang bermutu,peningkatan kualitas,dan pemerataan pendidikan.
• peningkatan kualitas dan pemerataan jangkauan pelayanan kesehatan.
• perbaikan gizi masyarakat,meningkatkan kualitas hunian,dan lingkungan hidup.
• persyaratan minimum bagi perumahan dan pemukiman yang layak,sehat,aman,dan serasi dengan lingkungan.
• terjangkau oleh daya beli masyarakat luas.
• harga yang layak dan terjangkau oleh daya beli masyarakat banyak.
• sistem transportasi tertib,;lancar,aman,dan nyaman.
• menumbuhkan kompetisi yang sehat.
• peningkatan kesadaran hukum,kepastian hukum,perlindungan hukum,dan pelayanan hukum.

HAK-HAK DAN KEWAJIBAN KONSUMEN

Konsumen memiliki hak-hak yang harus dilindungi oleh produsen atau pelaku usaha, Hak-hak tersebut yaitu :

1. Hak atas kenyaman dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang.
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan barang dan/ atau jasa.
3. Hak atas informasi yang benar,jelas,dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi,perlindungan,dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk mendapatkan kompensasi,ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai  dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
8. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan lainnya.

Selain itu, konsumen juga dibebani kewajiban atau tanggung jawab terhadap pihak penjual atau pelaku usaha. adapun kewajiban konsumen tersebut antara lain:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi  dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa ,demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

HAK DAN KEWAJIBAN PELAKU USAHA

Dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pelaku usaha juga memiliki hak-hak  yang harus dihargai dan dihormati oleh konsumen,pemerintah,serta masyarakat pada umumnya, karena pengusaha tanpa dilindungi hak-haknya maka akan mengakibatkan terganggunya aktifitas perusahaan.Adapun hak-hak pelaku usaha tersebut antara lain:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa  yang diperdagangkan.
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen,masyarakat,dan pemerintah berupa pemenuhan kewajiban :

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar ,jelas dan jujur  mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan,perbaikan dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen  secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa  yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji ,mencoba barang dan/atau jasa  tertentu serta memberikan jaminan atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.
6. Memberi kompensasi,ganti rugi,dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan,pemakaian dan/atau pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
7. Memberi kompensasi,ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

TAHAPAN TRANSAKSI KONSUMEN

Tahapan transaksi konsumen dengan produsen dapat diklasifikasikan menjadi 3 tahapan yaitu :

1. Tahap Pratransaksi konsumen, yaitu tahap dimana konsumen masih  dalam proses pencarian informasi atas suatu barang,peminjaman,pembelian,penyewaan atau leasing.di sini konsumen membutuhkan informasi yang akurat tentang karakteristik suatu barang dan/atau jasa.
2. Tahap transaksi konsumen, yaitu tahap dimana konsumen melakukan transaksi dengan pelaku usaha dalam suatu perjanjian (jual beli,sewa atau bentuk lainnya), .kedua pihak yaitu produsen dengan konsumen  harus betul-betul beritikad baik sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.
3. Tahap purna transaksi konsumen,yaitu tahap purna jual atau after sale services,dimana penjual menjanjikan beberapa pelayanan cuma-cuma  dalam jangka waktu tertentu (Misalnya :Garansi atau servis gratis selama periode tertentu).

ASAS-ASAS PERLINDUNGAN KONSUMEN

Pengaturan mengenai asas-asas atau prinsip-prinsip yang dianut dalam hukum perlindungan konsumen sesuai pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 yaitu ” Perlindungan konsumen berasaskan manfaat,keadilan,keseimbangan,keamanan dan keselamatan konsumen ,serta kepastian hukum. Penjelasan tersebut menegaskan bahwa perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima asas yang relevan dalam pembangunan nasional yaitu :

1. Asas manfaat,dimaksudkan untuk mengamanatkan  bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan,dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan,dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen,pelaku usaha,dan pemerintah dalam arti materil dan spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen  dalam penggunaan,pemakaian,dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum,dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan  dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen,serta negara menjamin kepastian hukum.

HUKUM KONSUMEN DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa  yang tersedia dalam masyarakat ,baik bagi kepentingan diri sendiri,keluarga,orang lain,maupun mahluk hidup lain  dan tidak untuk diperdagangkan.

Sedangkan hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang mengatur asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan melindungi kepentingan konsumen. Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, merumuskan bahwa Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

PERLINDUNGAN KONSUMEN DI LUAR UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999

Selain Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang memperhatikan kepentingan konsumen diantaranya :

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 1961 tentang Barang Menjadi Undang-undang.
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1966 Tentang Higiene.
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah.
4. Undang-undang Nomor 2 tahun 1981 Tentang Metrologi legal.
5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib daftar perusahaan.
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian.
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 Tentang Ketenagalistrikan.
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 Tentang Kamar dagang dan industri (KADIN).
9. Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 Tentang Kesehatan.
10. Undang-undang Nomor 7 tahun1994 tentang Agreement Establishing World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan organisasi perdagangan dunia).
11. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan terbatas.
12. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha kecil.
13. Undang-undang Nomor 7 tahun 1996 Tentang Pangan.
14. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997  Tentang perubahan atas  Undang-undang No 7 tahun 1987 Tentang Hak cipta.
15. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 6 tahun 1989 tentang Paten.
16. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang perubahan atas Undang undang Nomor 19 tahun 1989 tentang Merk.
17. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang pengelolaan lingkungan hidup.
18. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Penyiaran.
19. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenaga kerjaan.
20. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas UU No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Dasar hukum Badan usaha milik negara (BUMN) sebelum tahun 2003 terlihat bahwa keterlibatan negara dalam kegiatan ekonomi bukan sesuatu yang baru. hal tersebut terlihat dari ketika lahirnya VOC (Verenigde Oost Indische), melakukan kegiatannya pada tahun 1602-1799 di Hindia Belanda (Indonesia). VOC tersebut merupakan trust yang dibentuk oleh Pemerintah Belanda untuk mengatasi kegagalan dari sejumlah perusahaan Belanda yang bersaing keras dan akhirnya hancur berantakan. Dengan adanya campur tangan Belanda dalam VOC merupakan bukti keterlibatan negara dalam bidang perekonomian.

Menurut M.Natzir Said, sebelum perang dunia ke II pada zaman Nederlandsch Indie, telah dikenal perusahaan negara yang diatur dalam Indische Comptabiliteitswet Staatsblad (Stb.) 1925 Nomor 106 Jo. 448 (ICW) dan perusahaan yang diatur dalam Indische Bedrijvenwet Stb.1927 Nomor 419 (IBW). dan sebelum itu juga telah dikenal perusahaan-perusahaan pemerintah (Governments Bedrijven) yang merupakan bagian dari suatu usaha jawatan seperti : Rumah gadai yang dibentuk dengan Kroonordonantie Stb.1903 Nomor 402.

Pada tahun 1960 Pemerintah menerbitkan Undang-undang nomor 19 perpu tahun 1960,Lembaran negara tahun 1960 Nomor 1989,tentang perusahaan negara.Dalam pasal 1 Perpu Nomor 19 tahun 1960 dijelaskan bahwa Perusahaan negara adalah semua perusahaan dalam bentuk apa pun yang modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaan negara Republik Indonesia kecuali ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-undang.

Namun sejak diterbitkannya Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (PERPU) Nomor 1 tahun 1969 tentang bentuk-bentuk usaha negara,perpu tersebut kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 9 tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Adapun bentuk-bentuk BUMN pada era berlakunya Undang-undang Nomor 9 tahun 1969 tersebut dibagi 3 bentuk yaitu :

1. Perusahaan jawatan (Perjan).
2. Perusahaan Umum (Perum).
3. Perusahaan Perseroan (Persero).

Sebagai tindak lanjut dari dibentuknya tiga badan usaha tersebut,pemerintah menerbitkan Peraturan pemerintah Nomor 3 tahun 1983 tentang tata cara pembinaan dan pengawasan perusahaan jawatan,perusahaan umum dan perusahaan perseroan,Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 12 tahun 1998 tentang perusahaan perseroan,dan Peraturan pemerintah nomor 13 tahun 1998 tentang perusahaan umum.

DASAR HUKUM SEJAK TAHUN 2003

Sejak tahun 2003 terjadi perubahan yang cukup mendasar dalam pengelolaan BUMN, hal tersebut ditandai dengan diterbitkannya Undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara tanggal 19 Juni 2003, Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 70 dan tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4297 dan dikenal dengan Undang-undang BUMN. adapun alasan diterbitkannya Undang-undang tersebut sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan yaitu :

1. bahwa Badan usaha milik negara merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi.
2. bahwa Badan Usaha Milik Negara mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
3. bahwa pelaksanaan peran Badan usaha Milik Negara dalam perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat belum optimal.
4. bahwa untuk mengoptimalkan peran Badan usaha milik negara,pengurusan dan pengawasannya harus dilakukan secara profesional.
5. bahwa Peraturan perundang-undangan yang mengatur badan usaha milik negara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian dan dunia usaha yang semakin pesat,baik secara nasional maupun internasional.
6. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e, perlu dibentuk Undang-undang tentang Badan usaha milik negara.

PENGERTIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN, Badan usaha milik negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. secara normatif diketahui bahwa BUMN sebagai suatu badan usaha, hal tersebut berarti bahwa berbagai hal yang terkait dengan badan usaha akan berlaku juga kepada BUMN. secara yuridis formal yang menyangkut BUMN diatur dalam Undang-undang tersendiri, dan dalam menjalankan kegiatannya mengacu pada ketentuan intern yang ditetapkan ketika BUMN didirikan yaitu anggaran dasar.

PENGGOLONGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Dalam pasal 9 Undang-undang nomor 19 tahun 2003 disebutkan, BUMN terdiri dari Persero dan Perum.

1 . Perusahaan perseroan (Persero)

Dalam pasal 1 butir 2 Undang-undang BUMN dijelaskan Perusahaan perseroan,yang selanjutnya disebut persero,adalah BUMN yang bentuknya perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikitnya 51% sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

Bentuk hukum badan usaha persero adalah Perseroan terbatas,artinya ketentuan tentang Perseroan terbatas berlaku juga untuk Persero, hal tersebut dijelaskan dalam pasal 11 Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 : “Terhadap persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku  bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas.

Maksud dan tujuan persero

Maksud dan tujuan persero,dalam pasal 12 UU Nomor 19 Tahun 2003  yaitu :

1. Menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat.
2. Mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.

Dalam penjelasan pasal 12 UU No 19 tahun 2003 : Bahwa Persero sebagai salah satu pelaku ekonomi nasional dituntut untuk dapat memenuhi permintaan pasar melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat,baik di pasar dalam negeri maupun internasional.

Karakteristik Perusahaan perseroan yaitu :

1. makna usahanya memupuk keuntungan.
2. status usahanya badan hukum perdata.
3. hubungan hukum usahanya diatur oleh hukum perdata.
4. modal dipisahkan dari kekayaan negara.
5. tidak memiliki fasilitas negara.
6. dipimpin oleh suatu direksi.
7. peranan negara sebagai pemegang saham.
8. status karyawan sebagai karyawan perusahaan BUMN.

Organ Perusahaan perseroan

Organ Persero yaitu :

1. Rapat umum pemegang saham.
2. Direksi.
3. Komisaris.

Menurut pasal 13 UU BUMN dijelaskan bahwa Organ persero adalah rapat umum pemegang saham,direksi dan komisaris. Rapat Umum pemegang saham ,yang selanjutnya disebut RUPS,adalah organ persero yang memegang kekuasaan tertinggi dalam persero dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris (Pasal 1 butir 13 UU BUMN).

Tugas dan wewenang RUPS (Rapat umum pemegang saham) dijelaskan dalam pasal 14 Undang-undang nomor 19 tahun 2003 yaitu :

1. Menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham persero dimiliki oleh negara dan bertindak selaku pemegang saham pada persero dan perseroan terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara.
2. Menteri dapat memberikan kuasa dengan baik subtitusi kepada perorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS.
3. Pihak yang menerima kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan menteri untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai :
   • perubahan jumlah modal.
   • perubahan anggaran dasar.
   • rencana penggunaan laba.
   • penggabungan,peleburan,pengambil alihan,pemisahan,serta pembubaran persero.
   • investasi dan pembiayaan jangka panjang.
   • kerjasama persero.
   • pembentukan anak perusahaan atau penyertaan.
   • pengalihan aktiva.

Selain itu,Direksi juga salah satu organ yang cukup penting dalam BUMN karena direksi lah yang menjalankan kegiatan sehari-hari persero karena dapat menentukan maju atau mundurnya suatu perusahaan perseroan. Dalam Pasal 1 butir 9 UU Nomor 19 Tahun 2003 dijelaskan : Direksi adalah organ BUMN yang bertanggungjawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN,serta mewakili BUMN, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Selain direksi ada lagi organ lainnya yang tidak kalah penting yaitu Komisaris yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan persero (Pasal 1 butir 7 UU Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN. dan anggota komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya (Pasal 29 Undang-undang nomor 19 tahun 2003).

Menurut pasal 28 UU BUMN,persyaratan agar dapat diangkat menjadi komisaris harus memiliki kualifikasi tertentu yaitu :

1. Anggota komisaris diangkat berdasarkan pertimbangan integritas,dedikasi,memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen,memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha persero tersebut,serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
2. Komposisi komisaris harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif,cepat dan tepat,serta dapat bertindak secara independen.
3. Masa jabatan anggota komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
4. Dalam hal komisaris terdiri dari lebih seorang anggota,salah seorang anggota komisaris diangkat sebagai komisaris utama.
5. Pengangkatan anggota komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota direksi,kecuali pengangkatan untuk pertama kalinya pada waktu pendirian.

PENGERTIAN PERUSAHAAN UMUM (PERUM)

Perusahaan umum,yang selanjutnya disebut perum,adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham,yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan (Pasal 1 butir 4 UU BUMN).

Menurut pasal 36 UU BUMN,maksud dan tujuan didirikannya perum yaitu :

1. menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.
2. untuk mendukung kegiatan dalam rangkamencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),dengan persetujuan menteri,perum dapat melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain.

Perum memiliki karakteristik tersendiri dibanding dengan badan usaha lainnya yaitu :

1. makna usahanya disamping melayani kepentingan umum,sekaligus memupuk keuntungan.
2. berstatus badan hukum.
3. bergerak dalam bidang-bidang vital.
4. mempunyai nama dan kekayaan sendiri.
5. dapat menuntut dan dituntut.
6. modal seluruhnya dimiliki oleh negara yang dipisahkan.
7. dipimpin oleh seorang direksi.
8. pegawainya adalah pegawai BUMN.

Organ dalam perum adalah menteri,direktur dan dewan pengawas. Kedudukan menteri adalah sebagai organ tertinggi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perum yang mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan pengawas dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang atau peraturan pemerintah tentang pendiriannya (Pasal 37 UU BUMN).

Menurut Pasal 38 UU BUMN,kewenangan menteri selaku organ perum yaitu :

1. menteri memberikan persetujuan atas kebijakan pengembangan usaha perum yang diusulkan oleh direksi.
2. kebijakan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diusulkan oleh direksi kepada menteri setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas.
3. kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sesuai dengan maksud dan tujuan perum yang bersangkutan.

Yayasan dalam bahasa Belanda disebut “stichting”, dan dalam bahasa inggris disebut ” foundation”. Terminelogi yayasan di Indonesia adalah suatu badan hukum yang tidak memiliki anggota,terdiri dari kekayaan yang disisihkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang dimaksud yayasan misalnya : sosial,keagamaan dan kemanusiaan.

Menurut Undang-undang nomor 16 tahun 2001, yang diundangkan pada tanggal 6 Agustus 2001,pengertian yayasan disebutkan dalam pasal 1 yang berbunyi : Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial,keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.

Karena yayasan tersebut merupakan badan hukum,semua tindakan yang dilakukan untuk dan atas nama yayasan maka kewajiban yayasan hanya sebatas harta benda yayasan saja yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya.

PROSES PENDIRIAN YAYASAN

Dalam prakteknya,pendirian yayasan minimal melalui empat tahap yaitu :

1. Tahap surat wasiat. Jika seseorang yang ingin harta kekayaan yang dimiliki pada saat meninggal dunia nanti di abadikan untuk kepentingan agama, sosial dan kemanusiaan maka perlu ada surat wasiat sebelum dia meninggal. Dengan adanya surat wasiat ini maka para ahli waris segera mewujudkannya dalam bentuk pendirian sebuah yayasan.
2. Tahap akta notaris. Proses pendirian yayasan harus dengan akta notaris sebagai legalitas formal adanya sebuah yayasan. jika suatu yayasan dibuat atas dasar adanya surat wasiat dan tidak diproses oleh para ahli,maka pengadilan negeri dapat memerintahkan para ahli waris untuk memproses pendirian sebuah yayasan.
3. Tahap pengesahan. Akta pendirian yayasan yang telah dibuat oleh notaris, dimana di dalamnya terdapat anggaran dasar yayasan harus dimintakan pengesahannya kepada yang berwenang,yaitu Menteri Hukum dan HAM, setelah adanya pengesahan maka yayasan sudah berbentuk badan hukum.
4. Tahap pengumuman. Akta pendirian yayasan yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM harus diumumkan dalam tambahan berita negara RI, maka sejak saat itu pihak pengurus yayasan dibebaskan dari tanggung jawabnya secara pribadi atas kerugian yang diderita oleh yayasan.

ORGAN YAYASAN

Yayasan sebagai lembaga yang berbadan hukum mempunyai maksud dan tujuan yang bersifat sosial,keagamaan dan kemanusiaan,maka yayasan mempunyai organ yayasan yang terdiri dari : Pembina,pengurus dan pengawas. Pembagian organ ini bertujuan untuk menghindari kemungkinan adanya konflik internal dalam yayasan yang bisa merugikan semua pihak,termasuk yayasan sendiri. Penjelasan dari organ yayasan tersebut antara lain:

1. Organ pembina. Menurut pasal 28 ayat (1) UU No 16 tahun 2001 tentang yayasan,menegaskan bahwa Pembina adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas oleh Undang-undang atau anggaran dasar yayasan. Pembina adalah orang perseorangan sebagai pendiri yayasan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota pembina dinilai mempunyai dedikasi tinggi untuk mencapai tujuan dan maksud berdirinya yayasan. Pembina mempunyai kewenangan meliputi :
   • Keputusan menangani perubahan anggaran dasar.
   • Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas.
   • Penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar yayasan.
   • Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan.
   • Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan.
2. Organ pengurus. Pengurus adalah orang perseorangan  yang melaksanakan kepengurusan yayasan dan mampu melakukan perbuatan hukum. pengurus ini biasanya terdiri dari sekurang-kurangnya seorang ketua,seorang sekretaris dan seorang bendahara. Menurut pasal 35 UU Nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan,menegaskan bahwa pengurus suatu yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta berhak mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Menurut ketentuan pasal 35 ayat (3) UU Nomor 16 tahun 2001, menegaskan bahwa setiap pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan anggaran dasar yang mengakibatkan kerugian pihak ketiga.
3. Organ pengawas. Pengawas bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas demi kepentingan yayasan. Pengawas dapat memberhentikan sementara terhadap pengurus dengan alasan yang jelas. Jika pengawas lalai menjalankan tugas sehingga yayasan pailit, maka pengawas bertanggung jawab secara tanggung renteng,kecuali pengawas dapat membuktikan  bahwa kepailitan bukan karena kesalahannya.

KEKAYAAN YAYASAN

Dalam upaya mendirikan sebuah yayasan,terlebih dahulu diperlukan kekayaan yang meliputi :

1. Kekayaan yang utama yang berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang.
2. Dapat diperoleh dari sumbangan atau bantuan lain yang tidak mengikat.
3. Hibah.
4. Hibah wasiat.
5. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar yayasan dan atau peraturan perundang-undangan lain seperti sumbangan dari pemerintah dan masyarakat umum lainnya.

PEMBUBARAN YAYASAN

Pembubaran yayasan menurut ketentuan Pasal 62 Undang-undang Nomor 16 tahun 2001, tentang yayasan, maka yayasan dapat bubar karena beberapa hal yaitu :

1. Jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar yayasan.
2. Tujuan yayasan yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah dicapai atau tidak tercapai.
3. Putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan :
   • Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.
   • Tidak mampu membayar hutangnya setelah dinyatakan pailit.
   • Harta kekayaan yayasan tidak cukup untuk melunasi hutangnya setelah pernyataan pailit tersebut.

Kodifikasi hukum dagang yang pertama,dahulu sebelum zaman romawi, disamping hukum perdata yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara perseorangan,yang saat ini masuk dalam KUH Perdata, para pedagang membutuhkan peraturan-peraturan mengenai perniagaan.

Karena perniagaan makin lama semakin berkembang,maka kebutuhan hukum perniagaan atau hukum dagang semakin bertambah. lama kelamaan hukum dagang yang pada waktu itu masih merupakan hukum kebiasaan,begitu banyak, sehingga dipandang perlu untuk mengadakan kodifikasi. Kodifikasi hukum dagang yang pertama dibuat atas perintah Raja Lodewijk XIV di Prancis ,hukum dagang tersebut adalah Ordonance du Commerce 1673 dan Ordonance de la Marine 1681.

ASAL USUL KUHD (Kitab Undang-undang Hukum Dagang)

Berdasarkan pasal II aturan peralihan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, maka KUHD masih berlaku di Indonesia. KUHD Indonesia diumumkan  dengan publikasi tanggal 30 April 1847 (S.1847 – 23) yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1848.

KUHD Indonesia tersebut adalah turunan dari “Wetboek van Koophandel” (W.v.K) yang dibuat atas dasar azas konkordansi (Pasal 131 I.S.). Wetboek van Koophandel tersebut berlaku mulai tanggal 1 Oktober 1838 dan 1 Januari 1842 (di Limburg). W.v.K tersebut meneladan dari ” Code du Commerce” dari Prancis tahun 1808. tetapi tidak semua lembaga hukum yang diatur dalam “Code du Commerce” milik Prancis tersebut diambil alih oleh Wetboek van Koophandel (W.v.K) milik belanda. ada beberapa hal yang tidak diambil,misalnya mengenai peradilan khusus tentang perselisihan-perselisihan dalam lapangan perniagaan (Speciale handelsrechtbanken).

PENGERTIAN PEDAGANG DAN PERBUATAN PERNIAGAAN

Hukum dagang adalah hukum perdata khusus bagi kaum pedagang. Menurut Pasal 2 (lama) KUHD yang berbunyi ” Pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan (daden van koophandel) sebagai pekerjaannya sehari-hari.

Perbuatan perniagaan menurut pasal 3 (lama) KUHD menjelaskan bahwa Perbuatan perniagaan pada umumnya adalah perbuatan pembelian barang-barang untuk dijual lagi.  dalam pasal tersebut maksud “perbuatan perniagaan” hanya perbuatan pembelian saja, sedang perbuatan penjualan  tidak masuk didalamnya, karena penjualan merupakan tujuan dari perbuatan pembelian itu (membeli barang untuk dijual lagi).

Pengertian “barang” dalam pasal tersebut berarti “barang bergerak” tidak termasuk barang tetap. selain dalam pasal 3 (lama), perbuatan perniagaan juga diatur dalam pasal 4 (lama),yang memasukkan beberapa macam perbuatan lain dalam pengertian perbuatan perniagaan, yaitu perbuatan-perbuatan yang mengenai :

1. Perusahaan komisi.
2. Perniagaan wesel dan surat-surat berharga dan lainnya.
3. Pedagang,bankir,kasir,makelar dan sejenisnya.
4. Pembangunan,perbaikan dan perlengkapan kapal untuk pelayaran di laut.
5. Ekspedisi dan pengangkutan barang-barang.
6. Jual beli perlengkapan dan keperluan kapal.
7. Rederij,carter mencarter kapal,bodemerij dan perjanjian lain -lain tentang perniagaan laut.
8. Mempekerjakan nakhoda dan anak kapal untuk kepentingan kapal niaga.
9. Perantara/makelar laut,cargadoor,convooilopers,pembantu-pembantu pengusaha perniagaan dan lain-lain.
10. Perusahaan asuransi.

Selain itu pasal 5 (lama) KUHD juga mengatur tentang perbuatan perniagaan yang bunyi singkatnya yaitu Perbuatan-perbuatan yang timbul dari kewajiban-kewajiban menjalankan kapal untuk melayari laut, kewajiban-kewajiban yang mengenai tubrukan kapal,menolong dan menyimpan barang-barang di laut yang berasal dari kapal karam atau kapal terdampar,begitu pula penemuan barang-barang di laut,pembuangan barang-barang di laut pada waktu ada averij,itu semua termasuk dalam golongan perbuatan perniagaan. Pasal 2-5 (lama) KUHD tersebut termasuk dalam Bab I KUHD yang berjudul “Tentang pedagang dan perbuatan perniagaan”. Pasal-pasal tersebut telah dicabut dengan S.1938 – 276, yang mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 1938.

isi lengkap pasal 2 sampai 5 (lama) KUHD

Pasal 2 (lama) KUHD :” Kooplieden zijn diegenen welke daden van koophandel uitoefenen en daarvan hun gewoon beroep maken” (Pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaan sehari-hari).

Pasal 3 (lama) KUHD : ” Door daden van koophandel verstaat de wet,in het algemeen,het kopen van waren, om dezelve weder te verkopen,in het groot of in het klein,het zij ruw,het zij bewerkt,of om alleen het gebruik daarvan te verhuren” (Undang-undang memberikan arti pada perbuatan perniagaan,pada umumnya,membeli barang untuk dijual kembali,dalam jumlah banyak atau sedikit,masih bahan atau sudah jadi,atau hanya untuk disewakan pemakaiannya).

Pasal 4 (lama) KUHD ” Onder de daden van koophandel begrijpt de wet insgelijk” (Undang-undang juga memasukkan dalam pengertian perbuatan perniagaan,perbuatan-perbuatan lain seperti:

1. Commissiehandel (Perdagangan komisi).
2. Alles wat tot wissels en cheque betrekking heeft,zonder onderscheid welke personen zulks ook moge aangaan,en het geen onderbriefjes betreft,alleenlijk ten opzichte van kooplie (semua yang bersangkutan dengan wesel dan cek ,tanpa membedakan orang-orang mana yang tersangkut dalam hal semacam itu, dan yang mengenai surat sanggup,hanya hal-hal yang menyangkut para pedagang).
3. De handelingen van kooplieden,bankiers,kassiers,makelaars,hounders van administratiekantoren van publieke fondsen, zo tenlaste van Nederland-indie en van het koninkrijk der nederlanden als van vreemde mogenheden,allen in hunne betrekking als zodanig (Perbuatan-perbuatan para pedagang,pemimpin-pemimpin bank,bendahara-bendahara,makelar-makelar,pemimpin-pemimpin kantor administrasi dana umum,yang menjadi tanggungjawab Hindia belanda dan kerajaan Belanda dan juga mengenai negara-negara asing,semuanya dalam hubungannya sebagai demikian).
4. Alles wet betrekking heeft tot aanneming,tot het bouwen,herstellen en uitrusten van schepen,alsmede het kopen en verkopen vanschepen voor de vaart,zo binnen als buiten Nederlands Indie (semua yang bersangkutan dengan pemborongan,pembangunan,perbaikan dan memperlengkapi kapal-kapal,begitu juga jual beli kapal untuk pelayaran,demikianpun di dalam dan di luar Hindia Belanda).
5. alle expeditien en vervoer van koopmanschappen (semua ekspedisi dan pengangkutan barang-barang dagangan).
6. Het kopen en verkopen van scheepstuigagie en  scheepsmondbe hoeften (Jual beli tali temali kapal dan kebutuhan makan minum bagi kapal).
7. Alle rederijen,verhuringen tot bevrachtingen van schepen,mitsgader bodemerijen en andere overeenkomsten betreffende de zeehandel (semua rederij,menyewakan dan mencarterkan kapal,juga bodemerij dan perjanjian-perjanjian lainnya mengenai perdagangan laut).
8. Toot aangaan van huur van schippers,stuurlieden en scheepsgezellen,en dezelver verbintenissen,ten dienste van koopvaardijschepen (Melakukan penyewaan atas nakhoda ,jurumudi dan anak kapal,dan perikatan-perikatan sejenis untuk kepentingan kapal-kapal dagang).
9. De handelingen van factoors,cargadoors,convooilopers,boek hounders en andere bedienden,ter zake  van de handel ,van den koopman, in wiens dienst zij werkzaam zijn (Perbuatan-perbuatan dari agen ,pengusaha bongkar muat,pengusaha in dan uitklaring kapal laut,pemegang buku dan pelayan-pelayan pedagang,mengenai urusan perniagaan dari pedagang,dalam dinas siapa mereka melakukan kegiatan pekerjaan).
10. Alle assurantieen (semua asuransi).

Pasal 5 (lama) KUHD :De verplichtingen ontstaande uit (kewajiban-kewajiban yang timbul dari 🙂

1. aanzeilen,overzeilen,aanvaren of aandrijven (berlayar cepat/menubruk kapal lain,berlayar menabrak,tubrukan kapal atau mendorong kapal lain).
2. Uit hulp of redding en berging bij schipbreuk,stranding of zeevonden (dari bantuan atau pertolongan dan penyimpanan barang dari  kapal karam,kapal kandas atau penemuan barang di laut).
3. uitwerping en uit averij,zijn zaken van koophandel (membuang barang di laut dan dari averij adalah urusan jual beli perusahan).

Koperasi secara etimologis terdiri dari dua suku kata yaitu “co” yang berarti “bersama” dan operation yang berarti “bekerja”. jadi makna koperasi adalah bekerjasama (cooperation atau cooperative). maksud kerjasama tersebut adalah keikutsertaan beberapa orang untuk bekerjasama dengan maksud dan tujuan yang sulit dicapai apabila mereka bekerja sendiri-sendiri.

secara harfiah, koperasi dapat diartikan sebagai bekerja bersama atau kebersamaan, dengan catatan bahwa bekerja sama tersebut tidak sama dengan sama-sama bekerja.Di Belanda dalam Undang-undang perkoperasian tahun 1876 memberikan pengertian koperasi adalah suatu perkumpulan  dari orang-orang, di mana mereka dalam wadah ini diperbolehkan masuk atau keluar sebagai anggota, dan bertujuan memperbaiki kepentingan-kepentingan perbedaan atau materiil dari para anggota,dan secara bersama-sama menyelenggarakan suatu cara penghidupan atau pekerjaan.

Di Indonesia, menurut Undang-undang No 25 tahun 1992 tentang perkoperasian yang disahkan tanggal 21 Oktober 1992 pada pasal 1 ayat (1) disebutkan : “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perseorang atau badan hukum koperasi di mana kegiatannya berlandasakan pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan”.

Menurut Ica Manchester, Koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela,untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan asosiasi-asosiasi ekonomi, sosial dan hidup mereka melalui perusahaan yang dimiliki dan dikendalikan bersama secara demokratis.

UNSUR DAN CIRI KOPERASI

Dalam koperasi terdapat 4 unsur yaitu :

1. Badan usaha, bukan ormas.
2. Pendiri/pemiliknya adalah orang perseorang (perorangan/individu) atau badan hukum koperasi.
3. Bekerja berdasarkan prinsip-prinsip koperasi dan azas kekeluargaan.
4. Sebagai gerakan ekonomi rakyat.

Ciri-ciri koperasi ada 6 yaitu:

1. Sebagai badan usaha yang pada dasarnya untuk mencapai suatu tujuan yang bersifat keuntungan secara ekonomis sehingga dapat bergerak di segala sektor perekonomian di mana saja dengan mempertimbangkan kelayakan usaha.
2. Harus berkaitan langsung dengan kepentingan anggota demi meningkatkan usaha dan kesejahteraannya.
3. Keanggotaannya bersifat sukarela tanpa paksaan.
4. Pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi sehingga anggotanya adalah pemilik dan sekaligus pengguna koperasi.
5. Pembagian pendapatan atau sisa hasil usaha di dalam koperasi didasarkan pada perimbangan jasa usaha anggota kepada koperasi dan balas jasa atau modal yang diberikan kepada anggota dibatasi, yaitu tidak melebihi suku bunga yang berlaku dipasar, sehingga dengan demikian tidak didasarkan atas besarnya modal yang diberikan.
6. Koperasi bersifat mandiri,memiliki kebebasan yang bertanggungjawab, memiliki otonomi,swadaya, serta mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri (Budi untung).

PRINSIP KOPERASI

Menurut pasal 5 Undang-undang No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, prinsip yang melekat pada koperasi ada 7 yaitu:

1. Prinsip keanggotaan terbuka dan sukarela,yakni terbuka dan sukarela kepada semua orang untuk menjadi anggota.
2. Prinsip pengendalian oleh anggota secara demokratis,yakni semua keputusan diambil secara demokratis oleh para anggota.
3. Prinsip partisipasi ekonomi anggota,yakni bahwa modal koperasi bersumber dari modal para anggota yang dikendalikan secara demokratis oleh para anggota yang merupakan milik bersama.
4. Prinsip otonomi dan kemerdekaan,yakni orang koperasi adalah menolong dirinya sendiri termasuk pengendalian jalannya koperasi dan cara mereka mendapatkan kesepakatan-kesepakatan dengan siapa saja,termasuk dengan pemerintah.
5. Prinsip pendidikan,pelatihan dan informasi,yakni koperasi secara berkala atau terus menerus mengadakan pendidikan dan pelatihan kepada anggotanya dan memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat tentang manfaat sifat dan manfaat kerjasama.
6. Prinsip kerjasama di antara koperasi,yakni dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada anggotanya maka koperasi mengadakan kerjasama, baik yang bersifat lokal,regional,nasional maupun internasional.
7. Prinsip kepedulian terhadap komunitas,yakni bekerjanya koperasi adalah bagian pembangunan yang berkesinambungan dari komunitas mereka melalui kebijakan yang disetujui oleh para anggota.

CARA PENDIRIAN KOPERASI

Koperasi dapat didirikan oleh orang perorangan (Koperasi primer) maupun lembaga usaha yang berbadan hukum (Koperasi sekunder), dan untuk membentuk koperasi primer sekurang-kurangnya 20 orang anggota, sedangkan untuk koperasi sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 koperasi.

Langkah-langkah pendirian koperasi antara lain:

1. Pemrakarsa pembentuk koperasi mengundang anggotanya untuk rapat pendirian koperasi.
2. Konsep anggaran dasar koperasi telah disiapkan lebih dahulu oleh panitia pendiri dan disahkan dalam rapat pendirian untuk membentuk pengurus dan pengawas, sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-undang No 25 tahun 1992.
3. Pengurus koperasi dan sekaligus sebagai pendiri berkewajiban mengajukan pengesahan pada pejabat yang berwenang dan melampirkan akta pendirian yang berisikan anggaran dasar koperasi yang disahkan oleh rapat pendirian dengan mencantumkan nama-nama anggota pengurus, yang diberi wewenang mengurus koperasi.
4. Jika dalam jangka 3 bulan belum ada jawaban pengesahan atau ditolak oleh pejabat yang berwenang maka dalam jangka sebulan diajukan kembali untuk pengesahan.
5. Bila telah di sahkan maka status koperasi menjadi badan hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 9 UU no 25 tahun 1992, dengan diumumkannya akta pendirian dalam berita Negara RI sehingga koperasi tersebut dapat melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

PEMBUATAN ANGGARAN DASAR KOPERASI

Fungsi dan manfaat anggaran dasar koperasi dan akta otentik dibuat sebagai alat bukti. alat bukti sebagaimana disebutkan dalam pasal 1868 KUH Perdata ” Akta otentik adalah akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang,dibuat oleh atau di hadapan pejabat umu (notaris) yang berwenang untuk itu di tempat di mana akta itu dibuat”.

Menurut pasal 6 UU No 25 tahun 1992 tentang perkoperasian,bahwa pembuatan dan perubahan anggaran dasar koperasi diberikan secara bebas kepada orang-orang yang mendirikan koperasi untuk memiliki akta di bawah tangan tanpa melibatkan pejabat umum dengan akta otentik. Dalam anggaran dasar memuat beberapa hal sebagai berikut :

1. Nama koperasi.
2. Tempat dan daerah kerja.
3. maksud dan tujuan.
4. Syarat-syarat keanggotaan.
5. Tentang permodalan.
6. Hak dan Kewajiban serta tanggung jawab anggota.
7. Pengurus dan pengawas.
8. Rapat anggota dan keputusan rapat anggota,dan
9. Penetapan tahun buku.

PERANGKAT ORGANISASI KOPERASI

Koperasi harus memiliki perangkat organisasi dalam menjalankan operasionalnya agar efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang dimaksud, dan perangkat organisasi koperasi ada 3 yaitu :

1. Rapat anggota. Menurut ketentuan pasal 22 UU no 25 tahun 1992, Rapat anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi yang berhak menetapkan beberapa hal sebagai berikut :
   • Anggaran dasar;
   • Kebijaksanaan umum di bidang organisasi,manajemen dan usaha koperasi.
   • Pemilihan,pengangkatan,pemberhentian pengurus dan pengawas.
   • Rencana kerja,rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi,serta pengesahan laporan koperasi.
   • Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam melaksanakan tugasnya.
   • Pembagian sisa hasil usaha.
   • Penggabungan,peleburan,pembagian dan pembubaran koperasi.
2. Pengurus. Menurut ketentuan pasal 29 UU No 25 tahun 1992, pengurus koperasi dipilih dari dan oleh anggota koperasi sendiri dalam rapat anggota yang untuk pertama kalinya dicantumkan dalam akta pendiriannya. Masa jabatan pengurus paling lama 5 tahun, dan habis masa jabatannya dapat dipilih kembali melalui rapat anggota. Berkaitan dengan pengurus yang berkaitan dengan badan hukum  diatur dalam pasal 20 ayat (2) UU No 25 tahun 1992. bahwa pengurus koperasi adalah pemegang kuasa rapat anggota yang berwenang untuk mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan sebagaimana diatur dalam pasall 30 ayat (2) UU No 25 tahun 1992.
3. Pengawas. Menurut ketentuan pasal 38, UU No 25 tahun 1992,pengawas dipilih dari dan oleh rapat anggota koperasi dan bertanggungjawab kepada rapat anggota. Tugas utama dari pengawas adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi. Pengawas berwenang meneliti catatan yang ada pada koperasi dan meminta segala keterangan yang diperlukan oleh pengurus. Sedangkan persyaratan untuk menjadi anggota pengawas diatur di dalam anggaran dasar.

PENGELOMPOKAN KOPERASI

Koperasi yang berlaku di Indonesia dikelompokkan menjadi 3 kategori yaitu : Menurut bidang usaha,menurut luas wilayah dan golongan fungsional.

1. Koperasi menurut bidang usaha dikelompokkan dalam 4 kategori yaitu:
   • Koperasi produksi, adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari produsen barang dan jasa untuk memberikan kemudahan pada anggotanya  dalam bidang penyediaan bahan baku,bahan pembantu,perlengkapan produksi dan termasuk pemasaran.
   • Koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang bergerak di bidang penyediaan kebutuhan pokok anggotanya.
   • Koperasi simpan pinjam,yaitu koperasi yang bergerak di bidang penghimpunan dana dari anggota yang kemudian menyalurkan kepada anggota yang membutuhkan.
   • Koperasi serba usaha,yaitu koperasi yang mempunyai bidang usaha rangkap/beraneka ragam sesuai dengan kebutuhan para anggota.
   • Koperasi desa, yaitu anggotanya terdiri dari para penduduk desa  dengan aneka usaha dalam suatu lingkungan tertentu.
   • Koperasi unit desa, yaitu Gabungan koperasi di bidang pertanian dalam wilayah unit  desa yang dilebur menjadi Koperasi unit desa.
   • Koperasi pertanian (Koperta),yaitu anggotanya yang terdiri dari para petani atau buruh tani.
   • Koperasi peternakan,yaitu anggotanya terdiri dari para peternak,pengusaha peternakan dan buruh peternakan.
   • Koperasi perikanan,yaitu anggotanya terdiri dari para peternak ikan,pengusaha perikanan,pemilik kolam ikan,pemilik alat perikanan,nelayan,dan pihak-pihak yang berhubungan dengan usaha perikanan.
   • Koperasi kerajinan/koperasi industri, yaitu anggotanya terdiri dari para pengusaha kerajinan dan industri,buruh yang berkepentingan yang mata pencahariannya berhubungan dengan kerajinan dan industri.
2. Koperasi menurut luas wilayah, koperasi tersebut dikelompokkan ke dalam 4 kelompok yaitu :’
   • Koperasi primer,yaitu koperasi sebagai satuan terkecil dengan wilayah yang kecil pula dan melibatkan secara langsung banyak orang sebagai anggota.
   • Pusat koperasi,yaitu koperasi yang anggotanya adalah koperasi primer,sedikitnya lima koperasi. dengan demikian,anggota koperasi primer adalah anggota tak langsung pada pusat koperasi.
   • Gabungan koperasi,yaitu koperasi yang dibentuk secara bersama-sama oleh pusat koperasi (Paling sedikit 3 koperasi).
   • Induk koperasi,yaitu koperasi yang dibentuk secara bersama-sama oleh gabungan koperasi (paling sedikit 3 gabungan koperasi).
3. Koperasi menurut golongan fungsional, koperasi ini dikelompokkan menjadi 8 kelompok yaitu :
   • Koperasi pegawai negeri.
   • Koperasi angkatan darat (Kopad)
   • Koperasi angkatan laut.
   • Koperasi angkatan kepolisian.
   • Koperasi pensiunan angkatan darat.
   • Koperasi pensiunan pegawai negeri.
   • Koperasi karyawan.

MODAL KOPERASI

Menurut ketentuan pasal 41 UU No 25 tahun 1992,modal koperasi berasal dari 5 sumber yaitu :

1. Simpanan pokok, yaitu simpanan wajib para anggota yang dapat disetor sekaligus atau bertahap. simpanan pokok ini tidak boleh  diambil selama menjadi anggota dan besarnya sama setiap anggota.
2. Simpanan wajib, yaitu sejumlah uang yang wajib dibayar setiap anggota koperasi yang nilainya tidak harus sama. besarnya tergantung kepada kemampuan masing-masing anggota.
3. Dana cadangan,yaitu sejumlah uang yang diperoleh dari menyimpan sisa hasil usaha,yang dipergunakan untuk mengembangkan modal sendiri serta menutup kerugian koperasi jika ada. Uang cadangan tersebut tidak bisa dibagi karena apabila koperasi bubar harus menyelesaikan tagihan atau biaya lain yang diperlukan.
4. Modal pinjaman yang terdiri dari :
   • Anggota koperasi.
   • Koperasi lain.
   • Bank atau lembaga keuangan.
   • Penerbitan obligasi dan surat hutang.
   • Modal penyertaan.

KEGIATAN USAHA KOPERASI

Terdapat banyak usaha yang dapat ditangani oleh koperasi. Dalam kepres Np 99 Tahun 1998, disebutkan tentang jenis usaha kecil dan pemberdayaan sektor usaha kecil dan pemberdayaan sektor usaha kecil. Untuk usaha besar yang ingin terlibat dalam usaha kecil harus dibangun kemitraan yang bisa diwujudkan ke dalam penyertaan modal saham, inti plasma, sub kontraktor,waralaba,perdagangan umum dan keagenan.

Jenis-jenis usaha kecil mencakup beberapa hal yaitu :

1. Tanaman obat-obatan.
2. Peternakan ayam buras,penangkapan ikan kembung,udang,kerang,cumi dan lain-lain.
3. Golongan industri makanan.
4. Industri benang bermotif/celup.
5. Industri kapur tohor,kapur sirih,kapur pertanian dan kapur tulis.
6. Hiasan rumah tangga,batu bata,tanah liat dan lain-lain.
7. Bisnis bengkel,reparasi alat listrik,air minum dan lain-lain.
8. Jenis usaha yang terbuka untuk usaha menengah dan besar yang harus bermitra dengan usaha kecil,misalnya :
   • Bisnis ubi kayu,jagung,sayur-sayuran.
   • Industri pengolahan susu,pengasapan,tepung ikan,pengolahan teh.
   • Mesin pertanian peontok padi,pemotong padi, hand tractor,pompa air,pertambangan kecil dan lain-lain.

PEMBUBARAN KOPERASI

Pembubaran koperasi diatur dalam pasal 46 – 50 UU Nomor 25 tahun 1992, tentang perkoperasian, yang intinya ada 2 cara yaitu :

1 . Bubar berdasarkan keputusan rapat anggota.

Dalam Undang-undang tidak disebutkan alasan adanya rapat anggota tetapi anggota pengurus dan pengawas koperasi harus mempertimbangkannya secara mendalam. Apabila sudah menjadi keputusan rapat untuk membubarkan koperasi maka beberapa hal harus diperhatikan yaitu :

1. Memberitahu kepada semua kreditur dan pemerintah. Pemberitahuan kepada kreditur terkait dengan masalah tagihan yang harus diselesaikan. sedangkan kepada pemerintah  karena yang mengesahkan berdirinya suatu koperasi menjadi sebuah badan usaha yang berbadan hukum dan merubah status pembubaran juga melalui keputusan pemerintah.
2. Menyerahkan petikan berita acara pembubaran kepada pemerintah yang berisi keputusan rapat anggota koperasi untuk pembubaran.
3. Menyerahkan akta pendirian yang berisi anggaran dasar koperasi serta data lain yang diperlukan kepada pemerintah sampai ada kesimpulan pemerintah untuk pembubaran yang akan diumumkan dalam berita negara RI.

2. Bubar karena keputusan pemerintah.

Menurut ketentuan pasal 48 UU Nomor 25 tahun 1992, pemerintah diberi kewenangan untuk membubarkan koperasi berdasarkan alasan tertentu. Menurut pasal 3, PP nomor 17 tahun 1994, tentang pembubaran koperasi, maka pemerintah membubarkan koperasi apabila :

1. Koperasi tidak memenuhi ketentuan UU nomor 25 tahun 1992 dan tidak melaksanakan ketentuan anggaran dasar koperasi.
2. Kegiatan koperasi bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan, dan
3. Koperasi tidak melakukan kegiatan usahanya secara nyata selama dua tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal pengesahan akta pendirian koperasi.

Proses pembubaran koperasi,para anggota hanya berkewajiban menanggung kerugian yang diderita koperasi sebatas pada simpanan pokok,simoanan wajib dan modal penyertaan yang dimiliki, tidak bertanggungjawab terhadap pinjaman koperasi.

PENYELESAIAN SETELAH PEMBUBARAN

Setelah koperasi dibubarkan,menurut ketentuan pasal 51 – 55 UU No 25 tahun 1992, harus segera dilakukan penyelesaian pembubaran untuk kepentingan kreditur dan anggota, kemudian rapat anggota menunjuk tim penyelesai (fasilitator) yang menurut ketentuan pasal 54 mempunyai hak, wewenang dan kewajiban antara lain :

1. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi guna menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan koperasi,termasuk mewakili didalam dan di luar pengadilan.
2. Mengumpulkan segala keterangan.
3. Memanggil pengurus,anggota dan bekas anggota tertentu yang diperlukan.
4. Memperoleh,memeriksa dan menggunakan segala catatan arsip koperasi.
5. Menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran hutang lainnya.
6. Menggunakan sisa kekayaan koperasi untuk menyesaikan sisa kewajiban koperasi.
7. Membagikan sisa hasil penyelesaian kepada anggota.
8. Setelah penyelesaian berakhir sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan,maka penyelesai membuat berita acara tentang penyelesaian pembubaran tersebut.