Hukum dagang adalah hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan. Perikatan-perikatan tersebut ada yang bersumber dari perjanjian dan ada pula yang bersumber dari Undang-undang.

Perikatan yang bersumber dari  perjanjian contohnya yaitu : Pengangkutan,asuransi,jual beli,perusahaan,makelar,komisioner,wesel,cek dan lain-lain.

Perikatan yang bersumber dari Undang-undang contohnya yaitu : tubrukan kapal dan lain-lain.

Aturan-aturan yang mengatur hukum dagang diatur dalam :

1. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), sebagai kodifikasi.
2. Peraturan-peraturan lain di luar kodifikasi,misalnya :
   • S.1927 – 262, mengenai pengangkutan dengan kereta api (Bepalingen Vervoer Spoorwagen).
   • S. 1939 – 100 jo 101, mengenai pengangkutan dengan kapal terbang di pedalaman dan perubahan-perubahan serta tambahan-tambahan selanjutnya.
   • S. 1941 – 101, mengenai perusahaan pertanggungan jiwa.
   • PP Nomor 36 tahun 1948 tentang Damri.
   • Undang-undang Nomor 4 tahun 1959, tentang Pos.
   • PP nomor 27 tahun 1959, tentang pos internasional, dan lain-lain.
3. Kebiasaan yang berlaku.

Hukum perikatan adalah hukum yang mengatur akibat hukum yang disebut Perikatan, yakni suatu hubungan hukum, yang terletak dalam bidang hukum harta kekayaan, antara dua pihak yang masing-masing berdiri sendiri (Zelfstandige rechtssubjecten), yang menyebabkan pihak yang satu terhadap pihak lainnya berhak atas suatu prestasi, prestasi mana adalah menjadi kewajiban pihak terakhir terhadap pihak pertama.

Perikatan dapat diartikan sebagai hubungan hukum. Hubungan hukum adalah salah satu akibat dari hukum. akibat dari hukum tersebut timbul karena adanya suatu kenyataan hukum (rechtsfeit). Kenyataan hukum tersebut terdiri dari :

1. Kenyataan belaka, misalnya : Menjadi gila,jatuh pailit,menjadi lampau waktu, lahir, dewasa, meninggal dan lain-lain.
2. Tindakan manusia,misalnya : Membuat testamen,menerima atau menolak warisan,mendaku (occupatie), membuat perjanjian dan lain-lain.

Menurut pasal 1233 KUH Perdata, Perikatan bersumber pada perjanjian dan Undang-undang. selain itu masih ada peristiwa yang dapat menimbulkan perikatan misalnya surat wasiat yang mengandung legat,putusan hakim yang mengandung uang paksa (dwangsom),sayembara dan lain-lain.

HUBUNGAN ANTARA KUHD DENGAN KUH Perdata

KUH Perdata (B.W) merupakan hukum perdata umum, sedangkan KUHD (W.v.K) merupakan hukum perdata khusus. Jadi hubungan antara KUHD dengan KUH Perdata seperti Genus (umum) dan specialis (Khusus).

Mengenai hubungan kedua hukum tersebut berlaku adagium (rechtsspreuk, suatu azas hukum yang terkandung dalam kalimat pendek, berisi padat) yaitu ” Lex specialis derogat lex generali” (hukum khusus menghapuskan hukum umum).

Adagium ini dirumuskan dalam Undang-undang sebagaimana tercantum dalam pasal 1 KUHD yang berbunyi : ” Kitab Undang-undang Hukum Perdata,seberapa jauh dalam Kitab Undang-undang ini (KUHD) tidak khusus diadakan penyimpangan-penyimpangan, berlaku juga terhadap hal-hal yang disinggung dalam kitab ini (KUHD). Selain itu dapat dibuktikan hubungan antara KUH Perdata dengan KUHD sebagai hukum umum dan hukum khusus dari pasal 1319,pasal 1339,pasal 1347 KUH Perdata, dan pasal 15,pasal 396 KUHD.

Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara perseorangan yang satu dengan perseorangan yang lain dalam segala usahanya untuk memenuhi kebutuhannya,yang diselenggarakan sesuai dengan hematnya sendiri.

Lapangan Hukum Perdata dibagi dalam 4 bidang hukum yaitu :

1. Hukum perorangan (personenrecht).
2. Hukum keluarga (familierecht), yang terdiri dari hukum perkawinan dan hukum hubungan keluarga.
3. Hukum warisan.
4. Hukum harta kekayaan (vermogenrecht), yang terdiri dari :
   • Hukum kebendaan (zakenrecht).
   • Hukum perikatan (verbintenissenrecht). Dalam bidang inilah letak Hukum dagang.

KODIFIKASI HUKUM PERDATA DAN HUKUM DAGANG

Sebelumnya telah ada kodifikasi hukum perdata di negeri Belanda yang disebut ” Burgerlijk Wetboek (B.W)” dan kodifikasi hukum dagang disebut “Wetboek van Koophandel (W.v.K)” . berlakunya di Indonesia berdasarkan azas konkordansi (Pasal 131 I.S) maka berlakulah Burgerlijk Wetboek (B.W)” dan  “Wetboek van Koophandel (W.v.K)” di Hindia Belanda (Indonesia), yang diumumkan dengan publikasi tanggal 30 April 1847, S.1847 – 23.

Negara-negara yang menganut sistem hukum anglo saxon seperti negara Inggris,Amerika serikat,Australia,Selandia baru, mereka tidak mempunyai kodifikasi khusus hukum dagang seperti halnya di negeri Belanda dan Indonesia. Hukum dagang mereka terdiri dari Undang-undang khusus dan bukan merupakan kodifikasi misalnya : The bill of exchange act 1882 (hukum wesel), The companies act 1928 (Badan-badan usaha dan badan hukum).

Perseroan terbatas (PT),yang selanjutnya disebut Perseroan adalah Badan hukum yang merupakan persekutuan modal,didirikan berdasarkan perjanjian,melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang serta peraturan pelaksanaannya (Pasal 1 butir 1 UU Nomor 40 tahun 2007).

Dasar hukum atau landasan yuridis keberadaan Perseroan terbatas (PT) sebagai badan usaha diatur dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas,lembaran negara Republik Indonesia 4756 (selanjutnya disebut UUPT). Sebelum munculnya UUPT, landasan yuridis keberadaan PT sebagai badan usaha mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD). di dalam KUHD tersebut pengaturan PT dijabarkan dalam pasal 36 – 56 KUHD.

Perseroan terbatas (PT) jika dijabarkan diketahui bahwa PT tersebut adalah sebagai kumpulan modal, artinya dalam badan usaha Perseroan terbatas (PT) yang utama adalah modal. Modal dibagi dalam bentuk saham. oleh sebab itu siapa yang menguasai saham paling banyak dalam suatu Perseroan terbatas (PT), maka dialah yang menentukan kebijakan PT. Kebijakan PT bisa ditentukan lewat keputusan direksi,komisaris dan ataupun lewat keputusan rapat umum pemegang saham.

Pendirian PT (Perseroan terbatas)

Untuk Pendirian PT (Perseroan terbatas), terdapat 2 syarat yang harus dipenuhi yaitu :

1. Syarat Formal,adalah bahwa untuk mendirikan badan usaha PT, harus memenuhi syarat formalitas yang ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) UUPT ” Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia”. Untuk itu jika suatu PT tidak didirikan  dengan akta notaris, secara yuridis formal tidak sah.

Alasan pendirian PT paling tidak harus ada dua orang,hal tersebut berkaitan dengan Pengertian PT tersebut yaitu suatu perjanjian. karena untuk membuat suatu perjanjian harus ada dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri. Oleh sebab itu sebagai konsekuensi logis pendirian PT sebagai suatu perjanjian harus ada paling tidak dua orang.  Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan (Pasal 7 ayat (2) UUPT). sebagai bukti bahwa pendiri telah mengambil bagian saham, nama pengambil saham dicatat di dalam daftar buku pemegang saham.

2. Syarat Materiil, adalah bahwa syarat materiil dalam pendirian PT adalah modal. artinya bagaimana wujud modal dalam PT, berapa modal yang harus ada jika ingin mendirikan PT.

Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham (Pasal 31 ayat (1) UUPT).

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal mengatur modal perseroan terdiri atas saham tanpa nilai nominal (Pasal 31 ayat (2) UUPT).

Modal dalam PT dibagi dalam pecahan saham dengan nilai nominal tertentu, sedangkan jumlah minimal modal yang harus ada jika mendirikan PT seperti dijelaskan dalam Pasal 32 UUPT yaitu :

Modal dasar perseroan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) sesuai Pasal 32 ayat (1) UUPT.

Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh (Pasal 33 ayat (1) UUPT).

Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah (Pasal 33 ayat (2) UUPT).

Pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh (Pasal 33 ayat (3) UUPT).

Jika semua persyaratan,baik formal maupun materiil telah dipenuhi oleh para pendiri PT, maka selanjutnya yang harus dilakukan untuk mendapatkan status badan hukum PT adalah mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian PT, sesuai pasal 9 UUPT.

Untuk memperoleh keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4), pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya :nama dan tempat kedudukan perseroan,jangka waktu berdirinya perseroan,maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan,jumlah modal dasar,modal ditempatkan dan modal disetor, dan alamat lengkap perseroan.

Jika PT sudah menjadi Badan hukum, keberadaan PT dalam lalu lintas hukum diakui sebagai subjek hukum, artinya PT dapat menuntut dan dituntut dimuka pengadilan (Persona standi injudicio).

Badan hukum PT dalam melakukan aktifitasnya diwakili oleh pengurusnya. hal inilah karakteristik PT sebagai subjek hukum. oleh sebab itu untuk mengetahui jati diri PT sebagai badan usaha, apakah sudah berstatus sebagai badan hukum maka perlu dipelajari anggaran dasarnya (AD). disebut demikian karena fungsi Anggaran dasar PT adalah sebagai hukum positif bagi PT dan pihak yang mengadakan kontak dengan PT (Perseroan terbatas) tersebut.

Organ Dalam Perseroan Terbatas

Organ dalam PT sesuai pasal 1 butir 2 UUPT ” Organ perseroan adalah rapat umum pemegang saham,direksi dan komisaris”.

1. Rapat umum pemegang saham (RUPS) adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan. Rapat Umum Pemegang Saham, selanjutnya disebut RUPS, adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak di berikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan atau anggaran dasar (Pasal 1 butir 4 UUPT). Penjabaran tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Rapat umum pemegang saham dijabarkan dalam Bab VI mulai 75 – 91 UUPT.
2. Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi (Pasal 1 butir 6 UUPT).  hal-hal yang harus dilakukan oleh dewan komisaris dijabarkan dalam pasal 108 UUPT.
3. Direksi, adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan terbatas (Pasal 1 butir 5 UUPT).

dengan demikian,direksi PT adalah :

• Wakil PT di dalam dan di luar pengadilan.
• Bertanggung jawab atas pelaksanaan tujuan PT.
• Wajib membuat daftar pemegang saham.

kemudian tugas-tugas yang harus dilakukan direksi dijabarkan dalam pasal 92 – 107 UUPT.

Perseroan Komanditer atau lebih populer dikenal dengan istilah CV (Commanditaire Vennootschap) adalah Perseroan dengan setoran uang dibentuk oleh satu atau lebih anggota aktif yang bertanggung jawab secara renteng di satu pihak dengan satu orang atau lebih orang lain sebagai pelepas uang di lain pihak.

Para pelepas uang tersebut disebut pesero anggota pasif, commanditaris,sleeping partner, tidak bertanggung jawab lebih dari nilai sahamnya masing-masing. sedangkan anggota pesero yang mengurusi CV sehari-hari disebut pesero aktif atau dikenal dengan istilah Complementaris.

Menurut R. Ali Rido, unsur-unsur perseroan komanditer yang terpenting adalah :

• Unsur-unsur yang lazim dalam persekutuan perdata, disebut demikian karena dasar hukum CV adalah persekutuan perdata. untuk itu, di dalam CV harus ada kerjasama, adanya pemasukan (inbreng) dan adanya tujuan membagi keuntungan.
• Menyelenggarakan perusahaan.
• ada dua macam pesero yakni :
  1. Pesero aktif (Komplementer), yaitu pesero yang dapat mengikatkan perseroan komanditer dengan pihak ketiga dan bertanggung jawab secara tanggung menanggung sampai kekayaan pribadi. Pesero jenis ini bertindak sebagai pengurus.
  2. Pesero pasif (Komanditer), yaitu Pesero yang hanya memberikan pemasukan (inbreng) dan tidak ikut dalam mengurus perseroan. Tanggung jawab hanya sebatas modal yang dimasukkan.

Kepengurusan dalam CV tidak berlaku surut, seperti tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 823K/Sip/1973 tanggal 18 Februari 1976 dikemukakan, pertanggung jawaban pengurus CV / Perseroan komanditer tidak berlaku surut, tetapi berlaku untuk masa yang akan datang.

Dalam KUHD, pengaturan Perseroan komanditer diatur dalam pasal 19,20 dan 21 KUHD.

“Perseroan secara melepas uang yang juga dinamakan perseroan komanditer, didirikan antara satu orang atau beberapa pesero yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain. dengan demikian, bisa terjadi suatu perseroan itu pada suatu ketika yang sama merupakan perseroan firma terhadap para pesero firma di dalamnya dan merupakan perseroan komanditer terhadap pelepas uang” (Pasal 19 KUHD).

“Dengan tak mengurangi kekecualian tersebut dalam ayat kedua pasal 30, nama pesero pelepas uang tidak boleh dipakai dalam firma. Pesero yang belakangan ini tak diperbolehkan melakukan  perbuatan-perbuatan pengurusan atau bekerja dalam perusahaan perseroan, biar kiranya ia dikuasakan untuk itu sekalipun. ia tidak usah menanggung kerugian yang lebih dari jumlah uang yang telah atau harus dimasukkan olehnya sebagai modal dalam perseroan, pula tak perlu mengembalikan segala keuntungan yang telah dinikmatinya” (Pasal 20 KUHD).

“Tiap-tiap pesero-pelepas uang yang melanggar ketentuan-ketentuan ayat ke satu atau kedua dari pasal yang lalu adalah secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya atas segala utang dan segala perikatan dari perseroan” (Pasal 21 KUHD).

Pengaturan perseroan komanditer dalam KUHD hanya 3 pasal, dan keberadaanya di antara pengaturan firma dan perseroan terbatas. untuk itu disimpulkan bahwa di dalam Perseroan Komanditer ada unsur firma dan unsur perseroan terbatas.

PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER

Di Indonesia, Perseroan komanditer atau CV belum merupakan badan hukum, artinya bahwa badan usaha tersebut dalam lalu lintas hukum belum merupakan suatu subjek hukum tersendiri terlepas dari anggota pesero pengurusnya, yang dapat melakukan perbuatan hukum tersendiri,melainkan yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum  dalam perdagangan adalah anggota-anggota pengurusnya. sehingga dengan demikian dalam hal CV akan menggugat di pengadilan atau bila digugat, maka yang menggugat bukanlah CV nya tersebut, melainkan anggota pesero pengurusnya.

Dalam anggaran dasar Perseroan komanditer dapat diketahui bahwa  dalam perseroan komanditer ada 2 pesero yaitu :

1. Pesero aktif atau pesero komplementer.
2. Pesero pasif atau pesero komanditer.

Apabila hanya ada satu pesero komplementer, sulit untuk membedakan antara kekayaan badan usaha CV dan kekayaan pengurus atau tidak. Menurut Hoge Raad (Belanda) dalam putusannya tanggal 4 Januari 1937 tidak mengakui adanya suatu harta kekayaan yang terpisah pada suatu perseroan komanditer dengan seorang pesero komplementer.

JENIS-JENIS PERSEROAN KOMANDITER

Perseroan Komanditer ada beberapa jenis yaitu:

1. Perseroan komanditer atau CV diam-diam, yaitu CV yang belum menyatakan diri secara terbuka sebagai CV kepada publik. Bagi orang luar,jenis usaha ini masih dianggap sebagai usaha dagang biasa, akan tetapi secara intern di antara para pemilik modal dalam usaha dagang tersebut telah ada pembagian tugas dan wewenang yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum.
2. Perseroan komanditer atau CV terang-terangan, yaitu CV yang telah menyatakan diri secara terbuka kepada pihak ketiga. hal ini terlihat dengan dibuatnya akta pendirian CV oleh notaris dan akta pendirian di daftarkan di daftar perusahaan.
3. Perseroan komanditer atau CV dengan saham,yaitu CV yang karena perkembangannya CV membutuhkan modal. untuk mengatasi masalah kekurangan modal, dapat dibagi atas beberapa saham dan masing-masing komanditaris dapat memiliki satu atau beberapa saham.

Firma adalah Suatu persekutuan perdata yang menyelenggarakan perusahaan atas nama bersama, dimana tiap-tiap anggota firma yang tidak dikecualikan satu dengan yang lain dapat mengikatkan firma dengan pihak ketiga dan mereka masing-masing bertanggungjawab atas seluruh utang firma secara renteng.

Keberadaan Firma (Fa) sebagai salah satu bentuk badan usaha secara yuridis diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), tepatnya pengaturan tentang Firma dijelaskan dalam pasal 16 sampai dengan pasal 35 KUHD.

Menurut pasal 16 KUHD, keberadaan Firma sebagai badan usaha dasarnya adalah persekutuan perdata, hanya saja secara eksplisit dijelaskan firma menjalankan perusahaan. Perusahaan yang dijalankan tersebut atas nama bersama. Apa konsekuensi nama bersama tersebut? untuk mengetahui hal tersebut perlu dilihat rumusan atau pengertian firma secara utuh, maka ketentuan pasal 16 KUHD harus dikaitkan dengan pasal 17 dan 18 KUHD.

Tiap-tiap persero yang tidak dikecualikan dari satu sama lain,berhak untuk bertindak,untuk mengeluarkan dan menerima uang atas nama perseroan, pula untuk mengikat perseroan itu dengan pihak ketiga dan pihak ketiga dengannya. segala tindakan yang tidak bersangkut paut dengan perseroan itu atau yang para pesero tidak berhak melakukannya, tidak termasuk dalam ketentuan di atas (Pasal 17 KUH Dagang).

Dalam perseroan, firma adalah tiap-tiap pesero secara tanggung menanggung bertanggungjawab untuk seluruhnya atas segala perikatan dari perseroan (Pasal 18 KUH Dagang).

Karakteristik Firma yaitu :

• Menyelenggrakan perusahaan
• Mempunyai nama bersama
• Adanya tanggungjawab renteng (Tanggung menanggung)
• Pada asasnya tiap-tiap anggota firma dapat mengikatkan firma dengan pihak ketiga.

Berkaitan dengan nama bersama, N.E.Algra, H.R.W Gokkel mengemukakan, Firma adalah nama perusahaan (Handelsnaam), nama dengan mana seseorang menyelenggarakan perusahaan jika nama perusahaan ini lain dengan namanya sendiri. Nama Perusahaan (Handelsnaam) adalah nama dagang. Nama atau Firma di bawah nama mana suatu badan usaha dijalankan.

PENDIRIAN FIRMA

Tata cara pendirian Firma sebagai suatu badan usaha atau perusahaan dijelaskan dalam pasal 22 KUH Dagang ” Tiap-tiap perseroan firma harus didirikan dengan akta otentik, akan tetapi ketiadaan akta yang demikian tidak dapat dikemukakan untuk merugikan pihak ketiga”

Kesimpulannya adalah bahwa secara yuridis formal,pendirian firma harus dibuat dengan akta otentik. alasannya karena ada kemungkinan firma tidak didirikan dengan akta otentik,pendirian firma bentuknya bebas,artinya dapat didirikan dengan akta maupun secara lisan.

Firma sekalipun bentuk pendiriannya bebas, dalam praktiknya umumnya firma didirikan dengan akta otentik misalnya akta notaris. Menurut M.Manullang dalam persekutuan Firma,beberapa sekutu mendirikan firma,mereka secara bersama-sama membuat suatu akta resmi atau akta dibawah tangan. di negara Amerika serikat, akta tersebut disebut dengan articles of co partnership atau Articles of partnership. fungsi akta dalam hal ini adalah sebagai alat bukti jika ada perselisihan antara para pihak,baik ekstern maupun intern firma.

Latar belakang munculnya rumusan pendirian firma adalah :

• Agar firma yang didirikan terang-terangan
• Agar ada kepastian hukum dalam pendirian firma
• Agar firma sebagai persekutuan menjalankan perusahaan.
• Agar ada bukti tulisan tentang pendirian firma.

Pendirian firma membawa konsekuensi hukum,modal atau aset yang telah dimasukkan para pendiri ke dalam firma jika firma bubar, tidak secara otomatis modal yang telah dimasukkan kembali menjadi milik pribadi para pendiri firma. sebagaimana dikemukakan dalam Putusan mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 718K/Sip/1974 tanggal 21 Desember 1976. Harta kekayaan firma yang telah bubar tidak dapat berubah menjadi harta pribadi selama belum diadakan verefening.

Umumnya alasan para pelaku usaha memilih Firma sebagai badan usaha yaitu:

• Munculnya resiko dalam dunia usaha suatu hal yang sangat mungkin terjadi, dan jika hanya ditanggung oleh satu orang akan terasa berat.Pada umumnya resiko semacam ini kurang disukai orang, oleh sebab itu solusi yang terbaik adalah resiko dibagi-bagi dengan jalan mendirikan firma.
• Pertimbangan akumulasi modal juga ikut menentukan. jika dalam kalkulasi bisnis,jumlah modal yang dimiliki oleh pebisnis tidak terlalu banyak, Firma memberikan kemungkinan yang lebih luas untuk mendapat bantuan modal  dari pesero firma lainnya.
• Perusahaan yang didirikan itu bergantung pada kebijakan,perundingan, dan tenaga pemiliknya.

PENDAFTARAN FIRMA

Menurut pasal 23 KUH dagang ” Para pesero firma diharuskan untuk mendaftarkan akta pendirian di Kepaniteraan Pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya firma bertempat kedudukan.

Yang perlu didaftarkan dalam hal ini adalah ikhtisar pendirian firma. Dalam pasal 29 KUHD ditegaskan bahwa selama pendaftaran dan pengumuman belum dilaksanakan, perseroan firma dianggap sebagai :

1. Perseroan umum.
2. Didirikan untuk waktu tidak terbatas.
3. Seolah-olah tidak ada seorang pesero pun yang dikecualikan dari hak bertindak perbuatan hukum dan hak menandatangani untuk firma.

Persekutuan perdata adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan atau kemanfaatan yang diperoleh karenanya.

Keberadaan persekutuan perdata (Maatschap,Partnership) sebagai badan usaha diatur dalam pasal 1618 – 1652 KUH Perdata.

Adapun Ciri-ciri persekutuan perdata yaitu :

1. Adanya perjanjian antara dua orang atau lebih;
2. Para pihak memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan (inbreng);
3. Tujuan memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan untuk membagi keuntungan atau kemanfaatan dari hasil usaha yang dilakukan secara bersama-sama.

Sebagai konsekuensi dari adanya suatu perjanjian, para pihak yang turut dalam perjanjian mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi untuk menjalankan usaha persekutuan. adapun bidang usaha yang dapat dilakukan oleh persekutuan sesuatu yang bermanfaat bagi para sekutu. Usaha persekutuan adalah usaha yang halal dan dibuat untuk manfaat bersama para pihak (Pasal 1619 KUH Perdata).

Dalam mencapai tujuan yang dimaksud dibutuhkan sarana. Masing-masing sekutu diwajibkan memasukkan uang,barang, dan keahliannya ke dalam persekutuan (Pasal 1619 ayat (2) KUH Perdata. Dalam menjalankan usaha persekutuan,keahlian atau ketrampilan (skills) anggota sekutu dianggap sebagai suatu pemasukan (inbreng) ke dalam persekutuan.

Bagaimana menilai barang dan atau keahlian menjadi nilai uang,hal tersebut berpulang pada kesepakatan para pendiri persekutuan untuk menentukannya. hanya saja dalam hal tidak ditentukannya besarnya nilai keahlian, Undang-undang menilai keahlian disamakan dengan bagian modal yang paling kecil. Terhadap sekutu yang hanya memasukkan keahliannya,bagian dari untung rugi ditetapkan sama dengan bagian sekutu yang memasukkan uang atau barang yang paling sedikit (Pasal 1633 ayat (2) KUH Perdata).

PENDIRIAN PERSEKUTUAN PERDATA

Persekutuan mulai berlaku sejak saat perjanjian,jika dalam perjanjian tidak ditentukan lain (Pasal 1624 KUH Perdata).Kesimpulannya adalah bahwa pendirian persekutuan perdata bisa dilakukan secara lisan atau dibuat secara tertulis.Hal ini dapat diketahui dari ketentuan persekutuan ada sejak adanya perjanjian.

Secara teoritis,perjanjian dapat dibuat secara lisan ataupun tertulis. Perjanjian tertulis dapat dibuat di bawah tangan  atau dengan akta autentik, jadi dalam hal kapan berdirinya suatu persekutuan sangat bergantung dari adanya kesepakatan di antara para pendiri atau saat berdirinya ditentukan dalam anggaran dasar persekutuan. Untuk kepastian hukum,baik bagi para pendiri maupun bagi pihak ketiga yang akan berhubungan dengan persekutuan pada umumnya,persekutuan perdata dibuat dengan akta autentik,dalam hal ini yaitu akta notaris.

PENGELOLA PERSEKUTUAN PERDATA

Setelah lahirnya persekutuan berdasarkan perjanjian,maka para sekutu yang telah menyatakan ikut dalam persekutuan,berkewajiban untuk memenuhi kewajibannya ke dalam persekutuan. artinya adalah bahwa apa yang sudah disanggupi wajib dipenuhi. Masing-masing sekutu berutang kepada persekutuan segala apa yang ia telah menyanggupi memasukkan di dalamnya; dan jika pemasukan ini terdiri atas suatu barang tertentu, maka ia diwajibkan  menanggung, dengan cara yang sama seperti jual beli (Pasal 1625 KUH Perdata).

Dalam hal ini dibutuhkan adanya pengelola atau pengurus persekutuan agar dapat menjalankan kegiatan yang telah direncanakan oleh para pendiri persekutuan. dengan kata lain,adanya pengelola tentu akan memudahkan untuk menata secara profesional apa yang hendak dicapai oleh persekutuan. dengan cara ini,secara intern pengelola atas nama persekutuan dapat menagih kepada anggota sekutu yang belum melunasi kewajibannya agar segera menyelesaikannya.

Hal tersebut dimaksudkan untuk memudahkan persekutuan dalam menjalankan kegiatannya. secara ekstern,dengan adanya pengelola, pihak luar akan lebih mudah mengadakan hubungan dengan persekutuan,artinya bahwa pihak luar dapat mengetahui dengan siapa dia harus mengadakan hubungan,apa tugas dan tanggung jawab pengelola persekutuan. hal tersebut menjadi penting karena jika tidak dicantumkan, semua sekutu dapat dianggap sebagai pengelola, artinya setiap sekutu dapat mengadakan hubungan dengan pihak luar atas nama persekutuan.Jika tidak ada janji-janji khusus mengenai cara mengurus persekutuan,setiap sekutu dianggap secara bertimbal balik memberi kuasa (Pasal 1639 KUH Perdata).Para sekutu tidaklah terikat masing-masing untuk seluruh utang persekutuan,dan masing-masing sekutu tidaklah dapat mengikat sekutu lainnya, jika mereka ini tidak telah memberikan kuasa kepadanya untuk itu (Pasal 1642 KUH Perdata).

BERAKHIRNYA PERSEKUTUAN PERDATA

Keberadaan persekutuan perdata sebagai suatu badan usaha sangat bergantung kepada orang. jika salah seorang dari anggota persekutuan ingin agar persekutuan dibubarkan,secara yuridis permintaan tersebut tidak ada alasan untuk menolak untuk membubarkan. jika dilihat dalam sudut pandang dunia usaha,agaknya kurang tepat kalau setiap kali ada permintaan salah seorang sekutu,persekutuan dibubarkan.

Persekutuan perdata berakhir karena :

1. Lewatnya waktu untuk mana persekutuan didirikan.
2. Musnahnya barang atau telah diselesaikannya usaha yang menjadi tugas pokok persekutuan.
3. Atas kehendak dari seorang atau beberapa orang sekutu.
4. Salah seorang sekutu meninggal dunia atau dibawah pengampuan atau dinyatakan pailit.

Sesuai dengan sifat hukum perjanjian sebagai hukum pelengkap (optional law), para pihak dalam hal ini para pendiri persekutuan dapat menentukan lain dalam anggaran dasarnya. dengan kata lain sekalipun ada permintaan dari salah seorang sekutu untuk membubarkan persekutuan,tidak berarti persekutuan bubar. artinya adalah bahwa jika salah seorang atau beberapa orang sekutu keluar dari persekutuan, maka persekutuan tetap berjalan. demikian juga halnya  dalam hal memasukkan pihak ketiga tidak harus ada izin dari dari sekutu lainnya asalkan dicantumkan dalam anggaran dasar persekutuan perdata.

Menurut R. Ali Rido, kelemahan pasal 1646 KUH Perdata dapat diatasi dengan mencantumkan sejumlah klausul dalam anggaran dasar persekutuan yaitu :

1. Verblijvingsbeding,yaitu jika seorang sekutu berada di bawah pengampuan atau dinyatakan pailit, sehari sebelumnya dia dinyatakan keluar dari persekutuan.
2. Voorzettingsbeding, yaitu jika salah seorang sekutu keluar dari persekutuan, persekutuan diteruskan oleh sekutu yang masih ada.
3. Overnemingsbeding, yaitu jika salah seorang sekutu meninggal dunia, keanggotaannya diteruskan oleh ahli warisnya dan sekutu dilanjutkan oleh anggota yang masih ada. Jika hal ini dianggap tidak memungkinkan, sehari sebelum meninggal, dia dianggap keluar dari persekutuan.

Dalam hal jika ada pihak ketiga yang ingin masuk kedalam persekutuan, dalam anggaran dasar persekutuan perdata dapat ditentukan bahwa tiap-tiap sekutu dapat memasukkan pihak ketiga menjadi anggota persekutuan tanpa izin dari sekutu lainnya. hal tersebut terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Belanda (Hoge Raad) tanggal 6 Februari 1935.